Guru besar Antropologi Sosial pada Universitas Pattimura Ambon, Maluku, Prof Mus Huliselan mengemukakan pendidikan berperan penting dalam pembangunan desa-desa terluar dan tertinggal di Maluku.
"Peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan menjadi kunci utama untuk membangun desa-desa di Maluku," katanya di Ambon, Kamis.
Menurut dia, banyak aspek bermuara pada pendidikan yang kini masih menjadi penghambat pembangunan di daerah-daerah terluar, seperti akses komunikasi, antropologi, hingga transportasi.
Berangkat dari hal tersebut, kata dia, pembangunan desa-desa di wilayah terluar memiliki perlakuan berbeda dengan desa-desa yang ada di pinggiran kota.
"Akses komunikasi tiap-tiap desa tentu mempengaruhi pembangunannya. Selain itu akses transportasi yang pada beberapa wilayah di Maluku, kita sadari bersama bahwa masih ada desa dengan akses transportasi yang sulit," katanya.
Ia mencontohkan di Aru Selatan, memiliki gedung sekolah yang baik, namun masih kekurangan tenaga guru yang mau menetap di daerah itu.
Tak hanya itu, persoalan tanah adat juga masih menjadi isu yang sangat serius dalam pembangunan tiap-tiap desa di Maluku, utamanya di wilayah terluar dan wilayah adat.
Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah harus melakukan kajian-kajian antropologi di suatu desa atau wilayah terluar untuk mencapai pembangunan yang maksimal
"Karena setiap desa atau wilayah terluar memiliki karakteristik masing-masing," ujarnya.
Sementara itu saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mengintensifkan Program Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Binaan menuju kemandirian tiap desa di provinsi itu.
Berkaitan dengan hal itu, kata dia, pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penguatan kelembagaan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa, mulai dari perencanaan, penganggaran yang efektif dan efisien, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.
Berdasarkan data pada awal RPJMD tahun 2019, jumlah desa mandiri di Maluku hanya 10 desa terjadi peningkatan pada awal 2024 dengan desa mandiri mencapai 82 desa, kemudian 291 desa maju, 569 desa berkembang, 254 desa tertinggal dan empat desa sangat tertinggal.
“Pengembangan desa mandiri ini berdampak pada penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal, hal ini dikarenakan salah satu program unggulan yang dicanangkan Pemprov Maluku yakni Satu OPD Satu Desa Binaan,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Sadali Ie menambahkan.
Oleh sebab itu, kata dia, Program Satu OPD Satu Desa Binaan diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi kabupaten/kota untuk menciptakan program desa, sehingga selaras dalam mewujudkan desa mandiri di Provinsi Maluku, dengan demikian kesejahteraan yang diharapkan bagi masyarakat bisa tercapai.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Peningkatan sumber daya manusia melalui pendidikan menjadi kunci utama untuk membangun desa-desa di Maluku," katanya di Ambon, Kamis.
Menurut dia, banyak aspek bermuara pada pendidikan yang kini masih menjadi penghambat pembangunan di daerah-daerah terluar, seperti akses komunikasi, antropologi, hingga transportasi.
Berangkat dari hal tersebut, kata dia, pembangunan desa-desa di wilayah terluar memiliki perlakuan berbeda dengan desa-desa yang ada di pinggiran kota.
"Akses komunikasi tiap-tiap desa tentu mempengaruhi pembangunannya. Selain itu akses transportasi yang pada beberapa wilayah di Maluku, kita sadari bersama bahwa masih ada desa dengan akses transportasi yang sulit," katanya.
Ia mencontohkan di Aru Selatan, memiliki gedung sekolah yang baik, namun masih kekurangan tenaga guru yang mau menetap di daerah itu.
Tak hanya itu, persoalan tanah adat juga masih menjadi isu yang sangat serius dalam pembangunan tiap-tiap desa di Maluku, utamanya di wilayah terluar dan wilayah adat.
Oleh sebab itu, kata dia, pemerintah harus melakukan kajian-kajian antropologi di suatu desa atau wilayah terluar untuk mencapai pembangunan yang maksimal
"Karena setiap desa atau wilayah terluar memiliki karakteristik masing-masing," ujarnya.
Sementara itu saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mengintensifkan Program Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Binaan menuju kemandirian tiap desa di provinsi itu.
Berkaitan dengan hal itu, kata dia, pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penguatan kelembagaan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan desa, mulai dari perencanaan, penganggaran yang efektif dan efisien, sampai dengan evaluasi dan pelaporan.
Berdasarkan data pada awal RPJMD tahun 2019, jumlah desa mandiri di Maluku hanya 10 desa terjadi peningkatan pada awal 2024 dengan desa mandiri mencapai 82 desa, kemudian 291 desa maju, 569 desa berkembang, 254 desa tertinggal dan empat desa sangat tertinggal.
“Pengembangan desa mandiri ini berdampak pada penurunan jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal, hal ini dikarenakan salah satu program unggulan yang dicanangkan Pemprov Maluku yakni Satu OPD Satu Desa Binaan,” kata Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Sadali Ie menambahkan.
Oleh sebab itu, kata dia, Program Satu OPD Satu Desa Binaan diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi kabupaten/kota untuk menciptakan program desa, sehingga selaras dalam mewujudkan desa mandiri di Provinsi Maluku, dengan demikian kesejahteraan yang diharapkan bagi masyarakat bisa tercapai.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024