Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Korea Selatan pada Kamis menegaskan untuk mengesampingkan negosiasi dengan komunitas media mengenai rencana menambah jumlah mahasiswa kedokteran meski ada pemogokan dokter pelatihan yang berkepanjangan.
“Tidak ada kasus dimana pemerintah terlibat dalam negosiasi dengan kelompok profesional tertentu mengenai kuota pendaftaran,” kata Wakil Kedua Menteri Kesehatan Park Min-soo kepada wartawan.
Pemogokan dokter pelatihan yang telah menyebabkan pembatalan atau penundaan operasi di rumah sakit besar terjadi selama hampir empat minggu. Lebih dari 90 persen dari 13.000 calon dokter di negara tersebut mengundurkan diri masal sebagai bentuk protes terhadap keputusan pemerintah untuk meningkatkan pendaftaran sekolah kedokteran sebanyak 2.000 kursi.
Aksi menunjukkan tanda peningkatan ketika para profesor fakultas kedokteran mengancam akan mengajukan pengunduran diri secara massal kecuali pemerintah memberikan terobosan dalam pemogokan yang berkepanjangan.
“Pemerintah tidak dapat menanggapi ancaman yang mengklaim bahwa nyawa pasien akan kritis kecuali kita melakukan perundingan,” kata Park.
Aksi pengunduran diri masal tersebut telah melumpuhkan layanan di lima rumah sakit umum besar di Seoul karena sangat bergantung pada dokter yang masih dalam masa pelatihan. Kelima rumah sakit tersebut adalah Asan Medical Center, Samsung Medical Center, Severance Hospital, Seoul National University Hospital, dan Seoul St. Mary’s Hospital yang memainkan peran penting dalam menyediakan perawatan medis bagi pasien kritis.
Sebelumnya, pemerintah mengatakan akan menginvestasikan dana untuk membantu rumah sakit-rumah sakit besar di wilayah lain untuk meningkatkan tingkat layanan medis agar setara dengan lima rumah sakit di Seoul.
Adapun Pemerintah Korea Selatan berupaya untuk meningkatkan jumlah dokter guna mengatasi kekurangan dokter di daerah pedesaan dan bidang medis penting, seperti pediatri dan bedah saraf, serta mengingat populasi penduduk yang sangat menua.
Namun para dokter mengatakan kenaikan kuota akan menurunkan kualitas pendidikan kedokteran dan layanan lainnya dan mengakibatkan biaya pengobatan yang lebih tinggi bagi pasien.
Dokter tersebut menyerukan langkah-langkah agar pemerintah terlebih dahulu menangani para spesialis yang dibayar rendah dan meningkatkan perlindungan hukum terhadap tuntutan hukum malpraktik medis yang berlebihan.
Sumber : Yonhap
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024