Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Barat Windy Prihastari menyatakan komitmennya menjadikan BPSDM Kalbar sebagai penyelenggara Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II mulai tahun 2026.
"Langkah ini kami nilai sangat strategis untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) sekaligus mendukung kemandirian daerah," kata Windy di Pontianak, Selasa.
Windy menyampaikan hal tersebut usai menerima amanah sebagai Kepala BPSDM Kalbar. Ia mengapresiasi kepercayaan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Kalbar yang telah menunjuknya memimpin lembaga pengembangan SDM ASN di provinsi tersebut.
"Ini relevan dengan pengalaman saya yang baru saja menyelesaikan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I (PKN I). Dari sana, saya langsung mengaktualisasikan semangat perubahan di perangkat daerah, khususnya di BPSDM Kalbar," katanya.
Ia menjelaskan, PKN Tingkat II atau yang sebelumnya dikenal sebagai Diklat Pim II merupakan pelatihan kepemimpinan bagi pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II. Selama ini, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Kalimantan Barat harus mengirim peserta ke luar daerah untuk mengikuti pelatihan tersebut.
"Selama ini PKN II dilaksanakan di luar Kalimantan Barat, seperti di Jawa, Papua, atau provinsi lain di Kalimantan. Ini menjadi peluang yang harus kita ambil karena ke depan akan berdampak pada efisiensi anggaran sekaligus menambah pendapatan daerah," kata dia.
Untuk itu, BPSDM Kalbar telah melakukan berbagai persiapan sejak awal, termasuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI terkait persyaratan sebagai penyelenggara PKN II. Salah satu fokus utama adalah kesiapan sarana dan prasarana serta tata kelola kelembagaan.
"Laporan kesiapan sudah kami sampaikan, termasuk penyiapan asrama dan fasilitas penunjang di lingkungan BPSDM Kalbar yang juga telah ditinjau langsung oleh Sekda Kalbar," katanya.
Windy menambahkan, tahapan selanjutnya adalah proses visitasi oleh LAN RI untuk menilai kelayakan BPSDM Kalbar sebagai penyelenggara. Ia menargetkan pada akhir 2026, BPSDM Kalbar sudah dapat menerima peserta PKN, tidak hanya dari Kalimantan Barat, tetapi juga dari luar daerah.
"Saat ini saja masih terdapat sekitar 100 pejabat pimpinan tinggi pratama atau eselon II di Kalbar yang belum mengikuti PKN II. Jumlah ini berpotensi terus bertambah seiring proses pengisian jabatan melalui lelang terbuka," katanya.
Selain PKN, Windy menegaskan peran strategis BPSDM Kalbar dalam meningkatkan kompetensi ASN sesuai amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Ia menyebut BPSDM sebagai “kawah candradimuka” bagi ASN Kalimantan Barat.
"ASN dididik dan ditempa di sini. Karena itu, pelatihan tidak boleh sekadar formalitas, tetapi harus menghasilkan ASN yang berintegritas, disiplin, berkinerja baik, dan sepenuhnya melayani masyarakat," tuturnya.
Dalam menghadapi era digital, BPSDM Kalbar juga tengah mempersiapkan pembentukan Kalbar Corporate University (Corpu). Menurut Windy, kesiapan Corpu Kalbar saat ini telah mencapai sekitar 80 persen, mencakup kelembagaan, kebijakan, dan sistem pendukung pembelajaran ASN berbasis teknologi informasi.
"Ke depan, pola pembelajaran ASN tidak lagi sepenuhnya tatap muka, tetapi menerapkan sistem blended learning melalui pemanfaatan teknologi, termasuk platform digital dan kecerdasan buatan," kata dia.
Ia menambahkan, BPSDM Kalbar juga terus memperkuat peran dalam pendidikan dan orientasi ASN, mulai dari pelatihan dasar CPNS hingga orientasi PPPK yang direncanakan berlangsung pada 2026.
"Insyaallah, seluruh program pengembangan dan penggemblengan ASN ini akan mulai diimplementasikan secara optimal pada 2026," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2025