Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan disalurkan ke masyarakat dalam satu atau dua bulan ke depan.
"Kalau menurut prediksi kita ya, itu dalam satu sampai dua bulan ini memang Bulog akan merilis berasnya," kata Arief di Jakarta, Jumat.
Arief menjelaskan, penyaluran beras SPHP ini dilakukan untuk stabilisasi harga beras di tingkat konsumen.
Selain itu, dalam dua hingga tiga bulan ke depan harga gabah dan beras diprediksi akan naik karena produksinya mulai turun atau masa panen raya telah berakhir.
Oleh karenanya, pemerintah perlu melakukan intervensi agar harga beras tetap stabil.
Lebih lanjut, saat ini beras SPHP belum bisa disalurkan karena masih dalam masa panen raya. Program ini sendiri memerlukan rapat koordinasi terbatas (rakortas) dengan Presiden Prabowo.
"Itu kan ada anggaran pemerintah untuk melakukan stabilisasi. Kalau kita lagi panen raya, panen rayanya belum habis, SPHP-nya tidak perlu, kecuali daerah-daerah tertentu harga berasnya sudah naik," imbuhnya.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, belum adanya penyaluran bantuan pangan beras 10 kilogram maupun beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) karena mempertimbangkan kondisi harga gabah ti tingkat petani.
Mentan mengatakan, pihaknya belum mendorong adanya penyaluran SPHP maupun bantuan pangan beras karena harga gabah petani secara keseluruhan belum stabil dan setidaknya ada sekitar 40 persen yang masih di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) yang telah ditetapkan yakni Rp6.500 per kg.
"Gini, harga (gabah) kami cek, harga kami cek di lapangan bersama Bulog itu harga gabah masih ada 40 persen di bawah HPP. Artinya apa? Ini harus terangkat," kata Mentan dalam jumpa pers seusai menerima kunjungan Duta Besar Belanda untuk Indonesia Marc Gerritsen; dan Duta Besar (Dubes) Yordania Sudqi Attalah Al Omoush di Jakarta, Rabu (14/5).
Menurut dia, jika SPHP dipaksakan keluar saat ini justru bisa membuat harga semakin tertekan dan merugikan petani, apalagi saat ini data Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan harga beras sedang mengalami penurunan.
