Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam rapat evaluasi bersama Kemendagri RI berkomitmen untuk terus fokus melakukan penanganan dan penurunan stunting untuk mengejar target 14 persen pada 2024 dengan melakukan langkah nyata di lapangan.
“Tadi kami mendengar evaluasi dari Kemendagri dan diminta untuk pendataan program stunting lebih dilengkapi terutama targetnya mana yang belum dicapai dan mana yang sudah,” ujar Penjabat Wali Kota Pontianak, Ani Sofian saat dihubungi di Jakarta usai mengikut evaluasi kinerja PJKD se-Indonesia, di Kantor Itjen Kemendagri Jalan Medan Merdeka Timur Kota, Jakarta Pusat, Rabu.
Setelah mendengar arahan evaluator, Ani Sofian segera menggelar pertemuan dengan seluruh lurah dan camat untuk memastikan program stunting berjalan sebagaimana panduan Kemendagri.
Selain stunting, inflasi juga ikut disinggung, dalam hal neraca pangan. Para evaluator meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak memberikan informasi tentang langkah konkrit penanganan inflasi.
“Ada pula dibahas kegiatan unggulan ada berapa jumlahnya, apa upaya untuk melaksanakan kegiatan unggulan kinerja kami. Kemudian inovasi yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan unggulan,” kata dia.
Berbagai persoalan dibahas dalam evaluasi tersebut. Mulai dari kebersihan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, penataan organisasi, penanaman nilai anti korupsi, penggunaan produksi dalam negeri sampai proses rekrutmen pegawai ASN di lingkungan Pemkot Pontianak.
Selanjutnya untuk realisasi anggaran, evaluator mengapresiasi hasil realisasi anggaran Pemkot Pontianak di triwulan kedua tahun 2024. Kendati demikian, Ani Sofian ingin realisasi anggaran terus ditingkatkan.
“Data realisasi para OPD juga harus dibuat untuk mendukung kinerja agar sesuai target yang ditetapkan Mendagri,” sebutnya.
Evaluasi yang digelar Itjen Kemendagri ini akan secara rutin dilaksanakan. Ani Sofian menyampaikan, evaluasi ini baik karena dimaksudkan untuk menjaga fiskal daerah tetap tumbuh serta pelayanan publik kian meningkat.
“Tentu arahan dan evaluasi tersebut kita cermati untuk ditindaklanjuti dengan program selanjutnya. Supaya sejalan juga dengan program unggulan kita, diminta agar prioritaskan program unggulan yang dimiliki Pemkot Pontianak,” katanya.
Dirinya mengapresiasi kinerja OPD di lingkungan Pemkot Pontianak. Ia menilai, sejak menjabat, OPD telah bekerja dengan serius dan bersinergi antar perangkat daerah.
“Sehingga capaian yang diterima Pemkot Pontianak terus membaik,” tutupnya
Dalam upaya penurunan angka stunting di Kota Pontianak mengapresiasi keterlibatan semua pihak yang turut berperan aktif. Kolaborasi yang erat antara para pihak dan OPD terkait sangat memperkuat langkah-langkah intervensi gizi yang dijalankan.
Lebih lanjut, Ani Sofian menjelaskan melalui program intervensi gizi yang sensitif dan spesifik, Kota Pontianak berhasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam menanggulangi masalah stunting pada anak-anak di Kota Pontianak.
"Untuk angka stunting terbaru di Kota Pontianak yakni pada awal 2024 tinggal 16,7 persen. Sebelumnya 19,7 persen pada akhir tahun 2023 dan pada 2024 sesuai target nasional 14 persen," kata dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
“Tadi kami mendengar evaluasi dari Kemendagri dan diminta untuk pendataan program stunting lebih dilengkapi terutama targetnya mana yang belum dicapai dan mana yang sudah,” ujar Penjabat Wali Kota Pontianak, Ani Sofian saat dihubungi di Jakarta usai mengikut evaluasi kinerja PJKD se-Indonesia, di Kantor Itjen Kemendagri Jalan Medan Merdeka Timur Kota, Jakarta Pusat, Rabu.
Setelah mendengar arahan evaluator, Ani Sofian segera menggelar pertemuan dengan seluruh lurah dan camat untuk memastikan program stunting berjalan sebagaimana panduan Kemendagri.
Selain stunting, inflasi juga ikut disinggung, dalam hal neraca pangan. Para evaluator meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak memberikan informasi tentang langkah konkrit penanganan inflasi.
“Ada pula dibahas kegiatan unggulan ada berapa jumlahnya, apa upaya untuk melaksanakan kegiatan unggulan kinerja kami. Kemudian inovasi yang dilakukan dalam melaksanakan kegiatan unggulan,” kata dia.
Berbagai persoalan dibahas dalam evaluasi tersebut. Mulai dari kebersihan, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, penataan organisasi, penanaman nilai anti korupsi, penggunaan produksi dalam negeri sampai proses rekrutmen pegawai ASN di lingkungan Pemkot Pontianak.
Selanjutnya untuk realisasi anggaran, evaluator mengapresiasi hasil realisasi anggaran Pemkot Pontianak di triwulan kedua tahun 2024. Kendati demikian, Ani Sofian ingin realisasi anggaran terus ditingkatkan.
“Data realisasi para OPD juga harus dibuat untuk mendukung kinerja agar sesuai target yang ditetapkan Mendagri,” sebutnya.
Evaluasi yang digelar Itjen Kemendagri ini akan secara rutin dilaksanakan. Ani Sofian menyampaikan, evaluasi ini baik karena dimaksudkan untuk menjaga fiskal daerah tetap tumbuh serta pelayanan publik kian meningkat.
“Tentu arahan dan evaluasi tersebut kita cermati untuk ditindaklanjuti dengan program selanjutnya. Supaya sejalan juga dengan program unggulan kita, diminta agar prioritaskan program unggulan yang dimiliki Pemkot Pontianak,” katanya.
Dirinya mengapresiasi kinerja OPD di lingkungan Pemkot Pontianak. Ia menilai, sejak menjabat, OPD telah bekerja dengan serius dan bersinergi antar perangkat daerah.
“Sehingga capaian yang diterima Pemkot Pontianak terus membaik,” tutupnya
Dalam upaya penurunan angka stunting di Kota Pontianak mengapresiasi keterlibatan semua pihak yang turut berperan aktif. Kolaborasi yang erat antara para pihak dan OPD terkait sangat memperkuat langkah-langkah intervensi gizi yang dijalankan.
Lebih lanjut, Ani Sofian menjelaskan melalui program intervensi gizi yang sensitif dan spesifik, Kota Pontianak berhasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam menanggulangi masalah stunting pada anak-anak di Kota Pontianak.
"Untuk angka stunting terbaru di Kota Pontianak yakni pada awal 2024 tinggal 16,7 persen. Sebelumnya 19,7 persen pada akhir tahun 2023 dan pada 2024 sesuai target nasional 14 persen," kata dia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024