Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai bahwa angka inflasi Indonesia yang tercatat 2,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) masih stabil dan sesuai dengan rentang target sasaran 3 persen plus minus 1.
Capaian tersebut menurun dibandingkan realisasi tahun 2022 yang tercatat di level 5,51 persen. Menurut dia, di luar periode terdampak pandemi (2020-2021), realisasi inflasi tahun ini merupakan yang terendah sejak tahun 2000.
“Pencapaian ini tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi yang kuat berbagai pihak melalui TPIP (Tim Pengendalian Inflasi Pusat) dan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) dalam mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian yang masih tinggi salah satunya gangguan cuaca dari El Nino. Selain itu, capaian tersebut juga lebih baik dibandingkan realisasi inflasi sejumlah negara yang masih berada di atas sasaran targetnya,” kata Menko Airlangga di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Inflasi makanan, minuman, tembakau relatif tinggi pada Desember
Menko Airlangga memaparkan, beberapa negara yang masih mengalami inflasi di atas sasaran target di antaranya Eropa (2,4 persen), Jepang (2,8 persen), Amerika Serikat (3,1 persen), Korea Selatan (3,2 persen), Jerman (3,2 persen), Inggris (3,9 persen), Rusia (7,5 persen), Turki (62,0 persen), dan Argentina (160,9 persen).
Perkembangan inflasi Desember 2023 dipengaruhi oleh pergerakan seluruh komponen inflasi. Komponen harga diatur Pemerintah (administered prices/AP) mengalami inflasi sebesar 0,39 persen secara bulanan (mtm), atau 1,72 persen secara tahunan (yoy).
Secara bulanan (mtm) dan tahunan (yoy), tarif angkutan udara, rokok kretek filter, dan rokok kretek putih menjadi komoditas penyumbang inflasi Indeks Harga Konsumsi (IHK) Desember 2023. Sementara komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,14 persen (mtm), atau 1,80 persen (yoy).
"Secara tahunan inflasi inti masih terjaga meskipun dalam tren melandai. Lebih lanjut, berdasarkan catatan Trading Economics, realisasi inflasi inti Indonesia merupakan salah satu yang terendah yakni berada di peringkat 10 dari 86 negara," ujarnya.
Lebih lanjut, komponen harga pangan bergejolak (volatile food/VF) mengalami peningkatan sebesar 1,42 persen (mtm) atau 6,73 persen (yoy). Fenomena alam El Nino menyebabkan produksi pangan, terutama padi dan aneka cabai menjadi tidak optimal.
Hal itu mendorong peningkatan harga beras dan cabai yang menjadikan kedua komoditas tersebut sebagai penyumbang utama inflasi sepanjang tahun 2023.
Sepanjang tahun 2023, lanjut Airlangga, pihaknya terus berupaya menjaga ketersediaan pasokan pangan dan menjaga keterjangkauan harga. Kebijakan tersebut dilakukan diantaranya melalui penguatan cadangan pangan pemerintah khususnya beras, penyaluran beras medium melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), maupun penyaluran bantuan pangan beras.
Per 31 Desember 2023, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tetap terjaga sebesar 1,3 juta ton, sesuai dengan target pemerintah di level 1,2 juta ton.
Sementara penyaluran SPHP hingga 30 Desember 2023 mencapai 1,2 juta ton atau 110,3 persen dari target.
"Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi saat ini, termasuk target inflasi yang semakin ketat, komitmen dan sinergi bersama seluruh pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia akan terus diperkuat guna menjaga inflasi tetap stabil dan terkendali dalam rentang sasaran,” pungkasnya.
Baca juga: BPS Kalbar catat inflasi pada 2023 sebesar 2,02 persen
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
Capaian tersebut menurun dibandingkan realisasi tahun 2022 yang tercatat di level 5,51 persen. Menurut dia, di luar periode terdampak pandemi (2020-2021), realisasi inflasi tahun ini merupakan yang terendah sejak tahun 2000.
“Pencapaian ini tidak terlepas dari koordinasi dan sinergi yang kuat berbagai pihak melalui TPIP (Tim Pengendalian Inflasi Pusat) dan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) dalam mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian yang masih tinggi salah satunya gangguan cuaca dari El Nino. Selain itu, capaian tersebut juga lebih baik dibandingkan realisasi inflasi sejumlah negara yang masih berada di atas sasaran targetnya,” kata Menko Airlangga di Jakarta, Rabu.
Baca juga: Inflasi makanan, minuman, tembakau relatif tinggi pada Desember
Menko Airlangga memaparkan, beberapa negara yang masih mengalami inflasi di atas sasaran target di antaranya Eropa (2,4 persen), Jepang (2,8 persen), Amerika Serikat (3,1 persen), Korea Selatan (3,2 persen), Jerman (3,2 persen), Inggris (3,9 persen), Rusia (7,5 persen), Turki (62,0 persen), dan Argentina (160,9 persen).
Perkembangan inflasi Desember 2023 dipengaruhi oleh pergerakan seluruh komponen inflasi. Komponen harga diatur Pemerintah (administered prices/AP) mengalami inflasi sebesar 0,39 persen secara bulanan (mtm), atau 1,72 persen secara tahunan (yoy).
Secara bulanan (mtm) dan tahunan (yoy), tarif angkutan udara, rokok kretek filter, dan rokok kretek putih menjadi komoditas penyumbang inflasi Indeks Harga Konsumsi (IHK) Desember 2023. Sementara komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,14 persen (mtm), atau 1,80 persen (yoy).
"Secara tahunan inflasi inti masih terjaga meskipun dalam tren melandai. Lebih lanjut, berdasarkan catatan Trading Economics, realisasi inflasi inti Indonesia merupakan salah satu yang terendah yakni berada di peringkat 10 dari 86 negara," ujarnya.
Lebih lanjut, komponen harga pangan bergejolak (volatile food/VF) mengalami peningkatan sebesar 1,42 persen (mtm) atau 6,73 persen (yoy). Fenomena alam El Nino menyebabkan produksi pangan, terutama padi dan aneka cabai menjadi tidak optimal.
Hal itu mendorong peningkatan harga beras dan cabai yang menjadikan kedua komoditas tersebut sebagai penyumbang utama inflasi sepanjang tahun 2023.
Sepanjang tahun 2023, lanjut Airlangga, pihaknya terus berupaya menjaga ketersediaan pasokan pangan dan menjaga keterjangkauan harga. Kebijakan tersebut dilakukan diantaranya melalui penguatan cadangan pangan pemerintah khususnya beras, penyaluran beras medium melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), maupun penyaluran bantuan pangan beras.
Per 31 Desember 2023, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tetap terjaga sebesar 1,3 juta ton, sesuai dengan target pemerintah di level 1,2 juta ton.
Sementara penyaluran SPHP hingga 30 Desember 2023 mencapai 1,2 juta ton atau 110,3 persen dari target.
"Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi saat ini, termasuk target inflasi yang semakin ketat, komitmen dan sinergi bersama seluruh pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia akan terus diperkuat guna menjaga inflasi tetap stabil dan terkendali dalam rentang sasaran,” pungkasnya.
Baca juga: BPS Kalbar catat inflasi pada 2023 sebesar 2,02 persen
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024