Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat menggandeng organisasi masyarakat (Ormas) dan partai politik (parpol) untuk berkomitmen mewujudkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 di Kapuas Hulu dengan aman dan damai.
"Hari ini kami sepakat untuk mewujudkan Pilkada aman dan damai dengan tetap menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan serta kerukunan di tengah masyarakat," kata Ketua FKUB Kapuas Hulu Zainuddin, saat deklarasi Pilkada aman dan damai, di Putussibau Kapuas Hulu, Kamis.
Zainuddin mengatakan untuk mewujudkan Pilkada yang berintegritas, jujur, aman dan damai semua pihak tidak boleh terpancing oleh isu-isu serta tindakan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan.
Ia mengajak semua pihak untuk menghindari tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban serta tidak melakukan ujaran kebencian, kampanye hitam dan selalu mewaspadai penyebaran berita bohong atau hoax.
"Jangan rusak kerukunan serta rasa kekeluargaan yang begitu kental yang sudah kita jaga bersama selama ini, jangan mudah terprovokasi," ucapnya.
Zainuddin mengatakan apabila ada persoalan segera diselesaikan secara musyawarah dengan mengedepankan rasa kekeluargaan.
"Junjung tinggi nilai-nilai toleransi di tengah perbedaan suku, agama dan golongan serta perbedaan pilihan pada Pilkada merupakan suatu proses demokrasi yang perlu kita sikapi dengan bijak," kata Zainuddin.
Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Resor Kapuas Hulu Kompol Dahomi Baleo Siregar mengharapkan dengan adanya deklarasi Pilkada damai dapat menciptakan situasi kondusif terkait rangkaian maupun jadwal Pilkada terutama dalam masa pemilihan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kapuas Hulu pada 27 November 2024.
"Siapa pun yang terpilih pada Pilkada 2024, itulah yang merupakan pilihan rakyat Kapuas Hulu, untuk kita harus dukung segala program dan kebijakan dari bupati dan wakil bupati terpilih nantinya," kata Dahomi Siregar.
Selain itu, untuk tim sukses calon bupati dan wakil bupati jangan menonjolkan ujaran kebencian, penyebaran hoax termasuk politisasi agama.
"Jangan bawa isu-isu sara dalam berpolitik karena itu dapat berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban," pesannya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Hari ini kami sepakat untuk mewujudkan Pilkada aman dan damai dengan tetap menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan serta kerukunan di tengah masyarakat," kata Ketua FKUB Kapuas Hulu Zainuddin, saat deklarasi Pilkada aman dan damai, di Putussibau Kapuas Hulu, Kamis.
Zainuddin mengatakan untuk mewujudkan Pilkada yang berintegritas, jujur, aman dan damai semua pihak tidak boleh terpancing oleh isu-isu serta tindakan yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan.
Ia mengajak semua pihak untuk menghindari tindakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban serta tidak melakukan ujaran kebencian, kampanye hitam dan selalu mewaspadai penyebaran berita bohong atau hoax.
"Jangan rusak kerukunan serta rasa kekeluargaan yang begitu kental yang sudah kita jaga bersama selama ini, jangan mudah terprovokasi," ucapnya.
Zainuddin mengatakan apabila ada persoalan segera diselesaikan secara musyawarah dengan mengedepankan rasa kekeluargaan.
"Junjung tinggi nilai-nilai toleransi di tengah perbedaan suku, agama dan golongan serta perbedaan pilihan pada Pilkada merupakan suatu proses demokrasi yang perlu kita sikapi dengan bijak," kata Zainuddin.
Sementara itu, Wakil Kepala Kepolisian Resor Kapuas Hulu Kompol Dahomi Baleo Siregar mengharapkan dengan adanya deklarasi Pilkada damai dapat menciptakan situasi kondusif terkait rangkaian maupun jadwal Pilkada terutama dalam masa pemilihan pasangan calon bupati dan wakil bupati Kapuas Hulu pada 27 November 2024.
"Siapa pun yang terpilih pada Pilkada 2024, itulah yang merupakan pilihan rakyat Kapuas Hulu, untuk kita harus dukung segala program dan kebijakan dari bupati dan wakil bupati terpilih nantinya," kata Dahomi Siregar.
Selain itu, untuk tim sukses calon bupati dan wakil bupati jangan menonjolkan ujaran kebencian, penyebaran hoax termasuk politisasi agama.
"Jangan bawa isu-isu sara dalam berpolitik karena itu dapat berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban," pesannya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024