Kutipan mengenai seorang WNI yang berhasil memecahkan sebuah persoalan besar dari perusahaan asal AS di atas berasal dari artikel "A Big Bet on Manufacturing" yang ditulis oleh jurnalis senior bidang ekonomi Rana Faroohar di majalah Time edisi Desember 2014.
Sangat disayangkan bahwa identitas lengkap dari warga yang berasal dari Indonesia itu tidak dipaparkan secara lebih terperinci.
Namun, hal yang sebenarnya ingin disorot dalam tulisan ini bukanlah mengenai prestasi individu WNI itu, tetapi mengenai kinerja perusahaan General Electrics (GE).
Sebagai salah satu perusahaan terbesar dan tertua di Amerika Serikat, GE pada tahun 2008 (sebelum krisis global menerpa) dikenal sebagai salah satu perusahaan perbankan/finansial besar.
Padahal, GE yang salah satu pendirinya adalah Thomas Alva Edison (pencipta bohlam lampu), pada masa jayanya adalah industri yang berjaya di bidang manufaktur dan bukannya sebagai lembaga keuangan.
Setelah krisis menerpa dan pemerintah AS butuh menciptakan lapangan pekerjaan untuk jutaan kelas menengah warganya, maka jajaran direksi GE juga memutuskan untuk beralih kepada inovasi manufaktur.
"Kami harus memutuskan apakah ingin menjadi perusahaan teknologi yang memecahkan masalah-masalah besar dunia, atau perusahaan finansial yang hanya membuat beberapa hal kecil," kata CFO GE Jeff Bornstein, sebagaimana dikutip dalam artikel TIME.
Selain untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Paman Sam, direksi GE juga berani untuk mengubah haluan perusahaan tersebut karena mereka memiliki sebuah prediksi.
Mereka menilai bahwa salah satu tren yang akan terjadi di negara-negara yang sedang melesat pertumbuhan ekonominya di dunia saat ini adalah sama seperti pasca-Perang Dunia II di Amerika Serikat.
Dengan kata lain, mereka percaya bahwa negara-negara berkembang saat ini akan membutuhkan pembangunan banyak perumahan, jembatan, jalan raya, bandara, yaitu berbagai Prediksi perusahaan terkemuka asal negara adidaya juga menyiratkan sebuah hal bahwa berarti infrastruktur akan terus berkembang di banyak negara termasuk Indonesia.
Infrastruktur atasi kemiskinan
Selain itu, sebanyak tujuh bank multilateral (Bank Dunia, IMF, Bank Pembangunan Asia, Bank Pembangunan Afrika, Bank Rekonstruksi dan Pembangunan Eropa, Bank Investasi Eropa, dan Bank Inter-Amerika) juga telah menyatakan infrastruktur mengatasi kemiskinan.
Siaran pers bersama tujuh bank multilateral menyebutkan, infrastruktur adalah kunci untuk mengatasi kemiskinan dan mempromosikan pertumbuhan yang inklusif.
Berbagai bank multilateral itu menyebutkan, infrastruktur membantu memperbaiki akses kepada layanan dasar, khususnya kepada masyarakat miskin, serta menghubungkan produsen kepada pasar ekonomi global.
Selain itu, infrastruktur yang berfungsi dengan baik juga esensial dalam mengatasi hambatan pertumbuhan sekaligus memberdayakan sektor swasta di negara-negara berkembang.
Pembangunan infrastruktur jalan di suatu negara juga merupakan hal penting untuk memfasilitasi kebutuhan sosio-ekonomi terutama di kawasan Asia termasuk Indonesia yang aktivitas distribusinya masih bergantung pada jalan raya.
"Infrastruktur jalan memainkan peran penting dalam memfasilitasi kebutuhan sosial dan kegiatan ekonomi," kata Presiden Road Engineering Asossiation Asia Australasia Hermanto Dardak dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (18/11).
Apalagi, menurut dia, keberadaan infrastruktur jalan memainkan peran besar dalam memperkuat fungsi suatu daerah.
Sebenarnya di Indonesia, para pemegang kebijakan bahkan hingga pucuk teratas yaitu Kepala Negara atau Presiden Joko Widodo juga telah menyadari hal tersebut.
Presiden dalam sejumlah kesempatan juga telah mengatakan pembangunan infrastruktur menjadi topik pembicaraan dalam pertemuan bilateral antara dirinya dengan pemimpin empat negara di sela-sela pertemuan puncak Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC) di Beijing, Tiongkok, Senin (10/11).
Keempat pemimpin negara APEC tersebut adalah Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, Perdana Menteri Jepang Sinzho Abe dan Presiden Korea Park Gyeun-hye.
"Itu (infrastruktur) yang terus akan kita kejar nantinya di tingkat menteri. Karena pembahasan teknis masih kita dorong ke sana, tapi paling tidak, terutama Presiden Xi (Tiongkok), PM Abe (Jepang), Presiden Park (Korsel), juga dengan Presiden Putin (Rusia), kita akan dorong agar pembangunan infrastruktur kita bisa lebih cepat karena itu yang menggerakkan ekonomi," kata Presiden kepada wartawan.
Apalagi, Jokowi sepanjang masa kampanye hingga era kepemimpinannya telah kerap kali mendengungkan konsep Poros Maritim Dunia yang tentu saja membutuhkan banyak pengembangan dan perbaikan infrastruktur khususnya bidang kemaritiman.
Optimalkan kelautan
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja mengatakan, Indonesia membutuhkan infrastruktur maritim yang mumpuni guna mengoptimalkan sumber daya kelautan di Tanah Air.
"Dengan besarnya potensi tersebut, sudah sepatutnya Indonesia membutuhkan infrastruktur maritim yang mumpuni. Sebab, melalui penguatan infrastruktur maritim, wilayah pantai di seantero Nusantara dapat terhubungkan," kata Sjarief Widjaja.
Menurut dia, KKP telah menjalankan program Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) tahap pertama di Kawasan Timur Indonesia yakni koridor Sulawesi-Jawa.
Sekjen KKP juga mengemukakan, guna melancarkan proses pembangunan sistem logistik ikan nasional, KKP memperkuat sarana pelabuhan perikanan di daerah.
Tercatat, di seluruh Indonesia telah dibangun 816 unit Pelabuhan Perikanan yang terdiri atas 6 Pelabuhan Perikanan Samudera, 14 Pelabuhan Perikanan Nusantara, 45 Pelabuhan Perikanan Pantai, 749 Pangkalan Pendaratan Ikandan 2 pelabuhan perikanan swasta.
"SLIN menjadi solusi guna meningkatkan konektivitas nasional berbasis maritim, dalam menunjang pergerakan dan pertumbuhan ekonomi kelautan dan perikanan," kata Sjarief.
Berdasarkan data KKP, nilai potensi dan kekayaan sumber daya alam yang terdapat pada sektor kelautan dan perikanan diproyeksikan mencapai 171 miliar dolar AS per tahun.
Nilai potensi tersebut meliputi perikanan 32 miliar dolar AS, wilayah pesisir 56 miliar dolar AS, bioteknologi 40 miliar dolar AS, wisata bahari 2 miliar dolar AS, minyak bumi 21 miliar dolar AS dan transportasi laut 20 miliar dolar AS.
Selaras dengan KKP yang ingin memperkuat sarana pelabuhan perikanan yang awalnya dimulai di Kawasan Timur Indonesia, Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi) mendorong pemerintah membuat kebijakan yang merealisasikan percepatan sejumlah proyek infrastruktur penting di Kawasan Timur Indonesia.
"Pembangunan infrastruktur di berbagai koridor di Indonesia khususnya di kawasan timur agar bisa segera terealisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Sekretaris Jenderal Gapensi Andi Rukman Nurdin Karumpa, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (28/10).
Untuk itu, menurut Andi, beragam menteri terkait pembangunan infrastruktur juga harus mampu mengatasi sejumlah sumbatan sehingga pembangunan infrastruktur dapat benar-benar terwujud.
Ia mengingatkan bahwa pada saat ini telah terdapat berbagai proyek bernilai hingga triliunan rupiah dalam program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.
"Apa pun namanya nanti, apa masih MP3EI atau tidak, tapi berbagai proyek itu sudah ditetapkan dan bahkan sudah dimulai," katanya.
Andi merinci berbagai proyek itu antara lain proyek pembangunan rel kereta di Makassar, Sulawesi Selatan, serta pembangunan jembatan Holtekamp Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini.
Optimisme
Gapensi juga menyambut baik pemilihan para menteri yang terkait dengan pengembangan infrastruktur dalam Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo.
Andi memaparkan, menteri-menteri yang terkait dengan infrastruktur antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Andrinof Chaniago.
Menurut dia, ketiga nama menteri tersebut merupakan nama-nama yang tepat dan memiliki rekam jejak yang jelas. "Ketiga menteri ini dikenal orang kerja. Matang sekali di lapangan. Jadi Gapensi apresiasi," katanya.
Ia menyebutkan, Menpupera Basuki Hadimuljono yang dikenal sebagai Komisaris Utama BUMN PT Wika sejak tanggal 1 Mei 2012 itu dikenal sebagai pejabat karier yang berprestasi.
Basuki pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum (2005 - 2007), Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (2007 - 2013), serta menjabat sebagai Direktur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan Umum pada periode 2013 sampai dengan sekarang.
Sementara mengenai Menhub Ignatius Jonan dan Kepala Bappenas Andrinof Chaniago juga dikenal sebagai sosok yang baik untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. "Prestasi dan karir mereka sangat jelas. Semoga berlanjut di kementerian yang mereka pimpin," kata Sekjen Gapensi.
Dengan adanya optimisme yang ditunjukkan oleh sejumlah pihak terkait pembangunan di sektor infrastruktur, maka tidak salah bila publik mulai menantikan hasil kerja dari fokus pemerintah kepada salah satu bidang yang penting dan juga diperhatikan di tingkat global, yaitu infrastruktur. (T.M040)
Pewarta: Muhammad Razi RahmanEditor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
