Pemkot Pontianak minta PPK netral pada Pemilu 2024

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat meminta kepada para anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sekota setempat yang terpilih dan baru dilantik agar netral dan berintegritas pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Saya minta kepada yang baru saja dilantik ini agar menjadi anggota PPK yang berkualitas dan independen, tidak memihak dan netral dalam posisi sebagai penyelenggara pemilu khususnya pada tingkat kecamatan," kata Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono usai menghadiri pelantikan PPK di Pontianak, Rabu.

Ia menambahkan, bahwa PPK yang terpilih tersebut harus berkomitmen dan menjalankan tugas dengan baik, agar mendapatkan hasil yang berkualitas pada pemilu mendatang.

Selain itu, Edi mengapresiasi KPU Kota Pontianak yang sampai saat ini masih tetap pada prinsip-prinsip pemilu, terutama implementasi seleksi pembentukan Badan Adhoc, PPK dan PPS yang masih berlangsung.

"Saya melihat bahwa beban berat yang akan dilaksanakan PPK dan PPS ke depan karena mengingat pemilu pada 14 Februari 2024 mendatang ada empat, yakni pemilihan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota," ujarnya.

Edi berharap Pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik sehingga seluruh elemen masyarakat juga dapat menjaga situasi yang kondusif di Kota Pontianak, tidak terpecah belah karena adanya perbedaan pilihan politik.

"Mari kita ciptakan suasana pemilu dengan damai dan suka cita, saya harap situasi di Kota Pontianak tetap tertib, aman dan damai sehingga pelaksanaan pemilu di kota ini bisa menjadi percontohan bagi daerah lainnya," ujarnya.

Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak Deni Nuliadi mengatakan bahwa Pemkot Pontianak telah menganggarkan kepada KPU Kota Pontianak sebesar Rp42 miliar, dan akan digunakan seobjektif mungkin sesuai dengan kebutuhan Pemilu 2024.

“Anggaran yang kami usulkan ke Pemkot itu sebesar Rp42 miliar. Tetapi kemungkinan dari usulan tersebut akan terjadi pengurangan, karena yang diusulkan tersebut masih mengacu pada Pilkada 2020 yang masih dalam masa COVID-19, dan sekarang akan disesuaikan dengan struktur anggaran Pilkada 2024,” ujarnya.

Baca juga: Bupati Muda minta PPK utamakan tanggung jawab sukseskan pemilu 2024

Baca juga: Panitia Pemilihan Kecamatan diminta profesional dan netral di Pemilu 2024

Baca juga: 25 anggota PPK yang baru dilantik diminta jaga integritas