Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, menyerukan reformasi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada Minggu (22/9), dan menyatakan di hadapan Sidang Umum bahwa Dewan Keamanan "jelas tidak lagi layak" untuk mengatasi tantangan kontemporer.
"Menempatkan nasib keamanan dunia di tangan segelintir orang sementara sebagian besar harus menanggung dampak dari ancaman ini adalah tidak adil, tidak fair, dan tidak berkelanjutan," kata Ramaphosa pada KTT PBB di New York.
Dengan menyoroti perang, konflik, dan perubahan iklim yang sedang berlangsung, ia menekankan bahwa struktur Dewan Keamanan “tidak mewakili semua negara” dan gagal mempertimbangkan beragam sudut pandang.
Ramaphosa menggambarkan Pakta untuk Masa Depan, yang diadopsi oleh Sidang Umum, sebagai kesempatan untuk "menghidupkan kembali sistem multilateral" dan memenuhi janji untuk mereformasi tata kelola global, termasuk Dewan Keamanan dan lembaga keuangan internasional.
Ia juga mendesak dukungan untuk agenda pembangunan Afrika, yang dikenal sebagai Agenda 2063.
Ia menekankan bahwa pakta tersebut "harus melibatkan penguatan tindakan multilateral untuk perdamaian yang berkelanjutan."
"Kita harus mengejar tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan hukum internasional," kata Ramaphosa, yang pemerintahannya membawa Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas tuduhan genosida terkait agresi yang tidak pandang bulu terhadap wilayah Palestina yang terblokade di Gaza sejak 7 Oktober tahun lalu.
Sumber: Anadolu
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024