Realisasi rumah subsidi yang dibangun Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) hingga akhir 2023 mencapai 2.000 unit.
"Secara nasional Apersi telah membangun 75.000 unit rumah untuk MBR dan di Kalbar sudah mencapai 2.000 unit," ujar Ketua DPP Apersi Junaidi Abdillah saat Rekarda Apersi di Pontianak, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa pencapaian realisasi rumah MBR di Kalbar masuk 10 besar di Indonesia. Menurutnya pembangunan rumah subsidi untuk mendukung program pemerintah yakni sejuta rumah untuk MBR.
"Kami terus fokus membangun rumah untuk rakyat terutama MBR. Ini untuk mendukung program pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak," jelas dia.
Ia berharap dalam pembangunan rumah MBR, pihaknya butuh dukungan dari semua pihak karena banyak hal yang terlibat dalam membangun rumah tersebut.
"Kami butuh dukungan dari pihak pertanahan, perbankan, PLN dan pemerintah daerah. Sehingga pemenuhan rumah layak huni bagi MBR saat ini bisa terpenuhi," ucap dia.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalbar mendorong semua pihak melakukan konsilidasi atau koordinasi terhadap tantangan dalam pembangunan rumah bagi MBR.
"Pertahanan, perbankan, PLN dan pemerintah daerah diskusi bersama dan konsilidasi. Rumah layak huni penting untuk dipenuhi bagi masyarakat MBR," ujar PJ Gubernur Kalbar Harrison.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Secara nasional Apersi telah membangun 75.000 unit rumah untuk MBR dan di Kalbar sudah mencapai 2.000 unit," ujar Ketua DPP Apersi Junaidi Abdillah saat Rekarda Apersi di Pontianak, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa pencapaian realisasi rumah MBR di Kalbar masuk 10 besar di Indonesia. Menurutnya pembangunan rumah subsidi untuk mendukung program pemerintah yakni sejuta rumah untuk MBR.
"Kami terus fokus membangun rumah untuk rakyat terutama MBR. Ini untuk mendukung program pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang layak," jelas dia.
Ia berharap dalam pembangunan rumah MBR, pihaknya butuh dukungan dari semua pihak karena banyak hal yang terlibat dalam membangun rumah tersebut.
"Kami butuh dukungan dari pihak pertanahan, perbankan, PLN dan pemerintah daerah. Sehingga pemenuhan rumah layak huni bagi MBR saat ini bisa terpenuhi," ucap dia.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalbar mendorong semua pihak melakukan konsilidasi atau koordinasi terhadap tantangan dalam pembangunan rumah bagi MBR.
"Pertahanan, perbankan, PLN dan pemerintah daerah diskusi bersama dan konsilidasi. Rumah layak huni penting untuk dipenuhi bagi masyarakat MBR," ujar PJ Gubernur Kalbar Harrison.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023