Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi digital daerah melalui penyelenggaraan Forum Provinsi Cerdas (Smart Province) dan puncak pertemuan Smart Province Kalimantan Barat 2025.
"Kegiatan ini dihadiri kepala daerah se-Kalimantan Barat, perguruan tinggi, serta mahasiswa yang menjadi momentum penting bagi Pemprov Kalbar untuk memperkuat ekosistem digital sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, cepat, dan terintegrasi," kata Sekda Kalbar Harisson saat membuka kegiatan Forum Smart Province yang dilaksanakan di Pontianak, Rabu.
Harisson menegaskan bahwa percepatan transformasi digital merupakan kebutuhan mutlak untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan mempercepat pembangunan daerah.
"Digitalisasi bukan sekadar pilihan, tetapi keharusan. Birokrasi tidak akan berjalan optimal jika masih manual, lambat, dan terfragmentasi. Karena itu, Pemprov Kalbar terus mendorong percepatan transformasi digital di semua sektor," tuturnya.
Ia juga memberikan apresiasi kepada perguruan tinggi dan mahasiswa yang turut hadir, karena menurutnya transformasi digital hanya dapat berhasil melalui kerja bersama lintas sektor, termasuk dukungan kampus dalam mencetak talenta digital dan mendorong hilirisasi inovasi teknologi.
Transformasi digital Kalbar saat ini dijalankan berdasarkan kerangka regulasi nasional dan daerah, yakni Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Peta Rencana SPBE Provinsi Kalbar, serta RPJMD 2025–2029.
Pembangunan digital tidak hanya berfokus pada aplikasi, tetapi pada integrasi data menuju terbentuknya Ekosistem Data Terpadu.
Sebagai langkah nyata percepatan digitalisasi, Pemprov Kalbar meluncurkan dua inisiatif strategis, yakni layanan internet publik untuk mengurangi kesenjangan digital antara kota dan desa, serta Pemantauan Layanan Publik melalui CCTV sebagai instrumen pengawasan dan pengambilan keputusan berbasis data secara realtime.
Harisson juga mendorong para bupati dan wali kota untuk menjadi motor utama digitalisasi di daerah masing-masing. Ia menekankan pentingnya keselarasan Smart City dengan arsitektur SPBE provinsi dan nasional, serta menghindari pembangunan sistem yang tumpang tindih.
Melalui forum ini, Pemprov Kalbar berharap berbagai pemangku kepentingan dapat memperoleh wawasan baru terkait kebijakan nasional, peran akademisi, hingga pemanfaatan teknologi imersif untuk promosi investasi dan pariwisata.
"Mewujudkan Kalimantan Barat sebagai provinsi yang cerdas membutuhkan kerja keras dan kolaborasi semua pihak. Momentum ini harus menjadi percepatan transformasi digital di Bumi Khatulistiwa," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2025