Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menerapkan empat langkah strategis untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem di provinsi itu yang ditargetkan dapat tercapai pada akhir 2024.
"Untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol sampai akhir tahun 2024 ini, kami sudah melakukan sejumlah langkah strategis yang melibatkan TP-PKK Kalbar," kata Penjabat Gubernur Kalbar Harisson di Pontianak, Selasa.
Dia menjelaskan empat langkah strategis untuk mencapai target pengentasan kemiskinan ekstrem, di antaranya pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pelatihan keterampilan, penguatan usaha mikro, serta peningkatan akses permodalan untuk keluarga miskin.
Selain itu, penguatan layanan dasar yaitu melalui penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, air bersih, listrik, dan sanitasi yang memadai untuk masyarakat di wilayah miskin ekstrem, kolaborasi lintas sektor yang melibatkan sektor swasta, akademisi, dan komunitas lokal untuk menciptakan solusi berkelanjutan yang sesuai kebutuhan masyarakat, memanfaatkan teknologi informasi untuk memastikan program-program pemerintah dapat diakses dengan mudah dan transparan oleh masyarakat miskin ekstrem.
Dengan langkah-langkah tersebut, dia optimistis kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat meningkat secara signifikan.
"Kolaborasi ini adalah wujud komitmen kami untuk menciptakan perubahan nyata di Kalbar. Semoga target nol persen kemiskinan ekstrem dapat terwujud sesuai rencana," katanya.
Pemprov Kalbar menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada akhir 2024. Komitmen tersebut ditegaskan dalam penandatanganan berita acara serah terima (BAST) antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalbar dan Tim Penggerak PKK Kalbar di Pontianak.
Harisson mengatakan angka kemiskinan ekstrem di Kalbar saat ini telah turun menjadi 0,57 persen.
Menurut dia, target ambisius tersebut dapat dicapai melalui sinergi berbagai pihak.
"Kami optimistis dengan kolaborasi lintas sektor, target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2024 bisa tercapai. Hal ini membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah, akademisi, masyarakat, sektor swasta, dan media," katanya.
Ia menjelaskan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dengan pendekatan berbasis data by name by address untuk memastikan intervensi yang tepat sasaran. Fokus utama pada peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penyediaan akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan layak.
Penjabat Ketua TP-PKK Kalbar Windy Prihastari Harisson mengungkapkan TP-PKK memiliki peran strategis dalam mendukung program nasional pengentasan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, dan pengendalian inflasi.
"Kami siap menjadi mitra pemerintah dalam menyukseskan berbagai program prioritas. Dengan integrasi lintas sektor, TP-PKK dapat berkontribusi nyata dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Kalimantan Barat," katanya.
Penandatanganan kerja sama ini juga sejalan dengan implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang New Posyandu yang mencakup enam sektor utama, yakni kesehatan, sosial, pendidikan, perumahan rakyat, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.
"Kami akan memanfaatkan posyandu dan kader PKK sebagai ujung tombak penyampaian layanan dasar yang menyentuh langsung masyarakat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol sampai akhir tahun 2024 ini, kami sudah melakukan sejumlah langkah strategis yang melibatkan TP-PKK Kalbar," kata Penjabat Gubernur Kalbar Harisson di Pontianak, Selasa.
Dia menjelaskan empat langkah strategis untuk mencapai target pengentasan kemiskinan ekstrem, di antaranya pemberdayaan ekonomi keluarga melalui pelatihan keterampilan, penguatan usaha mikro, serta peningkatan akses permodalan untuk keluarga miskin.
Selain itu, penguatan layanan dasar yaitu melalui penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, air bersih, listrik, dan sanitasi yang memadai untuk masyarakat di wilayah miskin ekstrem, kolaborasi lintas sektor yang melibatkan sektor swasta, akademisi, dan komunitas lokal untuk menciptakan solusi berkelanjutan yang sesuai kebutuhan masyarakat, memanfaatkan teknologi informasi untuk memastikan program-program pemerintah dapat diakses dengan mudah dan transparan oleh masyarakat miskin ekstrem.
Dengan langkah-langkah tersebut, dia optimistis kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat meningkat secara signifikan.
"Kolaborasi ini adalah wujud komitmen kami untuk menciptakan perubahan nyata di Kalbar. Semoga target nol persen kemiskinan ekstrem dapat terwujud sesuai rencana," katanya.
Pemprov Kalbar menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada akhir 2024. Komitmen tersebut ditegaskan dalam penandatanganan berita acara serah terima (BAST) antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kalbar dan Tim Penggerak PKK Kalbar di Pontianak.
Harisson mengatakan angka kemiskinan ekstrem di Kalbar saat ini telah turun menjadi 0,57 persen.
Menurut dia, target ambisius tersebut dapat dicapai melalui sinergi berbagai pihak.
"Kami optimistis dengan kolaborasi lintas sektor, target nol persen kemiskinan ekstrem pada 2024 bisa tercapai. Hal ini membutuhkan kerja sama erat antara pemerintah, akademisi, masyarakat, sektor swasta, dan media," katanya.
Ia menjelaskan upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dengan pendekatan berbasis data by name by address untuk memastikan intervensi yang tepat sasaran. Fokus utama pada peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penyediaan akses layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan layak.
Penjabat Ketua TP-PKK Kalbar Windy Prihastari Harisson mengungkapkan TP-PKK memiliki peran strategis dalam mendukung program nasional pengentasan kemiskinan ekstrem, penanganan stunting, dan pengendalian inflasi.
"Kami siap menjadi mitra pemerintah dalam menyukseskan berbagai program prioritas. Dengan integrasi lintas sektor, TP-PKK dapat berkontribusi nyata dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di Kalimantan Barat," katanya.
Penandatanganan kerja sama ini juga sejalan dengan implementasi Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang New Posyandu yang mencakup enam sektor utama, yakni kesehatan, sosial, pendidikan, perumahan rakyat, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.
"Kami akan memanfaatkan posyandu dan kader PKK sebagai ujung tombak penyampaian layanan dasar yang menyentuh langsung masyarakat," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024