Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengatakan gencatan senjata di Jalur Gaza harus segera dilaksanakan.
“Yang jelas untuk jangka pendek, gencatan senjata harus dilaksanakan,” kata Dino dalam acara malam renungan di Kedubes Palestina di Jakarta, Kamis.
Acara malam renungan tersebut merupakan bentuk dukungan bagi Palestina yang diselenggarakan oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI).
Dino melanjutkan, gencatan senjata tersebut sudah diserukan oleh resolusi PBB yang keluar pada Jumat (27/10).
“Sayangnya Perdana Menteri (Israel) Bibi (Benjamin) Netanyahu telah menyatakan ‘no ceasefire’, dan dia akan terus melancarkan perang yang sekarang ini dilakukan di Gaza secara membabi buta,” kata Dino.
Dino mengatakan bahwa yang mengakibatkan kematian dari lebih dari sepuluh ribu orang di Jalur Gaza adalah akibat dari serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Israel.
Mantan duta besar Indonesia untuk AS tersebut juga berpendapat bahwa sistem internasional yang ada sekarang perlu direformasi.
“Kalau kita lihat di Ukraina kemarin, Dewan Keamanan PBB lumpuh karena ada salah satu anggota yang selalu memveto. Di Palestina juga kita lihat selalu ada yang veto. Jadi, tidak ada konsistensi untuk melaksanakan tugas Dewan Keamanan,” ucap Dino.
Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa Universitas Presiden (President University) R. Syaifullah Yusuf menyuarakan dukungan terhadap Palestina dalam acara malam renungan tersebut.
Dia berpendapat bahwa kemerdekaan Palestina harus diwujudkan karena sesuai dengan amanat UUD Pembukaan 1945 “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.
Claudia, yang juga seorang mahasiswa Universitas Presiden, mengatakan apa yang terjadi antara Israel dan Palestina bukanlah tentang agama, melainkan rasa kemanusiaan.
“Kita harus saling mendukung, ini merupakan rasa kemanusiaan, bukan memandang suatu agama. Tapi ini rasa persatuan kita untuk membela negara Palestina,” ucap Claudia.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan resolusi terkait perang Israel dan milisi di Palestina setelah Dewan Keamanan PBB gagal merilis langkah serupa.
Sebanyak 120 negara mendukung resolusi bertajuk “perlindungan warga sipil dan menjunjung tinggi kewajiban hukum dan kemanusiaan”, sedangkan 45 negara abstain dan 14 negara menolak.
Negara yang menolak tersebut adalah AS, Israel, Austria, Ceko, Guatemala, Papua Nugini, Fiji, Hongaria, Kroasia, Paraguay, Tonga, Nauru, Kep. Marshall, dan Mikronesia.
Sedangkan negara yang abstain beberapa diantaranya adalah Kanada, Jerman, Inggris, Belanda, Estonia, Slowakia, Lithuania, Rumania, Jepang, Korea Selatan, Monako, Italia, Ukraina, Australia, Polandia, Siprus, Denmark, Swedia, Finlandia, Serbia, Yunani, Filipina, India, Haiti, Tuvalu, Vanuatu, Kiribati, dan Palau.
Baca juga: Aliansi Rakyat Indonesia akan menggelar aksi bela Palestina di Monas
Baca juga: Forum lembaga kemanusiaan Indonesia serukan Israel hentikan agresi ke Gaza
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023