Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) Kalimantan Barat(Kalbar), Muhajirin menginstruksikan unit-unit kerjanya untuk menggunakan metode ceramah dan siaran agama sebagai sarana untuk mengajak seluruh umat beragama memelihara harmoni di tengah keberagaman pasca pelaksanaan Pemilu 2024.
"Untuk mencegah potensi konflik yang mungkin timbul pasca Pemilu 2024 kita imbau kepada setiap ustad dan penceramah bisa memberikan ceramah positif yang menyejukkan masyarakat, karena tidak bisa dipungkiri putusan yang akan di tetapkan KPU nanti terkait pemenang Pemilu mungkin tidak bisa diterima sebagian pihak," kata Muhajirin di Pontianak, Rabu.
Terkait hal tersebut, pihaknya menegaskan pentingnya memelihara kerukunan sesudah pemilihan umum, agar masyarakat tidak terkotak-kotak dan terpecah karena berbeda pilihan calon pemimpin.
"Kemenag memiliki program utama, diantaranya adalah memperkuat ekosistem moderasi beragama yang bersifat inklusif. Ini yang harus kita jalankan di tengah masyarakat," tuturnya.
Muhajirin menekankan bahwa membangun moderasi beragama bukanlah tugas semata-mata Kemenag. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama, kampanye moderasi beragama juga merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat hingga daerah.
Sementara itu Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Barat, Didi Darmadi, menanggapi kondisi sosial Kalimantan Barat yang multikultural dan tidak terpengaruh oleh ketegangan Pemilu 2024.
Darmadi mengapresiasi upaya berbagai organisasi dan lembaga dalam menjaga kedamaian pasca pemilihan umum.
"Setelah Pemilu ini, kami tidak hanya diam karena kami juga aktif melakukan berbagai kegiatan untuk memastikan bahwa suasana damai dan kerukunan tetap terjaga. Sebagai contoh, kami telah melaksanakan aksi-aksi sosial sebagai langkah pencegahan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Untuk mencegah potensi konflik yang mungkin timbul pasca Pemilu 2024 kita imbau kepada setiap ustad dan penceramah bisa memberikan ceramah positif yang menyejukkan masyarakat, karena tidak bisa dipungkiri putusan yang akan di tetapkan KPU nanti terkait pemenang Pemilu mungkin tidak bisa diterima sebagian pihak," kata Muhajirin di Pontianak, Rabu.
Terkait hal tersebut, pihaknya menegaskan pentingnya memelihara kerukunan sesudah pemilihan umum, agar masyarakat tidak terkotak-kotak dan terpecah karena berbeda pilihan calon pemimpin.
"Kemenag memiliki program utama, diantaranya adalah memperkuat ekosistem moderasi beragama yang bersifat inklusif. Ini yang harus kita jalankan di tengah masyarakat," tuturnya.
Muhajirin menekankan bahwa membangun moderasi beragama bukanlah tugas semata-mata Kemenag. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang penguatan moderasi beragama, kampanye moderasi beragama juga merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat hingga daerah.
Sementara itu Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalimantan Barat, Didi Darmadi, menanggapi kondisi sosial Kalimantan Barat yang multikultural dan tidak terpengaruh oleh ketegangan Pemilu 2024.
Darmadi mengapresiasi upaya berbagai organisasi dan lembaga dalam menjaga kedamaian pasca pemilihan umum.
"Setelah Pemilu ini, kami tidak hanya diam karena kami juga aktif melakukan berbagai kegiatan untuk memastikan bahwa suasana damai dan kerukunan tetap terjaga. Sebagai contoh, kami telah melaksanakan aksi-aksi sosial sebagai langkah pencegahan," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024