Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengakhiri rangkaian kerja berkantor di Papua lebih cepat dari yang dijadwalkan, sebab harus segara kembali ke Jakarta memenuhi undangan rapat bersama Presiden RI.
"Wapres yang sedianya melakukan kunjungan ke Wamena dan Merauke harus ditunda, karena ada undangan rapat terbatas dengan Presiden di Jakarta," kata Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi dalam konferensi pers di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis.
Pengumuman tersebut sekaligus membatalkan sejumlah rangkaian kunjungan kerja Wapres pada hari keempat dan kelima berkantor di Tanah Papua.
Baca juga: Mentan harus segera definitif untuk atasi krisis pangan
Berdasarkan susunan jadwal yang diterbitkan Sekretariat Wakil Presiden, hari ini Wapres direncanakan bertolak menuju Papua Pegunungan untuk melakukan peletakan batu pertama sarana prasarana Provinsi Papua Pegunungan pada pukul 10.15 WIT.
Di sana, Wapres diagendakan bertemu dengan sejumlah tokoh adat, yang bertempat di Wamena sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan.
"Kunjungan Wapres ke Wamena ini untuk kelengkapan dari seluruh provinsi, 38 provinsi itu. Seluruh provinsi sudah dikunjungi oleh Wapres, terakhir ini Wamena," katanya.
Selain batal ke Wamena, Wapres juga urung memenuhi kunjungan kerja ke Merauke di sore harinya untuk penandatanganan prasasti sentra sarana prasarana Pemprov Papua Selatan.
Baca juga: Ma'ruf Amin tumbuhkan kepercayaan KKB pada pemerintah melalui dialog
Agenda kepulangan Wapres menuju Jakarta, semula dijadwalkan berlangsung pada hari kelima, Jumat (13/10), sekaligus menutup seluruh rangkaian agenda berkantor di Papua.
Seperti diberitakan sebelumnya, Wapres didampingi sang istri Wury Ma'ruf Amin beserta rombongan Satwapres berkantor di Gedung Gubernur Papua, Kota Jayapura, sejak Senin (9/10).
Selama tiga hari di Papua, Wapres beserta rombongan telah menghimpun aspirasi warga dari sejumlah kelompok masyarakat, di antaranya tokoh HAM, tokoh olahraga, pemuka agama, hingga kalangan pengusaha untuk percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan di wilayah setempat.
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyerahkan 102 sertifikat tanah hasil program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) kepada masyarakat Papua.
Penyerahan sertifikat tersebut berlangsung di gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) Kota Jayapura, Provinsi Papua, Rabu.
"Hari ini saya berbahagia, karena dapat hadir kembali di Tanah Papua, salah satunya untuk menyerahkan 102 sertifikat tanah hasil program PTSL," kata Ma'ruf saat menyampaikan sambutan.
PTSL merupakan program nasional yang dilaksanakan sejak 2017, dengan target 126 juta bidang tanah akan terdaftar hingga 2025.
Dikatakan Ma'ruf, penyerahan sertifikat tanah ini merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat pensertifikatan tanah di seluruh Indonesia secara gratis.
"Sertifikat tanah ini sangat penting, karena menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemiliknya," katanya.
Ma'ruf mengatakan tanah memiliki nilai yang berharga bagi hati masyarakat Papua, baik dari sisi spiritual, sosiologis antropologis, kebudayaan maupun ekonomi masyarakat.Baca juga: Ma'ruf Amin tumbuhkan kepercayaan KKB pada pemerintah melalui dialog
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Wapres yang sedianya melakukan kunjungan ke Wamena dan Merauke harus ditunda, karena ada undangan rapat terbatas dengan Presiden di Jakarta," kata Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi dalam konferensi pers di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis.
Pengumuman tersebut sekaligus membatalkan sejumlah rangkaian kunjungan kerja Wapres pada hari keempat dan kelima berkantor di Tanah Papua.
Baca juga: Mentan harus segera definitif untuk atasi krisis pangan
Berdasarkan susunan jadwal yang diterbitkan Sekretariat Wakil Presiden, hari ini Wapres direncanakan bertolak menuju Papua Pegunungan untuk melakukan peletakan batu pertama sarana prasarana Provinsi Papua Pegunungan pada pukul 10.15 WIT.
Di sana, Wapres diagendakan bertemu dengan sejumlah tokoh adat, yang bertempat di Wamena sebagai Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan.
"Kunjungan Wapres ke Wamena ini untuk kelengkapan dari seluruh provinsi, 38 provinsi itu. Seluruh provinsi sudah dikunjungi oleh Wapres, terakhir ini Wamena," katanya.
Selain batal ke Wamena, Wapres juga urung memenuhi kunjungan kerja ke Merauke di sore harinya untuk penandatanganan prasasti sentra sarana prasarana Pemprov Papua Selatan.
Baca juga: Ma'ruf Amin tumbuhkan kepercayaan KKB pada pemerintah melalui dialog
Agenda kepulangan Wapres menuju Jakarta, semula dijadwalkan berlangsung pada hari kelima, Jumat (13/10), sekaligus menutup seluruh rangkaian agenda berkantor di Papua.
Seperti diberitakan sebelumnya, Wapres didampingi sang istri Wury Ma'ruf Amin beserta rombongan Satwapres berkantor di Gedung Gubernur Papua, Kota Jayapura, sejak Senin (9/10).
Selama tiga hari di Papua, Wapres beserta rombongan telah menghimpun aspirasi warga dari sejumlah kelompok masyarakat, di antaranya tokoh HAM, tokoh olahraga, pemuka agama, hingga kalangan pengusaha untuk percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan di wilayah setempat.
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyerahkan 102 sertifikat tanah hasil program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) kepada masyarakat Papua.
Penyerahan sertifikat tersebut berlangsung di gedung Papua Youth Creative Hub (PYCH) Kota Jayapura, Provinsi Papua, Rabu.
"Hari ini saya berbahagia, karena dapat hadir kembali di Tanah Papua, salah satunya untuk menyerahkan 102 sertifikat tanah hasil program PTSL," kata Ma'ruf saat menyampaikan sambutan.
PTSL merupakan program nasional yang dilaksanakan sejak 2017, dengan target 126 juta bidang tanah akan terdaftar hingga 2025.
Dikatakan Ma'ruf, penyerahan sertifikat tanah ini merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat pensertifikatan tanah di seluruh Indonesia secara gratis.
"Sertifikat tanah ini sangat penting, karena menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemiliknya," katanya.
Ma'ruf mengatakan tanah memiliki nilai yang berharga bagi hati masyarakat Papua, baik dari sisi spiritual, sosiologis antropologis, kebudayaan maupun ekonomi masyarakat.Baca juga: Ma'ruf Amin tumbuhkan kepercayaan KKB pada pemerintah melalui dialog
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023