Pj Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Harisson, mengeluarkan imbauan kepada aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar untuk menjaga netralitas selama pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, dengan menyampaikan empat contoh bentuk netralitas ASN.
"Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memastikan keberlangsungan proses demokrasi yang adil dan transparan di daerah tersebut," kata Harisson di Pontianak, Senin.
Dalam pernyataannya, Pj Gubernur Harisson menegaskan pentingnya netralitas ASN dalam konteks politik. "Sebagai abdi negara, ASN harus memastikan bahwa mereka menjalankan tugas-tugasnya dengan adil dan tanpa memihak kepada pihak manapun selama proses pemilu," tuturnya.
Imbauan ini dikeluarkan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilu berlangsung dengan lancar dan tanpa intervensi dari pihak-pihak yang tidak berwenang. Harisson juga menegaskan bahwa pelanggaran terhadap prinsip netralitas akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dia memaparkan, beberapa contoh bentuk netralitas ASN, antara lain tidak terlibat dalam kegiatan kampanye politik di mana ASN di lingkungan Pemprov Kalbar diharapkan untuk tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan kampanye politik untuk memastikan bahwa mereka tidak memihak kepada calon atau partai politik tertentu.
Kemudian, ASN juga harus menjaga kepatuhan terhadap aturan dan prosedur di mana ASN diharapkan untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang berlaku dalam menjalankan tugas-tugas mereka, tanpa adanya intervensi atau preferensi terhadap pihak manapun yang terlibat dalam proses pemilu.
"Selama menjalankan tugasnya, ASN juga harus memberikan pelayanan publik yang adil tanpa diskriminasi terhadap siapapun, tanpa mempertimbangkan latar belakang politik atau afiliasi partai," tuturnya.
ASN juga diharapkan untuk menjaga sikap dan tindakan netral dalam setiap interaksi dan komunikasi dengan masyarakat serta pihak terkait lainnya, tanpa menunjukkan dukungan atau kecenderungan politik yang dapat mempengaruhi independensi mereka.
Pj Gubernur Harisson menekankan bahwa netralitas ASN merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas proses demokrasi.
"Kami meminta semua ASN untuk memahami pentingnya peran mereka dalam menjaga netralitas selama pemilu dan bertanggung jawab atas kontribusi mereka dalam memastikan terciptanya proses pemilu yang bersih dan adil," kata Harisson.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memastikan keberlangsungan proses demokrasi yang adil dan transparan di daerah tersebut," kata Harisson di Pontianak, Senin.
Dalam pernyataannya, Pj Gubernur Harisson menegaskan pentingnya netralitas ASN dalam konteks politik. "Sebagai abdi negara, ASN harus memastikan bahwa mereka menjalankan tugas-tugasnya dengan adil dan tanpa memihak kepada pihak manapun selama proses pemilu," tuturnya.
Imbauan ini dikeluarkan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilu berlangsung dengan lancar dan tanpa intervensi dari pihak-pihak yang tidak berwenang. Harisson juga menegaskan bahwa pelanggaran terhadap prinsip netralitas akan ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dia memaparkan, beberapa contoh bentuk netralitas ASN, antara lain tidak terlibat dalam kegiatan kampanye politik di mana ASN di lingkungan Pemprov Kalbar diharapkan untuk tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan kampanye politik untuk memastikan bahwa mereka tidak memihak kepada calon atau partai politik tertentu.
Kemudian, ASN juga harus menjaga kepatuhan terhadap aturan dan prosedur di mana ASN diharapkan untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan dan prosedur yang berlaku dalam menjalankan tugas-tugas mereka, tanpa adanya intervensi atau preferensi terhadap pihak manapun yang terlibat dalam proses pemilu.
"Selama menjalankan tugasnya, ASN juga harus memberikan pelayanan publik yang adil tanpa diskriminasi terhadap siapapun, tanpa mempertimbangkan latar belakang politik atau afiliasi partai," tuturnya.
ASN juga diharapkan untuk menjaga sikap dan tindakan netral dalam setiap interaksi dan komunikasi dengan masyarakat serta pihak terkait lainnya, tanpa menunjukkan dukungan atau kecenderungan politik yang dapat mempengaruhi independensi mereka.
Pj Gubernur Harisson menekankan bahwa netralitas ASN merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas proses demokrasi.
"Kami meminta semua ASN untuk memahami pentingnya peran mereka dalam menjaga netralitas selama pemilu dan bertanggung jawab atas kontribusi mereka dalam memastikan terciptanya proses pemilu yang bersih dan adil," kata Harisson.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024