Polusi udara di Ibu Kota Jakarta menyadarkan tidak hanya pengambil kebijakan, tetapi juga masyarakat untuk mulai menanam pohon di lahan-lahan yang masih kosong.
Kalau pada Rabu (29/11) ini Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bersama Presiden RI Joko Widodo menanam pohon di kawasan hutan kota di Jakarta Timur, maka pengembang Jakarta pun bergerak untuk ikut menanam pohon.
Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (DPD REI) DKI Jakarta mengatakan telah menginstruksikan anggotanya yang memiliki proyek di Jabodetabek untuk memanfaatkan lahan di dalamnya agar ditanami pohon.
Bahkan organisasi pengembang itu sepakat, selain untuk mendukung program sejuta rumah juga akan bersama-sama dengan pemerintah menanam sejuta pohon demi membuat Ibu Kota menjadi lestari, sehingga nyaman untuk dihuni.
Dampak dari polusi udara membuat biaya ekonomi yang harus ditanggung menjadi demikian mahal.
Demi melindungi warga dari polusi yang bisa berdampak terhadap kesehatan, Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan berbagai kebijakan, mulai dari uji emisi, menyiram jalan, menyemprot kabut air dari atas gedung, bahkan menertibkan industri penyumbang polutan.
Belum lagi biaya-biaya kesehatan karena banyaknya warga yang terkena infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). Pemprov DKI, bahkan sampai mengeluarkan imbauan agar warga lebih banyak berdiam diri di rumah, termasuk mengeluarkan imbauan untuk bekerja dari rumah.
Kondisi alam di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. ANTARA/ Ganet Dirgantoro
Untuk mengatasi polusi di Ibu Kota perlu mengeluarkan kebijakan yang sistemik dan menyeluruh dari seluruh pemangku kepentingan.
Tidak bisa penanganan polusi diserahkan kepada pemerintah semuanya. Bahkan, diusulkan agar adanya program kemitraan pemerintah dengan perusahaan dan masyarakat (public - private - community partnership), seperti halnya pembangunan proyek-proyek infrastruktur.
Organisasi pengembang itu sendiri telah menyiapkan program dalam waktu dekat berupa pendekatan properti ramah lingkungan dan penyiapan prasarana melalui pendekatan infrastruktur berbasis alam.
Pendekatan properti ramah lingkungan dilakukan melalui penataan ruang kawasan yang berorientasi hijau, konsep desain bangunan yang berupaya mereduksi konsumsi energi dan air, tersedianya ruang terbuka hijau yang memadai, serta konektivitas atau pengintegrasian proyek dengan akses transportasi umum.
Sementara pendekatan infrastruktur berbasis lingkungan (green infrastructure) dilakukan dengan membuat infrastruktur yang mendukung gaya hidup hijau, seperti banyaknya akses bagi pejalan kaki dan pesepeda, adanya sarana peresapan air dan sistem pengelolaan air bersih kotor, pengelolaan air yang efisien dengan konsep 3R (reduce, reuse, recycle) dan tersedianya sistem pengelolaan sampah sejak dari rumah.
Turunkan emisi
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) pada 2030 sebesar 50 persen. Selain itu, Pemprov DKI menargetkan nol emisi pada 2050.
Pemprov DKI berharap semua pihak ikut membantu pemerintah menurunkan GRK tersebut, mengingat pengembang memiliki lahan-lahan kosong yang bisa ditanami. Dengan demikian diharapkan pengembang properti tidak sekedar mencari keuntungan, tetapi juga menyediakan ruang terbuka hijau demi kenyamanan penghuni dan warga sekitarnya.
DPP REI juga mendukung upaya pemerintah untuk bersinergi dalam mengurangi dan menciptakan lingkungan hijau sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip bangunan hijau, mulai dari awal perencanaan, desain, konstruksi, hingga pengoperasian bangunan gedung.
Satu bank milik pemerintah menyebutkan pertumbuhan realestat berkelanjutan bisa tercapai apabila mempertimbangkan aspek-aspek sosial dan lingkungan.
Isu-isu pembiayaan ramah lingkungan memainkan peran penting dalam mendukung sektor real estat berkelanjutan, di antaranya lewat pembiayaan ramah lingkungan pada bangunan gedung, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, dukungan pembiayaan untuk perbaikan dan efisiensi energi, serta mendorong dilakukannya pengelolaan bangunan bersertifikat hijau.
Ciliwung
Kepedulian terhadap lingkungan juga dihadirkan melalui Gerakan Ciliwung Bersih (GCB) yang memberikan edukasi melalui seminar pemanfaatan sampah, baik bekas kemasan maupun produk lain, untuk dimanfaatkan sebagai energi alternatif.
Bahkan terkait edukasi itu GCB juga berkunjung ke teknologi pemanfaatan limbah menjadi bahan bakar atau refuse derived fuel (RDF) di TPST Bantar Gebang, Bekasi.
Rangkaian kegiatan yang berlangsung dari 28 – 29 November 2023 diharapkan dapat memberikan informasi yang menyeluruh akan pemanfaatan sampah kemasan, baik sebagai bahan baku produk lain, juga dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif.
Seminar lingkungan GCB tahun ini mengangkat tema “Terobosan Inovatif Pengelolaan Sampah menjadi Energi Baru Terbarukan".
Pada seminar itu diperkenalkan metode pengolahan sampah melalui fermentasi, kemudian dikeringkan, dicacah halus, serta dipadatkan menjadi pelet untuk digunakan sebagai bahan bakar.
Pelet ini bisa dimanfaatkan untuk proses mendukung pembakaran batubara menjadi tenaga listrik.
Hingga saat ini, hasil olahan pelet dari program GCB telah dimanfaatkan oleh PLTU mitra.
Selain itu GCB juga berupaya melestarikan Sungai Ciliwung dengan menciptakan program ekowisata dan eduwisata. Program tersebut, di antaranya susur sungai, memanen hasil pertanian hidroponik dan vertikultura sambil menikmati kopi di kedai pinggir Sungai Ciliwung.
Pada kesempatan yang sama, diberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah mendukung program ini dengan memasang blok beton (paving block) hasil pengelolaan limbah. Hingga saat ini, total area yang telah dipasang paving block seluas 911 meter persegi menggunakan 801.680 lembar kemasan seberat 1,3 ton.
Perusahaan swasta juga terus berupaya menemukan solusi terbaik untuk sampah kemasan, baik secara mandiri maupun berkolaborasi dengan semua pihak, di antaranya dengan mendukung program GCB untuk edukasi dan mendaur ulang sampah kemasan dari masyarakat.
Pemasangan paving block di sekretariat gerakan ini merupakan media edukasi dan informasi kepada masyarakat bahwa sampah hasil pemilahan dapat didaur ulang menjadi paving block yang berkualitas setara dengan paving konvensional.
Dengan cara demikian diharapkan limbah, baik industri maupun rumah tangga, bisa di daur ulang menjadi produk bernilai ekonomi serta menghindari sungai dari limbah yang mencemari lingkungan.
