Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan teguran resmi kepada salah satu akun media sosial yang menggunakan logo Pemprov Kaltim untuk dukungan calon presiden pada Pemilu 2024.
"Staf saya secara resmi melalui akun Diskominfo Kaltim sudah mengingatkan dan memberi waktu untuk mengganti logo tersebut, namun belum juga ditanggapi," kata Kepala Diskominfo Provinsi Kaltim. Muhammad Faisal di Samarinda, Selasa.
Dengan tidak adanya respons, pihaknya mengambil langkah berkoordinasi dengan Bawaslu, KPU dan juga Kesbangpol Kaltim untuk menindaklanjuti kasus tersebut.
Faisal mengatakan bahwa seharusnya logo pemerintah tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan berpolitik.
"Itu logo brand pemerintahan, jadi aturannya hanya dipakai untuk kegiatan resmi maupun nonresmi, tetapi yang dilaksanakan oleh Pemprov Kaltim bukan lembaga atau organisasi atau komunitas lain. Apalagi, buat kepentingan yang berbau politis, Pemprov Kaltim harus netral," tegas Faisal.
Baca juga: Ma'ruf Amin ingatkan semua pihak tidak mudah terprovokasi di tahun politik
Diketahui ada aktivitas cuitan X milik oknum pendukung salah satu calon presiden (capres) yang akan berlaga di Pemilihan Umum 2024.
Hal ini menjadi meresahkan tatkala akun tersebut menggunakan identitas Pemprov Kaltim berupa logo sebagai foto profilnya.
Sementara itu, anggota Bawaslu Provinsi Kaltim Galeh Akbar Tanjung mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan penelusuran terkait dengan akun Twitter atas nama Kalimantan Timur yang menggunakan logo Pemprov Kaltim dalam memberikan dukungan kepada bakal pasangan presiden/wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
"Kami pastikan bahwa akun itu bukan akun resmi pemerintah. Ini kami masih ingin coba mekanisme take down akun tersebut," katanya.
Baca juga: PKS sebut riwayat dinasti politik akan segera pudar dan menghilang
Diskominfosantik Kalteng meminta masyarakat berhati-hati dan mewaspadai berbagai hoaks atau kabar bohong menjelang tahun politik yakni Pemilu 2024.
"Hoaks berkaitan pemilu kerap ditemui menjelang penyelenggaraan pesta demokrasi sehingga masyarakat harus berhati-hati," kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kalimantan Tengah (Kalteng) Agus Siswadi di Palangka Raya, Sabtu.
Terlebih di era digitalisasi dimana teknologi informasi berkembang begitu pesat. Berkaitan hal tersebut kini peredaran informasi di tengah masyarakat kian cepat, terutama melalui berbagai media sosial.
Perkembangan pesat teknologi yang semakin memudahkan serta mempercepat pendistribusian informasi, tak hanya memberi dampak positif tetapi juga dampak negatif.
"Sisi negatifnya, salah satunya adalah peredaran hoaks yang seringkali kita temui. Maka sudah seharusnya kita lebih berhati-hati dalam menerima setiap informasi," jelasnya.
Agus meminta masyarakat selalu cermat dan menyaring setiap informasi yang diterima, terlebih jika informasi yang didapat sifatnya provokatif. Baca juga: Waspadai hoaks jelang tahun politik
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Staf saya secara resmi melalui akun Diskominfo Kaltim sudah mengingatkan dan memberi waktu untuk mengganti logo tersebut, namun belum juga ditanggapi," kata Kepala Diskominfo Provinsi Kaltim. Muhammad Faisal di Samarinda, Selasa.
Dengan tidak adanya respons, pihaknya mengambil langkah berkoordinasi dengan Bawaslu, KPU dan juga Kesbangpol Kaltim untuk menindaklanjuti kasus tersebut.
Faisal mengatakan bahwa seharusnya logo pemerintah tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan berpolitik.
"Itu logo brand pemerintahan, jadi aturannya hanya dipakai untuk kegiatan resmi maupun nonresmi, tetapi yang dilaksanakan oleh Pemprov Kaltim bukan lembaga atau organisasi atau komunitas lain. Apalagi, buat kepentingan yang berbau politis, Pemprov Kaltim harus netral," tegas Faisal.
Baca juga: Ma'ruf Amin ingatkan semua pihak tidak mudah terprovokasi di tahun politik
Diketahui ada aktivitas cuitan X milik oknum pendukung salah satu calon presiden (capres) yang akan berlaga di Pemilihan Umum 2024.
Hal ini menjadi meresahkan tatkala akun tersebut menggunakan identitas Pemprov Kaltim berupa logo sebagai foto profilnya.
Sementara itu, anggota Bawaslu Provinsi Kaltim Galeh Akbar Tanjung mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan penelusuran terkait dengan akun Twitter atas nama Kalimantan Timur yang menggunakan logo Pemprov Kaltim dalam memberikan dukungan kepada bakal pasangan presiden/wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
"Kami pastikan bahwa akun itu bukan akun resmi pemerintah. Ini kami masih ingin coba mekanisme take down akun tersebut," katanya.
Baca juga: PKS sebut riwayat dinasti politik akan segera pudar dan menghilang
Diskominfosantik Kalteng meminta masyarakat berhati-hati dan mewaspadai berbagai hoaks atau kabar bohong menjelang tahun politik yakni Pemilu 2024.
"Hoaks berkaitan pemilu kerap ditemui menjelang penyelenggaraan pesta demokrasi sehingga masyarakat harus berhati-hati," kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kalimantan Tengah (Kalteng) Agus Siswadi di Palangka Raya, Sabtu.
Terlebih di era digitalisasi dimana teknologi informasi berkembang begitu pesat. Berkaitan hal tersebut kini peredaran informasi di tengah masyarakat kian cepat, terutama melalui berbagai media sosial.
Perkembangan pesat teknologi yang semakin memudahkan serta mempercepat pendistribusian informasi, tak hanya memberi dampak positif tetapi juga dampak negatif.
"Sisi negatifnya, salah satunya adalah peredaran hoaks yang seringkali kita temui. Maka sudah seharusnya kita lebih berhati-hati dalam menerima setiap informasi," jelasnya.
Agus meminta masyarakat selalu cermat dan menyaring setiap informasi yang diterima, terlebih jika informasi yang didapat sifatnya provokatif. Baca juga: Waspadai hoaks jelang tahun politik
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023