Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat meminta agar pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk memaksimalkan penerimaan daerah dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
"Apalagi tahun ini pemerintah pusat memangkas anggaran Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Kabupaten Bengkayang sebesar Rp78 miliar dalam mendukung efisiensi anggaran. Pemangkasan tersebut tentu sangat berpengaruh untuk beberapa program pembangunan di Bengkayang," kata dia Wakil Ketua DPRD Bengkayang, Esidorus di Bengkayang, Kamis.
Oleh karena itu, dia meminta agar dinas terkait untuk serius dan fokus pada penerimaan dari sisi PAD sehingga dapat menutupi target dan program yang telah disusun dalam APBD 2025
Dari total yang dipangkas pusat tersebut antara lain, untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang jalan sebesar Rp52 miliar, DAK irigasi Rp700 juta, Dana Alokasi Umum (DAU) bidang PU sebesar Rp24 miliar.
"Kita harap, pemerintah pusat bisa membatalkan pemangkasan anggaran untuk Kabupaten Bengkayang. Mengingat yang terkena imbasnya adalah semua anggaran belanja insfrastruktur yang sangat prioritas menjadi kebutuhan kabupaten Bengkayang," ujarnya.
Di sisi lain katanya, DPRD tentu mendukung kebijakan pusat dalam menghemat anggaran. Sementara di kabupaten Bengkayang kata dia, pembangunan sangat bergantung pada kemampuan keuangan daerah. Oleh sebab itu, kerjasama dalam semua pihak diperlukan untuk memaksimalkan potensi pendapatan yang ada.
DPRD juga tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana yang ada dalam mengontrol setiap kebijakan dan pembangunan di Bengkayang.
Sementara itu, dalam waktu berbeda, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis menargetkan APBD tahun anggaran 2025 dari sisi pendapatan diproyeksikan sebesar Rp1,297 triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp147 Miliar, pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp1.149 triliun.
"Dan belanja daerah ditetapkan sebesar Rp1,3 triliun," katanya.
Belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi sebesar Rp937 miliar, belanja modal sebesar Rp178 Miliar, belanja tidak terduga sebesar Rp2.8 miliar. Dan belanja transfer sebesar Rp183 miliar .
"Perlu saya sampaikan target pendapatan dan jumlah daerah serta pembiayaan masih bersifat asumsi dan proyeksi. Oleh karena itu tentu akan terjadi perubahan-perubahan," kata Bupati.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2025