"Dari catatan tersebut Golkar menempati urutan perama dengan tujuh kasus, disusul PAN lima orang dan Demokrat dan PDIP masing-masing empat orang, secara keseluruhan banyak kasus korupsi yang menjerat anggota anggota DPR/DPRD karena kasus mafia anggaran dan bantuan sosial," tambah Apung.
ICW menilai bahwa para politisi tersebut kerap terjerat korupsi karena melakukan penyalangunaan kekuasaan sebagai penentu alokasi anggaran (mafia anggaran).
"Mafia anggaran menjadi modus yang paling banyak dalam korupsi anggota DPR dan DPRD, selanjutnya pembagian proyek serta bantuan sosial dan hibah," jelas Apung.
ICW merekomendasikan untuk mengurangi praktek korupsi maka pembahasan dan penetapan APBN 2013 harus transparan dan akuntabel agar meminimalkan proyek-proyek siluman dalam logistik mafia anggaran.
(T.D017)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
