Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerja sama dengan instansi terkait segera mengevakuasi korban erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat.
“Saya kira pertama agar korban-korban itu supaya segera dievakuasi, kerja sama tentu BNPB, BPBD, serta Pemkab Agam dan Tanah Datar,” kata Wapres Ma'ruf Amin ketika ditemui di sela-sela acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023 di Nusa Dua, Bali, Rabu.
Wapres juga dengan tegas melarang masyarakat melakukan pendakian ke lokasi berbahaya, mengingat Gunung Marapi merupakan gunung berapi paling aktif di Sumatera.
Lebih lanjut Wapres Ma’ruf Amin meminta BPBD Agam dan BPBD Tanah Datar bekerja sama dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) untuk memperketat pemantauan agar jangan sampai tidak ada peringatan jika ada potensi bencana.
Pernyataan itu disampaikan guna merespons laporan pencurian alat deteksi di Stasiun Pemantauan Gunung Api Marapi, yang menurut PVMBG telah beberapa kali terjadi.
“Dan seperti tadi dikatakan ada yang dicuri ya, itu supaya pengamanannya (diperketat). Jadi ke depan hal-hal seperti ini harus lebih dibenahi, hal-hal yang mencegah kemungkinan terjadinya pendakian pada saat situasi berbahaya,” tutur Wapres Ma’ruf Amin.
Terkait upaya pencegahan bencana, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan segera mengadakan rapat dengan seluruh kepala daerah supaya lebih responsif dalam menghadapi potensi bencana di daerah masing-masing.
Baca juga: Gunung Anak Krakatau kembali semburkan abu setinggi 1.000 meter
“Kami lakukan evaluasi mulai dari sistem peringatan dini yang harus dipikirkan langkah-langkah untuk bagaimana peralatan tersebut tidak sampai dicuri, dijaga melalui kerja sama dengan kepolisian, dengan yang menjaga konservasi, polisi hutan di sana,” kata Mendagri Tito.
Selain sistem peringatan dini, menurut Tito, setiap daerah juga harus aktif menyelenggarakan simulasi respon bencana, seperti yang telah dilakukan oleh Sulawesi Barat.
“Masing-masing daerah perlu melakukan drill (simulasi) sehingga jangan sampai terjadi kejadian baru responsif. Jadi sudah ada langkah-langkah kalau terjadi apa-apa ada plan A, plan B-nya,” ujar Mendagri.
Dampak erupsi Gunung Marapi menyebabkan sedikitnya 23 korban meninggal dunia, berdasarkan data Kepolisian Daerah Sumatera Barat hingga Selasa (5/12) pukul 20.22 WIB. Dari jumlah tersebut 11 korban di antaranya sudah dapat diidentifikasi oleh tim Polda Sumbar.
Hingga kini, proses pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan oleh tim gabungan.
Sementara itu menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga Selasa pagi, Gunung Marapi tercatat sudah mengalami erupsi sebanyak 46 kali.
Erupsi terakhir tercatat melalui seismograf pada Selasa pukul 06.24 WIB dengan amplitudo maksimum 25.1 mm dan durasi 80 detik. Gunung api dengan ketinggian 2.891 mdpl tersebut masih berstatus Waspada atau Level II.
BPBD Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar bersama tim gabungan terus memonitor perkembangan erupsi Gunung Marapi di lokasi guna melakukan tindakan cepat dalam penanganan evakuasi warga apabila kembali terjadi aktivitas vulkanik yang lebih besar.
Masyarakat di sekitar Gunung Marapi diminta untuk tidak melakukan aktivitas apapun pada jarak kurang dari tiga kilometer dari puncak. Selain itu masyarakat yang berada di 4 kecamatan terdekat diimbau untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Selain itu masyarakat agar memakai masker ketika beraktivitas di luar ruangan.
Masyarakat juga diharapkan tetap tenang dan tidak terpancing isu yang masih simpang siur dan tidak menyebarkan informasi yang belum bisa diverifikasi kebenarannya. Harap selalu mengikuti arahan dan imbauan dari pemerintah daerah setempat.
Baca juga: 15 orang meninggal pasca erupsi Gunung Marapi
Baca juga: Warga diimbau waspada bahaya lahar Gunung Ile Lewotolok
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023