Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Kalbar menegaskan pentingnya mempererat hubungan kerjasama/sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menghadapi tantangan kejahatan transnasional yang kian kompleks di wilayah perbatasan Kalimantan Barat.
"Upaya ini disampaikan perlu kita lakukan untuk meningkatkan sinergi dan Kolaborasi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas di wilayah provinsi Kalimantan Barat pada kejahatan transnasional," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar, Muhammad Tito Andrianto, di Pontianak, Minggu.
Tito menekankan bahwa posisi geografis Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga menjadikannya salah satu jalur utama perlintasan antarnegara. Hal ini membuat provinsi tersebut rawan terhadap kejahatan lintas negara seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan terorisme.
"Di tengah ancaman global yang semakin meningkat, sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat menjadi elemen penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kolaborasi yang kuat tidak hanya memperkuat upaya pemberantasan kejahatan, tetapi juga memastikan langkah-langkah yang diambil lebih efektif dan tepat sasaran," tuturnya.
Untuk menghadapi tantangan ini, menurutnya, diperlukan kerjasama erat antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat langkah-langkah pencegahan serta pemberantasan kejahatan transnasional di wilayah perbatasan.
Ia juga berharap rapat ini dapat memperkuat pemahaman bersama tentang perkembangan terbaru terkait kejahatan lintas negara dan modus operandi yang digunakan, serta membahas strategi konkret untuk menyelesaikan masalah perbatasan. Selain itu, hubungan kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat juga diharapkan semakin erat.
Tito Andrianto juga menegaskan pentingnya komitmen dan integritas aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Menurutnya, seluruh tindakan yang dilakukan harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan etika, sehingga tidak hanya efektif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.
"Kemenkumham beserta aparat penegak hukum lainnya harus berpegang pada nilai-nilai integritas dan profesionalisme. Hanya dengan itu, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib di wilayah perbatasan Kalimantan Barat,” tegas Tito.
Ia juga menyampaikan harapannya bahwa melalui sinergi dan kerja keras, wilayah perbatasan Kalimantan Barat dapat menjadi lebih aman dari ancaman kejahatan lintas negara.
Di tempat yang sama, Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian, Frans Parlindungan Simarmata,menyampaikan bahwa wilayah perbatasan memiliki karakteristik unik dan rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas negara. Menurutnya, tantangan tersebut memerlukan respons yang terkoordinasi dan melibatkan semua pihak terkait.
"Dengan terselenggaranya koordinasi antar ini, diharapkan Kalimantan Barat dapat lebih siap menghadapi tantangan kejahatan transnasional yang terus berkembang, sekaligus memperkuat upaya bersama dalam menjaga keamanan perbatasan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Upaya ini disampaikan perlu kita lakukan untuk meningkatkan sinergi dan Kolaborasi aparat penegak hukum dalam pelaksanaan tugas di wilayah provinsi Kalimantan Barat pada kejahatan transnasional," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalbar, Muhammad Tito Andrianto, di Pontianak, Minggu.
Tito menekankan bahwa posisi geografis Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga menjadikannya salah satu jalur utama perlintasan antarnegara. Hal ini membuat provinsi tersebut rawan terhadap kejahatan lintas negara seperti penyelundupan, perdagangan manusia, dan terorisme.
"Di tengah ancaman global yang semakin meningkat, sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat menjadi elemen penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Kolaborasi yang kuat tidak hanya memperkuat upaya pemberantasan kejahatan, tetapi juga memastikan langkah-langkah yang diambil lebih efektif dan tepat sasaran," tuturnya.
Untuk menghadapi tantangan ini, menurutnya, diperlukan kerjasama erat antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Sinergi ini diharapkan dapat memperkuat langkah-langkah pencegahan serta pemberantasan kejahatan transnasional di wilayah perbatasan.
Ia juga berharap rapat ini dapat memperkuat pemahaman bersama tentang perkembangan terbaru terkait kejahatan lintas negara dan modus operandi yang digunakan, serta membahas strategi konkret untuk menyelesaikan masalah perbatasan. Selain itu, hubungan kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat juga diharapkan semakin erat.
Tito Andrianto juga menegaskan pentingnya komitmen dan integritas aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Menurutnya, seluruh tindakan yang dilakukan harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan etika, sehingga tidak hanya efektif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum.
"Kemenkumham beserta aparat penegak hukum lainnya harus berpegang pada nilai-nilai integritas dan profesionalisme. Hanya dengan itu, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib di wilayah perbatasan Kalimantan Barat,” tegas Tito.
Ia juga menyampaikan harapannya bahwa melalui sinergi dan kerja keras, wilayah perbatasan Kalimantan Barat dapat menjadi lebih aman dari ancaman kejahatan lintas negara.
Di tempat yang sama, Kepala Sub Bidang Penindakan Keimigrasian, Frans Parlindungan Simarmata,menyampaikan bahwa wilayah perbatasan memiliki karakteristik unik dan rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas negara. Menurutnya, tantangan tersebut memerlukan respons yang terkoordinasi dan melibatkan semua pihak terkait.
"Dengan terselenggaranya koordinasi antar ini, diharapkan Kalimantan Barat dapat lebih siap menghadapi tantangan kejahatan transnasional yang terus berkembang, sekaligus memperkuat upaya bersama dalam menjaga keamanan perbatasan," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024