Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harisson, menekankan kepada seluruh jajarannya untuk segera menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI tepat waktu dan bersih dari kesalahan untuk menghindari keterlambatan dalam penyerahan laporan tersebut.
"Jadi saya pastikan satu tahun ke depan akan menekankan kepada jajaran untuk segera menyelesaikan LHP di masing-masing perangkat daerah dan kalau bisa harus bersih," kata Harisson di Pontianak, Selasa.
Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak BPK Kalbar yang telah melakukan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Kalbar dalam penyelesaian laporan hasil pemeriksaan Belanja Daerah.
"Kami menyadari sampai saat ini kami memiliki tanggung jawab dalam hal tindak lanjut berupa arahan dari BPK untuk diselesaikan oleh perangkat daerah. Dan saya akan meminta kepada seluruh jajaran perangkat daerah untuk menyiapkan segera mungkin dan jangan sampai berlarut-larut," katanya.
Harisson juga memastikan selama dirinya menjabat satu tahun ke depan akan menekan jajarannya untuk segera menyelesaikan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dengan cepat.
Pelaksanaan pemeriksaan LK KKP (Laporan Keuangan Kementerian dan Kelautan Perikanan) akan dilaksanakan selama tiga puluh hari ke depan, di Kantor Gubernur Kalbar dan berharap tim dapat bekerja maksimal tanpa kendala, sampai berakhirnya waktu penugasan.
Di tempat yang sama Kepala Perwakilan BPK RI Kalbar Wahyu Priyono akan berusaha untuk menyelesaikan terkait pemeriksaan tersebut.
"Harapan kami sebelum pertengahan Desember atau maksimal Minggu ketiga Desember telah diserahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas belanja daerah tahun 2023," kata Wahyu Priyono.
Dilaksanakannya pemeriksaan pendahuluan ini dalam rangka untuk menilai atau menguji sistem internal yang diterapkan oleh Pemprov Kalbar terhadap belanja daerah sampai dengan September 2023.
"Dan kami akan memahami entitas terkait dengan pengelolaan belanja daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawabannya," tuturnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Jadi saya pastikan satu tahun ke depan akan menekankan kepada jajaran untuk segera menyelesaikan LHP di masing-masing perangkat daerah dan kalau bisa harus bersih," kata Harisson di Pontianak, Selasa.
Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak BPK Kalbar yang telah melakukan pendampingan kepada Pemerintah Provinsi Kalbar dalam penyelesaian laporan hasil pemeriksaan Belanja Daerah.
"Kami menyadari sampai saat ini kami memiliki tanggung jawab dalam hal tindak lanjut berupa arahan dari BPK untuk diselesaikan oleh perangkat daerah. Dan saya akan meminta kepada seluruh jajaran perangkat daerah untuk menyiapkan segera mungkin dan jangan sampai berlarut-larut," katanya.
Harisson juga memastikan selama dirinya menjabat satu tahun ke depan akan menekan jajarannya untuk segera menyelesaikan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) dengan cepat.
Pelaksanaan pemeriksaan LK KKP (Laporan Keuangan Kementerian dan Kelautan Perikanan) akan dilaksanakan selama tiga puluh hari ke depan, di Kantor Gubernur Kalbar dan berharap tim dapat bekerja maksimal tanpa kendala, sampai berakhirnya waktu penugasan.
Di tempat yang sama Kepala Perwakilan BPK RI Kalbar Wahyu Priyono akan berusaha untuk menyelesaikan terkait pemeriksaan tersebut.
"Harapan kami sebelum pertengahan Desember atau maksimal Minggu ketiga Desember telah diserahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas belanja daerah tahun 2023," kata Wahyu Priyono.
Dilaksanakannya pemeriksaan pendahuluan ini dalam rangka untuk menilai atau menguji sistem internal yang diterapkan oleh Pemprov Kalbar terhadap belanja daerah sampai dengan September 2023.
"Dan kami akan memahami entitas terkait dengan pengelolaan belanja daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawabannya," tuturnya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023