Pontianak (ANTARA) - Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengatakan bahwa retret kepala daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Magelang menjadi ruang koordinasi strategis antara pemerintah pusat dan daerah.
" Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan di daerah agar sejalan dengan program nasional yang dicanangkan pemerintah pusat," kata Karolin di Magelang, Rabu.
Menurutnya, retret ini menjadi wadah komunikasi yang penting antara pemerintah daerah dan pusat, sehingga arah pembangunan di daerah bisa lebih terarah dan selaras dengan kebijakan nasional.
"Dengan adanya sinkronisasi ini, program-program kerja kepala daerah dapat lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.
Retret yang telah berlangsung sejak 21 Februari ini menghadirkan pemaparan dari berbagai pejabat tinggi negara, termasuk Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Pada hari keenam, Wakil Presiden memberikan arahan langsung kepada seluruh kepala daerah, disusul dengan pemaparan dari sejumlah menteri dan pimpinan lembaga tinggi negara, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang membahas stabilitas nasional sebagai dasar pembangunan daerah, Menteri Kebudayaan, yang menyoroti peran budaya dalam pembangunan sosial-ekonomi, Menteri Hak Asasi Manusia, yang menekankan pentingnya perlindungan hak warga dalam setiap kebijakan daerah.
Kemudian ada juga pemaparan dari Menteri Agama yang memberikan pandangan terkait moderasi beragama sebagai landasan harmoni sosial, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus yang memaparkan strategi pengawasan dalam proyek-proyek pembangunan daerah.
Karolin juga menyoroti manfaat lain dari retret kepala daerah ini, yakni sebagai ajang bagi para kepala daerah untuk berbagi pengalaman serta strategi pembangunan yang telah diterapkan di wilayah masing-masing.
"Kegiatan ini bukan hanya soal mendengarkan kebijakan pusat, tetapi juga menjadi momen bagi kami untuk belajar dari pengalaman kepala daerah lain. Hal-hal baik yang mereka lakukan bisa menjadi inspirasi dan diterapkan di Kabupaten Landak. Kami bisa melihat strategi yang berhasil di daerah lain dan menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal kami," kata dia.
Selain sebagai forum koordinasi, kegiatan ini juga membahas berbagai tantangan yang dihadapi daerah dalam menjalankan program pembangunan, termasuk kendala dalam realisasi anggaran, birokrasi, hingga pemanfaatan potensi daerah secara optimal.
"Retret kepala daerah dijadwalkan berakhir pada 28 Februari 2025 dan akan ditutup langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Pemerintah daerah berharap hasil dari pertemuan ini dapat mempercepat pencapaian target pembangunan dan meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah," kata Karolin.
