Indonesia bisa menjadi hub karbon dunia mengalahkan Jepang yang sudah lebih dulu menerapkan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) dan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS), kata Ketua Umum Indonesia Carbon Trade Association (IDCTA) Riza Suarga.
“Besarnya potensi Indonesia sebagai pusat perdagangan karbon dunia terlihat dengan adanya beberapa CCS hub proyek yang saat ini dikembangkan di Sumatera, Jawa bagian utara dan barat, Papua, dan Masela. Lokasi tersebut merupakan potensi yang mungkin akan dikembangkan sebagai CCS hub,” kata Riza dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Hal tersebut disampaikan terkait rencana Forum Carbon Digital Conference (CDC) pada 8-10 November 2023 di Bali yang merupakan salah satu upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai hub karbon dunia. Akan ada 350 peserta yang hadir di forum tersebut yang membahas tentang pasar karbon.
Baca juga: PLN meluncurkan laporan TCFD dukung transisi energi rendah karbon
IDCTA berharap akan terjadi transaksi pembelian karbon di forum tersebut dan berharap cita-cita Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai hub/poros karbon dunia bisa tercapai dalam waktu dekat.
Menurut Riza, CCS akan menjadi jalan baru dalam pengembangan bisnis rendah karbon di masa depan, termasuk pengembangan hidrogen serta amonia hijau dan biru.
Forum CDC 2023 juga menjadi sebuah tempat untuk bertemu dengan calon pembeli karbon. Riza memberi contoh, ada sekitar 15 ribu perusahaan Jepang di Indonesia yang menjadi pembeli potensial karbon.
Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa dan potensi itu dapat dioptimalkan untuk menekan emisi karbon, termasuk memanfaatkannya melalui bursa karbon.
Baca juga: Insentif dan kebijakan wujudkan ekonomi rendah karbon
Presiden Joko Widodo menyebutkan potensi bursa karbon Indonesia mencapai lebih dari Rp3.000 triliun. Potensi ini akan menjadi sebuah kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Hal ini sejalan dengan arah dunia yang sedang menuju ekonomi hijau. Aktivitas perdagangan karbon di dalam negeri, lewat perdagangan primer antarentitas bisnis dan sekunder melalui bursa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mencapai 1 miliar dolar AS sampai dengan 15 miliar dolar AS atau setara dengan Rp225,21 triliun setiap tahun.
CDC 2023 diselenggarakan oleh IDCTA bekerja sama dengan International Emission Trading Association (IETA), PwC Indonesia dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
Yuliana Sudjonno selaku PwC Indonesia Sustainability Leader dan Knowledge Partner untuk CDC 2023, menambahkan, Indonesia mempunyai pasokan kredit karbon yang melimpah, namun tanpa sisi permintaan yang kuat di pasar karbon, pasar pemasok tidak akan berarti apa-apa.
Baca juga: Pemprov Kalbar perketat kebijakan konsesi lahan
Selain itu, diperlukan juga ekosistem yang mendukung mekanisme pemantauan kualitas kredit sehingga dapat menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap keandalan dan kredibilitas kredit yang diperdagangkan di IDX Carbon.
Untuk hadir di forum Carbon Digital Conference bisa mendaftar di tautan https://www.carbondigitalconference.id/event/register. Tiket regular untuk tiga hari dijual dengan harga US$700. Khusus mahasiswa atau dosen bisa menghadiri acara ini tanpa dipungut biaya.
Baca juga: Pelanggar aturan dekarbonisasi harus ditindak
Malaysia menyepakati usulan penetapan kebijakan penerapan mekanisme pasar karbon nasional dalam Rapat Dewan Aksi Perubahan Iklim Nasional (MTPIN).
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang memimpin MTPIN pertama di 2023 itu mengatakan pertemuan tersebut fokus membahas beberapa hal termasuk usulan penguatan platform yang menjadi wadah diskusi pemerintah federal dengan negara bagian di Malaysia itu tersebut menjadi yang tertinggi di negara tersebut dalam mengkoordinasikan isu perubahan iklim.
Pada pertemuan tersebut juga menyepakati usulan penetapan kebijakan mengenai penerapan mekanisme pasar karbon nasional, kata Anwar melalui akun media sosialnya diakses di Kuala Lumpur, Rabu.
Kementerian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, menurut dia, akan memastikan bahwa mekanisme pemasaran karbon nasional memenuhi prinsip-prinsip Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan menjunjung tinggi kepentingan pemerintah negara bagian.
Rapat tersebut membahas pula usulan posisi Malaysia mengenai isu-isu utama yang akan dibahas oleh delegasi pada konferensi UNFCCC mendatang. Malaysia pada posisi meminta negara maju segera memenuhi komitmen mereka memobilisasi upaya negara-negara berkembang dalam melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.Baca berita selengkapnya: Malaysia setujui usulan penerapan mekanisme pasar karbon nasional
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
“Besarnya potensi Indonesia sebagai pusat perdagangan karbon dunia terlihat dengan adanya beberapa CCS hub proyek yang saat ini dikembangkan di Sumatera, Jawa bagian utara dan barat, Papua, dan Masela. Lokasi tersebut merupakan potensi yang mungkin akan dikembangkan sebagai CCS hub,” kata Riza dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Hal tersebut disampaikan terkait rencana Forum Carbon Digital Conference (CDC) pada 8-10 November 2023 di Bali yang merupakan salah satu upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai hub karbon dunia. Akan ada 350 peserta yang hadir di forum tersebut yang membahas tentang pasar karbon.
Baca juga: PLN meluncurkan laporan TCFD dukung transisi energi rendah karbon
IDCTA berharap akan terjadi transaksi pembelian karbon di forum tersebut dan berharap cita-cita Presiden Joko Widodo yang ingin menjadikan Indonesia sebagai hub/poros karbon dunia bisa tercapai dalam waktu dekat.
Menurut Riza, CCS akan menjadi jalan baru dalam pengembangan bisnis rendah karbon di masa depan, termasuk pengembangan hidrogen serta amonia hijau dan biru.
Forum CDC 2023 juga menjadi sebuah tempat untuk bertemu dengan calon pembeli karbon. Riza memberi contoh, ada sekitar 15 ribu perusahaan Jepang di Indonesia yang menjadi pembeli potensial karbon.
Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa dan potensi itu dapat dioptimalkan untuk menekan emisi karbon, termasuk memanfaatkannya melalui bursa karbon.
Baca juga: Insentif dan kebijakan wujudkan ekonomi rendah karbon
Presiden Joko Widodo menyebutkan potensi bursa karbon Indonesia mencapai lebih dari Rp3.000 triliun. Potensi ini akan menjadi sebuah kesempatan ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Hal ini sejalan dengan arah dunia yang sedang menuju ekonomi hijau. Aktivitas perdagangan karbon di dalam negeri, lewat perdagangan primer antarentitas bisnis dan sekunder melalui bursa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mencapai 1 miliar dolar AS sampai dengan 15 miliar dolar AS atau setara dengan Rp225,21 triliun setiap tahun.
CDC 2023 diselenggarakan oleh IDCTA bekerja sama dengan International Emission Trading Association (IETA), PwC Indonesia dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).
Yuliana Sudjonno selaku PwC Indonesia Sustainability Leader dan Knowledge Partner untuk CDC 2023, menambahkan, Indonesia mempunyai pasokan kredit karbon yang melimpah, namun tanpa sisi permintaan yang kuat di pasar karbon, pasar pemasok tidak akan berarti apa-apa.
Baca juga: Pemprov Kalbar perketat kebijakan konsesi lahan
Selain itu, diperlukan juga ekosistem yang mendukung mekanisme pemantauan kualitas kredit sehingga dapat menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap keandalan dan kredibilitas kredit yang diperdagangkan di IDX Carbon.
Untuk hadir di forum Carbon Digital Conference bisa mendaftar di tautan https://www.carbondigitalconference.id/event/register. Tiket regular untuk tiga hari dijual dengan harga US$700. Khusus mahasiswa atau dosen bisa menghadiri acara ini tanpa dipungut biaya.
Baca juga: Pelanggar aturan dekarbonisasi harus ditindak
Malaysia menyepakati usulan penetapan kebijakan penerapan mekanisme pasar karbon nasional dalam Rapat Dewan Aksi Perubahan Iklim Nasional (MTPIN).
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang memimpin MTPIN pertama di 2023 itu mengatakan pertemuan tersebut fokus membahas beberapa hal termasuk usulan penguatan platform yang menjadi wadah diskusi pemerintah federal dengan negara bagian di Malaysia itu tersebut menjadi yang tertinggi di negara tersebut dalam mengkoordinasikan isu perubahan iklim.
Pada pertemuan tersebut juga menyepakati usulan penetapan kebijakan mengenai penerapan mekanisme pasar karbon nasional, kata Anwar melalui akun media sosialnya diakses di Kuala Lumpur, Rabu.
Kementerian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, menurut dia, akan memastikan bahwa mekanisme pemasaran karbon nasional memenuhi prinsip-prinsip Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan menjunjung tinggi kepentingan pemerintah negara bagian.
Rapat tersebut membahas pula usulan posisi Malaysia mengenai isu-isu utama yang akan dibahas oleh delegasi pada konferensi UNFCCC mendatang. Malaysia pada posisi meminta negara maju segera memenuhi komitmen mereka memobilisasi upaya negara-negara berkembang dalam melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.Baca berita selengkapnya: Malaysia setujui usulan penerapan mekanisme pasar karbon nasional
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023