Pontianak (Antara Kalbar) - Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah menetapkan awal Ramadhan 1435 Hijriyah pada 28 Juni, sementara Pemerintah Pusat sebagai "Ulil Amri" belum ada keputusan.
Sejumlah pihak memperkirakan kembali terjadi perbedaan waktu penetapan awal Ramadhan antara Pemerintah dan Muhammadiyah. Jika pun sama waktunya, umat Muslim Indonesia masih harus menunggu keputusan dari Pemerintah yang biasanya disampaikan pada "menit-menit terakhir" menjelang shalat tarawih hari pertama puasa.
Lantas bagaimana menyikapi kondisi itu?
Aida Mokhtar, SH, MHum, menyatakan baik Muhammadiyah maupun Pemerintah Pusat --condong sama dengan Nahdlatul Ulama (NU) -- selalu berbeda. Namun dalam menetapkan jadwal Ramadhan keduanya sama-sama memiliki dasar yang kuat.
"Silakan kepada masing-masing umat, mana yang diyakini dan menjadi pilihannya," kata mantan Ketua KPU Kalbar itu.
Untuk Ramadhan 1435 H, penentuan awal Ramadhan oleh NU, masih menunggu hasil pantauan bulan (hilal) pada 29 Sya`ban di titik yang digunakan di seluruh Indonesia. Artinya, berpotensi berbeda dengan yang menetapkan awal Ramadhan pada 28 Juni. Dan Pemerintah pusat masih akan mengadakan sidang itsbat untuk menetapkan awal Ramadhan.
Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah bagian Tarjih, Tajdid dan Pemikiran Islam, Yunahar Ilyas dalam jumpa pers di Jakarta beberapa waktu lalu mengatakan, hasil hisab wujudul hilal yang dilakukan Majelis Tarjih dan Tajdid, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadhan 1435 H, dan awal puasa Ramadhan jatuh pada Sabtu, 28 Juni 2014.
Yunahar mengatakan penentuan awal puasa itu didasarkan pada Maklumat PP Muhammadiyah nomor 02/MLM/I.0/E/2014, tanggal 09 Rajab 1435 H/8 Mei 2014.
Karena itu pula, menurut Aida Mokhtar, umat Muslim dapat memilih berdasarkan keyakinannya. Apakah akan mulai berpuasa pada Sabtu (28/6), atau menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat?
Sementara dirinya sendiri, meyakini ketetapan pemerintah. Alasannya, pemerintah yang memiliki kewajiban sebagai "Ulil Amri" (yang diserahkan tanggung jawab).
"Karena pemerintah juga memiliki dasar yang kuat untuk itu," kata perempuan kelahiran 12 Mei 1969 itu.
Dalam kehidupan beragama di rumahnya, Aida mengakui ada perbedaan keyakinan menyambut Ramadhan. Jika ia percaya dengan ketetapan dari pemerintah, maka suaminya, Japari H. Sya'rani, memilih ketetapan Ramadhan dari Muhammadiyah.
Dari perkawinannya, Aida punya tiga anak. Dua anak, Abdi Rafi Akmal dan Fadli Ilmi Akmal, lahir di Jakarta saat ia menyelesaikan kuliah S2. Anak ketiga, Kania Azizi Akmal, lahir saat Aida menyiapkan penyelenggaraan Pemilu Gubernur Tahun 2007, tepatnya 11 April 2007.
"Jadi kami sering berbeda hari dalam memulai puasa Ramadhan,� kata Aida yang aktivitasnya dipenuhi dengan kegiatan berdakwah, berdagang dan berpolitik itu.
Mengenai perbedaan dalam menentukan suatu pilihan maupun sikap pun, sering kali disampaikan alumni jurusan Tarbiyah STAIN Pontianak tersebut ketika diundang untuk memberikan ceramah agama di sejumlah tempat.
Karena menurut dia, dalam menjalankan agama, yang paling penting adalah dasar dalam agama tersebut. "Jangan mengada-ada, tanpa mengetahui landasannya atau rujukannya. Jadi bukan sekadar ikut-ikutan. Harus tahu dasarnya," katanya lagi.
Namun begitu, Aida menyatakan setuju jika pemerintah dapat duduk satu meja dengan ormas-ormas Islam lainnya, membuat kesepakatan menetapkan satu keputusan dalam menentukan Ramadhan dan hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha).
Karena ia ingat betul peristiwa beberapa tahun lalu, ketika pemerintah berbeda dengan ormas dalam memutuskan Hari Raya Idul Fitri.
"Mestinya pemerintah belajar dari pengalaman sebelumnya yang ada implikasi dari keputusan yang mereka buat sendiri. Banyak umat yang kecewa," kata Dai itu.
Menurut mantan Ketua HMI Kota Pontianak periode 1995-1996 itu lagi, selama ini pemerintah selalu membuat keputusan yang mendadak dan telat. Karena itu, ia menganjurkan agar pemerintah dapat menyiapkan alat bantu untuk menentukan kapan awal puasa dan akhir puasa.
Dengan alat bantu itu, perbedaan bisa diatasi dan umat menjadi kompak.
Dagang, dakwah, daulah
Dalam keseharian Aida Mokhtar aktif sebagai pendakwah, pebisnis dan politisi.
Dalam kesempatan dakwah, ia tidak lupa selalu mengingatkan umat bahwa di masyarakat selalu ada perbedaan. Begitu pula, antara pemerintah dan rakyatnya, selalu ada perbedaan. Perbedaan juga merupakan Rahmat Allah SWT.
Tetapi ia mengingatkan, alangkah baiknya jika dalam menentukan awal puasa Ramadhan, antara pemerintah dan rakyatnya selalu bersama-sama dan satu pendapat. Agar umat tak dibuat bingung dan menjadi kompak.
"Karena tugas pemerintah mengurus rakyatnya (umat, red)," katanya lagi.
Sejak tak lagi sebagai Ketua KPU Kalbar, Aida tercatat sebagai salah satu pengurus DPD Partai Golkar Kalbar. Ia pernah mencalonkan diri sebagai wakil bupati Kabupaten Pontianak saat pilkada beberapa tahun lalu. Ia juga calon legislatif untuk DPRD Kalbar dari Partai Golkar, pada Pemilu yang baru lalu.
Aida juga pengurus Majelis Adat Budaya Melayu (MABM) Kalbar. Ini sesuai dengan prinsip hidupnya. Berjalan beiringan, antara dagang, dakwah dan daulah (3D).
"Dagang, dakwah dan daulah (politik, red) bersama-sama," katanya.
Kalau mau cari uang melalui berdagang, bukan lewat dakwah. Kalau menyangkut kebutuhan hidup, tiap orang relatif, begitu menurut dia.
Caranya membagi waktu untuk ketiga kegiatan itu, adalah dengan berniat bahwa setiap waktu yang dilewati itu harus bermanfaat.
"Tetapi aktivitas yang paling banyak, adalah berorganisasi. Karena aktif organisasi untuk kepentingan silaturahim. Itu resep kalau mau panjang umur," kata alumni program magister Universitas Indonesia dari beasiswa "Ford Foundation" itu.
***3***
Pewarta: Nurul HayatEditor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
