Pontianak (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Barat (Kalbar) menyatakan siap untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalbar dalam menggalakkan pertumbuhan ekonomi serta mengendalikan inflasi di wilayah tersebut.
"Selama ini, Kanwil Kemenkumham Kalbar telah lama menjalin kerja sama dengan pemerintah Provinsi Kalbar, terutama dalam sektor hukum," kata Kakanwil Kemenkumham Kalbar Muhammad Tito Andrianto usai mengikuti rapat koordinasi evaluasi Gubernur sebagai Perwakilan Pemerintah Pusat di Wilayah Kalimantan Barat Tahun 2024, Senin.
Tito menyatakan pihaknya siap mendukung program-program yang ada di Provinsi Kalbar dan berkomitmen untuk bersinergi dengan pemerintah provinsi sesuai dengan tupoksi mereka demi kemajuan Kalbar.
Dalam sambutannya, Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Harisson, menyoroti pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai tujuan ekonomi yang kokoh serta pengendalian inflasi yang stabil.
Harisson juga menekankan perlunya sinergi dalam menghadapi tantangan lokal yang beragam, dengan fokus pada peningkatan ketahanan pangan dan pemanfaatan lahan rawa yang ada, dengan tetap mematuhi regulasi yang berlaku.
"Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah, serta antardaerah di Kalimantan Barat, menjadi kunci dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi, sambil menjaga stabilitas dan kedamaian di tingkat lokal," kata Harisson.
Dia menyoroti proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di atas 5 persen untuk tahun 2024 dan 2025 mendatang, dan pengendalian inflasi yang diperkirakan tetap stabil di angka 3 persen. Namun, ia juga menyoroti risiko yang tetap perlu diwaspadai, termasuk fluktuasi harga komoditas global dan fenomena iklim seperti El Nino.
“Di tingkat lokal, setiap daerah dihadapkan pada tantangan yang berbeda-beda, dan oleh karena itu sinergi antar kebijakan pembangunan dari pusat dan daerah menjadi sangat penting. Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, Pj Gubernur memiliki tanggung jawab untuk memastikan koordinasi yang baik antara berbagai pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tuturnya.
Harisson menambahkan, salah satu fokus utama dalam memperkuat ekonomi daerah adalah melalui peningkatan ketahanan pangan dan pemanfaatan lahan rawa yang ada. Namun, hal ini harus dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk prosedur pengelolaan yang telah ditetapkan kementerian terkait.
Dia menjelaskan, pada rapat koordinasi yang dilakukan pada hari ini juga menyoroti pentingnya optimalisasi alokasi anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan daerah serta pematuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Kesepakatan untuk meningkatkan kerja sama antardaerah guna menyelesaikan masalah terkait tata kelola wilayah administrasi pemerintahan juga menjadi salah satu poin penting yang diangkat dalam rapat tersebut," tuturnya.
