Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengajak para pelaku industri untuk bisa menghadirkan solusi konkret memperbaiki kecepatan internet yang tersedia di Indonesia.
Menurutnya hal itu dibutuhkan, berkaca dari posisi Indonesia di kawasan ASEAN yang menempati peringkat 9 dari 11 negara terkait dengan kecepatan internet.
“Berdasarkan data per bulan Desember 2023, kecepatan internet mobile Indonesia hanya mencapai 24,96 Mbps. Sedangkan untuk jaringan fixed broadband 27,87 Mbps. Maka kita berembuk bersama dan menemukan solusi konkret untuk mengatasi permasalahan ini,” kata Budi dalam keterangan resminya, Kamis.
Hal itu disampaikannya juga dalam Rapat Koordinasi dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan penyelenggara layanan telekomunikasi seluler di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (24/1).
Ia menyebutkan ada tiga aspek penting yang dibutuhkan untuk meningkatkan kecepatan akses internet di Indonesia yakni melalui kesehatan industri, kualitas dan perluasan layanan, serta pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan Data Direktorat Telekomunikasi Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo di 2023, tarif efektif layanan data melalui jaringan bergerak seluler (mobile broadband) turun secara signifikan setiap tahun, dengan rata-rata tingkat penurunan setiap tahun (CAGR) periode 2017-2023 sebesar 17.72 persen.
Menurutnya proporsi beban biaya dibandingkan pendapatan pada operator seluler pada periode Q2 2023 berada pada kisaran 70-106 persen.
“Sehingga kecil peluang bagi operator seluler untuk menurunkan lagi tarif mobile broadband seperti periode-sebelumnya. Penerapan tarif ke depan perlu mempertimbangkan capex (Capital Expenditure) untuk penggelaran 5G yang besarnya beberapa kali lipat dari capex 4G,” katanya mencetuskan salah satu solusi.
Guna memperbaiki kualitas dan perluasan layanan, ia menyebutkan diperlukan investasi capex yang mencukupi.
Sementara, menurutnya pembiayaan untuk capex tergantung pada profitabilitas dan model pembiayaan lain yang menjadi beban operator.
“Makin besar permintaan layanan dari pengguna diperlukan upaya untuk mengurangi beban operator agar dapat memperbaiki dan memperluas layanannya,” kata Budi.
Dari aspek pertumbuhan ekonomi, Menkominfo menyampaikan tantangan yang dihadapi industri.
Ia mengutip data International Telecommunication Union (ITU) di 2022 yang menunjukkan persentase tarif mobile broadband Indonesia terhadap Gross National Income (GNI) per kapita sebesar 1,1 persen dengan tarif untuk mobile broadband sebesar 2GB bernilai 3.78 dolar AS.
Sedangkan tarif fixed broadband terhadap GNI per kapita sebesar 6.13 persen dengan tarif untuk fixed broadband berkecepatan 20 mbps senilai 20.97 dolar AS.
“Hal ini berarti jika biaya yang dialokasikan masyarakat untuk membeli layanan broadband makin tinggi persentasenya, maka semakin sulit masyarakat mendapatkan layanan broadband atau harga tidak terjangkau masyarakat,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Menteri Budi Arie didampingi Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Wayan Toni Supriyanto dan Direktur Telekomunikasi Ditjen PPI Kementerian Kominfo Aju Widya Sari.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
Menurutnya hal itu dibutuhkan, berkaca dari posisi Indonesia di kawasan ASEAN yang menempati peringkat 9 dari 11 negara terkait dengan kecepatan internet.
“Berdasarkan data per bulan Desember 2023, kecepatan internet mobile Indonesia hanya mencapai 24,96 Mbps. Sedangkan untuk jaringan fixed broadband 27,87 Mbps. Maka kita berembuk bersama dan menemukan solusi konkret untuk mengatasi permasalahan ini,” kata Budi dalam keterangan resminya, Kamis.
Hal itu disampaikannya juga dalam Rapat Koordinasi dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan penyelenggara layanan telekomunikasi seluler di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Rabu (24/1).
Ia menyebutkan ada tiga aspek penting yang dibutuhkan untuk meningkatkan kecepatan akses internet di Indonesia yakni melalui kesehatan industri, kualitas dan perluasan layanan, serta pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan Data Direktorat Telekomunikasi Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo di 2023, tarif efektif layanan data melalui jaringan bergerak seluler (mobile broadband) turun secara signifikan setiap tahun, dengan rata-rata tingkat penurunan setiap tahun (CAGR) periode 2017-2023 sebesar 17.72 persen.
Menurutnya proporsi beban biaya dibandingkan pendapatan pada operator seluler pada periode Q2 2023 berada pada kisaran 70-106 persen.
“Sehingga kecil peluang bagi operator seluler untuk menurunkan lagi tarif mobile broadband seperti periode-sebelumnya. Penerapan tarif ke depan perlu mempertimbangkan capex (Capital Expenditure) untuk penggelaran 5G yang besarnya beberapa kali lipat dari capex 4G,” katanya mencetuskan salah satu solusi.
Guna memperbaiki kualitas dan perluasan layanan, ia menyebutkan diperlukan investasi capex yang mencukupi.
Sementara, menurutnya pembiayaan untuk capex tergantung pada profitabilitas dan model pembiayaan lain yang menjadi beban operator.
“Makin besar permintaan layanan dari pengguna diperlukan upaya untuk mengurangi beban operator agar dapat memperbaiki dan memperluas layanannya,” kata Budi.
Dari aspek pertumbuhan ekonomi, Menkominfo menyampaikan tantangan yang dihadapi industri.
Ia mengutip data International Telecommunication Union (ITU) di 2022 yang menunjukkan persentase tarif mobile broadband Indonesia terhadap Gross National Income (GNI) per kapita sebesar 1,1 persen dengan tarif untuk mobile broadband sebesar 2GB bernilai 3.78 dolar AS.
Sedangkan tarif fixed broadband terhadap GNI per kapita sebesar 6.13 persen dengan tarif untuk fixed broadband berkecepatan 20 mbps senilai 20.97 dolar AS.
“Hal ini berarti jika biaya yang dialokasikan masyarakat untuk membeli layanan broadband makin tinggi persentasenya, maka semakin sulit masyarakat mendapatkan layanan broadband atau harga tidak terjangkau masyarakat,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Menteri Budi Arie didampingi Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Kominfo Wayan Toni Supriyanto dan Direktur Telekomunikasi Ditjen PPI Kementerian Kominfo Aju Widya Sari.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024