Mesir dan Qatar menerima respons dari kelompok perlawanan Palestina Hamas dan Jihad Islam terkait usulan gencatan senjata dan pertukaran sandera, menurut Kementerian Luar Negeri Mesir pada Selasa malam.
Pernyataan kementerian menyebutkan bahwa sejumlah mediator akan mempelajari respons tersebut dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai langkah selanjutnya.
"Mesir dan Qatar mengonfirmasi bahwa upaya mediasi gabungan dengan AS akan berlanjut hingga sebuah kesepakatan dicapai," tambah mereka.
Pada Senin, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang mendukung usulan gencatan senjata Gaza yang disampaikan oleh Presiden AS Joe Biden.
Pada 31 Mei, Biden mengatakan bahwa Israel mengajukan kesepakatan tiga tahap yang akan mengakhiri permusuhan di Gaza dan menjamin pembebasan sandera yang ditahan di daerah kantong pesisir itu.
Rencana tersebut mencakup gencatan senjata, pertukaran sandera-tahanan, dan rekonstruksi Gaza.
Dalam sebuah pernyataan gabungan, Hamas dan Jihad Islam mengatakan delegasi gabungan dari gerakan tersebut telah menyampaikan tanggapan faksi perlawanan Palestina kepada pejabat Qatar dalam pertemuan mereka dengan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.
Tanggapan tersebut juga disampaikan kepada otoritas Mesir, tambah pernyataan itu.
Menurut pernyataan itu, "tanggapan tersebut mengutamakan kepentingan rakyat Palestina, menekankan perlunya penghentian total agresi yang sedang berlangsung terhadap Gaza, dan penarikan pasukan Israel dari seluruh Jalur Gaza."
Sementara Israel bersikeras menginginkan penghentian sementara permusuhan, faksi-faksi tersebut menuntut diakhirinya perang, penarikan tentara Israel, pemulangan para pengungsi ke rumah mereka, bantuan kemanusiaan yang memadai, dan rekonstruksi Gaza sebagai bagian dari perjanjian pertukaran tawanan.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu "menegaskan kembali komitmennya" terhadap usulan yang diajukan oleh Presiden Biden dalam pertemuan mereka pada Selasa.
Delegasi Hamas dan Jihad Islam menyatakan kesiapan mereka "untuk terlibat secara positif" guna mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang di Gaza.
Israel telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutalnya yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, meski resolusi Dewan Keamanan PBB menuntut gencatan senjata segera.
Hampir 37.200 warga Palestina, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah tewas di Gaza, dan lebih dari 84.800 lainnya luka-luka, menurut otoritas kesehatan setempat.
Delapan bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade yang melumpuhkan terhadap akses makanan, air bersih, dan obat-obatan.
Israel dituding melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang dalam putusan terbarunya memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasinya di Rafah, di mana lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum mereka diserang pada 6 Mei.
Sumber: Anadolu
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
Pernyataan kementerian menyebutkan bahwa sejumlah mediator akan mempelajari respons tersebut dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai langkah selanjutnya.
"Mesir dan Qatar mengonfirmasi bahwa upaya mediasi gabungan dengan AS akan berlanjut hingga sebuah kesepakatan dicapai," tambah mereka.
Pada Senin, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi yang mendukung usulan gencatan senjata Gaza yang disampaikan oleh Presiden AS Joe Biden.
Pada 31 Mei, Biden mengatakan bahwa Israel mengajukan kesepakatan tiga tahap yang akan mengakhiri permusuhan di Gaza dan menjamin pembebasan sandera yang ditahan di daerah kantong pesisir itu.
Rencana tersebut mencakup gencatan senjata, pertukaran sandera-tahanan, dan rekonstruksi Gaza.
Dalam sebuah pernyataan gabungan, Hamas dan Jihad Islam mengatakan delegasi gabungan dari gerakan tersebut telah menyampaikan tanggapan faksi perlawanan Palestina kepada pejabat Qatar dalam pertemuan mereka dengan Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.
Tanggapan tersebut juga disampaikan kepada otoritas Mesir, tambah pernyataan itu.
Menurut pernyataan itu, "tanggapan tersebut mengutamakan kepentingan rakyat Palestina, menekankan perlunya penghentian total agresi yang sedang berlangsung terhadap Gaza, dan penarikan pasukan Israel dari seluruh Jalur Gaza."
Sementara Israel bersikeras menginginkan penghentian sementara permusuhan, faksi-faksi tersebut menuntut diakhirinya perang, penarikan tentara Israel, pemulangan para pengungsi ke rumah mereka, bantuan kemanusiaan yang memadai, dan rekonstruksi Gaza sebagai bagian dari perjanjian pertukaran tawanan.
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa Kepala Otoritas Israel Benjamin Netanyahu "menegaskan kembali komitmennya" terhadap usulan yang diajukan oleh Presiden Biden dalam pertemuan mereka pada Selasa.
Delegasi Hamas dan Jihad Islam menyatakan kesiapan mereka "untuk terlibat secara positif" guna mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang di Gaza.
Israel telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutalnya yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, meski resolusi Dewan Keamanan PBB menuntut gencatan senjata segera.
Hampir 37.200 warga Palestina, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah tewas di Gaza, dan lebih dari 84.800 lainnya luka-luka, menurut otoritas kesehatan setempat.
Delapan bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade yang melumpuhkan terhadap akses makanan, air bersih, dan obat-obatan.
Israel dituding melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang dalam putusan terbarunya memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasinya di Rafah, di mana lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum mereka diserang pada 6 Mei.
Sumber: Anadolu
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024