Ketua Umum Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S) Provinsi Kalimantan Barat Windy Prihastari Harisson menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.
"BK3S berperan sebagai wadah koordinasi bagi organisasi sosial yang fokus pada kesejahteraan masyarakat, di mana tugas BK3S adalah memonitor, memantapkan, dan mengembangkan upaya kesejahteraan sosial di wilayah tersebut," kata Windy saat membuka workshop tata kelola manajemen administrasi bagi organisasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya di Kantor BK3S Kalbar, Rabu.
Dia menjelaskan, selain itu BK3S juga bertanggung jawab menyusun laporan wilayah sebagai masukan bagi gubernur dalam menentukan kebijakan terkait kesejahteraan sosial.
Windy menjelaskan lebih lanjut, BK3S memiliki peran strategis dalam menyusun kebijakan bersama Dinas Sosial untuk mengatasi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang belum optimal ditangani oleh pemerintah.
"Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk BK3S sangat dibutuhkan dalam menangani masalah ini," tuturnya.
Windy mengakui bahwa pemerintah tidak bisa menangani semua masalah kesejahteraan sosial sendirian. Oleh karena itu, sinergi dengan pihak-pihak terkait, termasuk BK3S sangat diperlukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Kalimantan Barat.
"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani masalah ini, sehingga kolaborasi dengan stakeholder terkait, termasuk BK3S menjadi sangat penting. Kami dari BK3S akan terus berupaya menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial," ujarnya.
Workshop ini, lanjut Windy, merupakan langkah konkret BK3S dalam membekali organisasi LKS dan LKSA dengan tata kelola manajemen yang baik. Tujuannya agar organisasi-organisasi sosial ini mampu berkembang dan berkontribusi secara optimal dalam membantu pemerintah.
"Kami hadirkan narasumber berkompeten agar peserta workshop mendapatkan bekal yang kuat untuk mengelola organisasi dengan baik, mulai dari manajemen, kepemimpinan, hingga kontrol pelaksanaan program. Saya berharap peserta dapat menyerap dan menerapkan materi ini di organisasi masing-masing," tambah Windy.
Windy juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang bersedia berbagi ilmu dalam workshop tersebut. Ia menekankan bahwa kontribusi narasumber dalam memberikan pengetahuan terkait tata kelola organisasi sosial merupakan bagian dari amal jariah yang berdampak panjang.
"Terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi ilmu. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi amal jariah, karena jika upaya ini berhasil dan kita terus memperbaiki kesejahteraan sosial, maka dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat sepanjang hidup mereka," tutup Windy.
Melalui workshop ini, BK3S Kalbar berharap dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi sosial dalam upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Kalimantan Barat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"BK3S berperan sebagai wadah koordinasi bagi organisasi sosial yang fokus pada kesejahteraan masyarakat, di mana tugas BK3S adalah memonitor, memantapkan, dan mengembangkan upaya kesejahteraan sosial di wilayah tersebut," kata Windy saat membuka workshop tata kelola manajemen administrasi bagi organisasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya di Kantor BK3S Kalbar, Rabu.
Dia menjelaskan, selain itu BK3S juga bertanggung jawab menyusun laporan wilayah sebagai masukan bagi gubernur dalam menentukan kebijakan terkait kesejahteraan sosial.
Windy menjelaskan lebih lanjut, BK3S memiliki peran strategis dalam menyusun kebijakan bersama Dinas Sosial untuk mengatasi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial yang belum optimal ditangani oleh pemerintah.
"Untuk itu, kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan, termasuk BK3S sangat dibutuhkan dalam menangani masalah ini," tuturnya.
Windy mengakui bahwa pemerintah tidak bisa menangani semua masalah kesejahteraan sosial sendirian. Oleh karena itu, sinergi dengan pihak-pihak terkait, termasuk BK3S sangat diperlukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Kalimantan Barat.
"Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani masalah ini, sehingga kolaborasi dengan stakeholder terkait, termasuk BK3S menjadi sangat penting. Kami dari BK3S akan terus berupaya menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial," ujarnya.
Workshop ini, lanjut Windy, merupakan langkah konkret BK3S dalam membekali organisasi LKS dan LKSA dengan tata kelola manajemen yang baik. Tujuannya agar organisasi-organisasi sosial ini mampu berkembang dan berkontribusi secara optimal dalam membantu pemerintah.
"Kami hadirkan narasumber berkompeten agar peserta workshop mendapatkan bekal yang kuat untuk mengelola organisasi dengan baik, mulai dari manajemen, kepemimpinan, hingga kontrol pelaksanaan program. Saya berharap peserta dapat menyerap dan menerapkan materi ini di organisasi masing-masing," tambah Windy.
Windy juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang bersedia berbagi ilmu dalam workshop tersebut. Ia menekankan bahwa kontribusi narasumber dalam memberikan pengetahuan terkait tata kelola organisasi sosial merupakan bagian dari amal jariah yang berdampak panjang.
"Terima kasih kepada narasumber yang telah berbagi ilmu. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi amal jariah, karena jika upaya ini berhasil dan kita terus memperbaiki kesejahteraan sosial, maka dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat sepanjang hidup mereka," tutup Windy.
Melalui workshop ini, BK3S Kalbar berharap dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan organisasi sosial dalam upaya bersama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Kalimantan Barat.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024