Pontianak (ANTARA) - Penghargaan Paritrana bertujuan untuk memotivasi seluruh pemangku kepentingan agar memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan serta meningkatkan kualitas layanan perlindungan sosial bagi pekerja formal maupun informal.
Inisiatif ini merupakan bentuk apresiasi atas peran aktif pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam menjamin perlindungan jaminan sosial tenaga kerja secara menyeluruh di Kalimantan Barat.
Sekda Kalbar Harisson memimpin Tim Sembilan dalam proses penilaian dan seleksi kandidat Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Penghargaan Paritrana Tahun 2025.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Kalbar ini berlangsung di Hotel Mercure Pontianak, Rabu (30/7/2025).
Terdapat empat kategori penghargaan yang dinilai, yakni perusahaan skala besar dan menengah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah desa, serta usaha kecil dan mikro.
Usai memimpin Tim Sembilan, Sekda Harisson menegaskan bahwa Paritrana Award 2025 merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, perusahaan, dan pelaku UMKM yang berkomitmen terhadap kesejahteraan pekerja.
“Kita ingin para pekerja dapat bekerja dengan tenang karena sudah diasuransikan. Jika terjadi sakit, kecelakaan kerja, bahkan kematian, mereka tetap terlindungi, termasuk mendapatkan dana pensiun,” ujar Harisson.
Ia menambahkan, manfaat BPJS Ketenagakerjaan sangat signifikan tidak hanya bagi pekerja tetapi juga bagi pembangunan daerah.
“Jika para pekerja sudah terlindungi melalui jaminan sosial dari pemerintah, perusahaan, atau pengusahanya, mereka bisa bekerja dengan tenang. Ini tentu berdampak pada peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi di Kalbar, sekaligus mempercepat terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera,” jelasnya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Pontianak, Suhuri Ali, menuturkan bahwa Penghargaan Paritrana merupakan agenda penting dalam mendorong pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) di Kalbar.
“Melalui ajang ini, kami berharap seluruh pemangku kepentingan semakin berkomitmen untuk memberikan perlindungan Jamsostek secara optimal di Kalbar,” jelasnya.
Suhuri juga berharap peran aktif pemerintah daerah dapat memberikan dorongan nyata melalui kebijakan-kebijakan strategis.
“Baik dalam bentuk regulasi, alokasi anggaran, maupun penegakan kepatuhan, sehingga perlindungan terhadap masyarakat pekerja bisa lebih maksimal,” tutupnya.
