"Hal ini dibuktikan dengan kunjungan Watimpres belum lama ini di perbatasan negara kita yang ada di Sambas, Bengkayang dan Entikong. Mereka mencoba menggali beberapa informasi terkait perbatasan Kalbar sebagai masukan untuk proses pembangunan berikutnya dari berbagai aspek," kata M Zeet di Pontianak, Minggu.
Dia mengatakan, dari kenyataan yang ada di lapangan, selain masalah infrastruktur, saat ini wilayah udara Indonesia di perbatasan Kalbar sebagian besar dikuasai oleh Malaysia.
Karena hampir semua masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan menikmati saluran radio dan televisi, bahkan jaringan telepon seluler milik negara tetangga tersebut.
Terkait hal itu, kata M Zeet, Gubernur Kalbar, Cornelis mendesak pemerintah pusat melalui kementerian terkait untuk segera mengatasi permasalahan tersebut.
"Kalau mencontohkan negara lain seperti Amerika dan Mexico, ketika kita berada di batas wilayah negara itu, semua jaringan dan sinyal milik negara tetangga hilang. Dan diharapkan itu bisa di contoh pemerintah Indonesia, karena selama ini walau kita berada 200 kilometer dari wilayah perbatasan, kita masih bisa mendapatkan sinyal dari Malaysia," tuturnya.
Dalam kunjungan Watimpres tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga meminta pemerintah pusat agar melakukan pemantauan terhadap satelit milik negara tetangga yang ada di daerah perbatasan.
"Karena sampai saat ini kita tidak tahu ada berapa banyak satelit milik negara tetangga yang ada di wilayah perbatasan, bahkan dimungkinkan masuk di wilayah Indonesia. Makanya gubernur meminta pemerintah pusat bisa lebih serius memperhatikan tiga wilayah perbatasan yang ada di Kalbar yakni, Camar Bulan, Gosong Niger dan Tanjung Datok, karena bukan tidak mungkin ada beberapa satelit negara sebelah yang terus mengintai kita," katanya.
Dari penjelasan yang diberikan oleh Watimpres, kata M Zeet, pemerintah pusat akan menseriusi masalah keamanan wilayah perbatasan. Maka dari itu dalam kunjungan tersebut, Watimpres berusaha mendengar penjelasan sejauh mana dukungan fungsi keamanan di perbatasan, baik dari Polda maupun Pemerintah Daerah di daerah perbatasan.
"Kami mengharapkan, dari berbagai masukan dan informasi yang kita berikan kepada Watimpres beberapa waktu lalu, diharapkan pemerintah pusat bisa lebih fokus dalam menyikapi berbagai permasalahan yang ada di perbatasan. Karena kita ketahui bersama bahwa perbatasan ini berkaitan dengan integritas negara kita, makanya, wilayah perbatasan harus dibina keamanan dan kesejahteraannya," kata M Zeet.
(KR-RDO/N005)
Pewarta: Rendra OxtoraEditor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
