Washington (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Minggu (4/1) memperingatkan penjabat baru Presiden Venezuela bahwa akan ada konsekuensi besar jika ia tidak melakukan hal yang dianggap benar oleh Washington.
“Jika (Ibu Delcy Rodriguez) tidak melakukan hal yang benar, dia akan membayar harga yang sangat mahal, mungkin lebih besar daripada Maduro,” kata Trump kepada majalah The Atlantic dalam wawancara via telepon, merujuk pada Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang ditangkap pasukan AS, Sabtu (3/1).
Pada Sabtu, Trump menyatakan bahwa operasi militer AS di Venezuela berujung pada penangkapan Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Ia juga berjanji akan menegaskan kendali AS atas negara tersebut untuk sementara waktu, termasuk dengan mengerahkan pasukan jika diperlukan.
Setelah penangkapan Maduro, Mahkamah Agung Venezuela menginstruksikan Delcy Rodriguez untuk segera memangku jabatan sebagai presiden sementara.
Trump menuduh Maduro mengawasi pengiriman narkoba ke AS dan mempertahankan kekuasaan secara tidak sah melalui kecurangan pemilu.
Maduro, yang kini ditahan di sebuah fasilitas penahanan di New York terkait dakwaan narkotika, membantah tuduhan tersebut. Pejabat di Caracas pun menyerukan pembebasannya.
Menurut laporan tersebut, Trump menegaskan tidak akan mentoleransi apa yang ia sebut sebagai penolakan keras Rodriguez terhadap intervensi bersenjata AS yang berujung pada penangkapan Maduro.
Peringatan keras Trump itu kontras dengan pernyataannya sehari sebelumnya. Beberapa jam setelah pasukan AS menyerang ibu kota Caracas, Trump justru memuji Rodriguez.
Dalam konferensi pers usai operasi, ia mengatakan Rodriguez secara pribadi menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dengan AS, yang menurutnya akan “menjalankan” Venezuela untuk sementara waktu.
“Pada dasarnya dia bersedia melakukan apa yang kami anggap perlu untuk membuat Venezuela kembali hebat,” ujar Trump kepada wartawan.
Rodriguez segera menepis pernyataan tersebut. Ia menegaskan bahwa Venezuela siap mempertahankan sumber daya alamnya dan tim pertahanan negara tetap berkomitmen pada kebijakan Maduro, yang kembalinya ia tuntut.
“Kami tidak akan pernah lagi menjadi daerah koloni (wilayah yang diduduki),” kata Rodriguez.
Perubahan rezim
Trump juga mengisyaratkan tidak akan ragu mengizinkan gelombang kedua aksi militer jika dianggap perlu.
“Pembangunan kembali di sana dan perubahan rezim, apa pun istilahnya, itu lebih baik daripada kondisi yang ada sekarang. Tidak mungkin lebih buruk lagi,” kata Trump, seperti dikutip dalam laporan tersebut.
Dalam pidato Desember 2016 saat masih berstatus presiden terpilih, Trump pernah menyatakan AS akan berhenti menjatuhkan rezim asing yang tidak dipahaminya, mencerminkan penolakan terhadap praktik "pembangunan bangsa" dan menegaskan keyakinan Trump bahwa AS seharusnya fokus membangun di dalam negeri ketimbang campur tangan di negara seperti Irak dan Afghanistan.
Ketika ditanya mengapa perubahan rezim di Venezuela berbeda dari intervensi sebelumnya yang ia tentang, Trump merujuk pada mantan Presiden George W. Bush.
“Saya tidak melakukan (intervensi di) Irak. Itu Bush. Anda harus bertanya kepada Bush, karena kita seharusnya tidak pernah masuk ke Irak. Itulah awal bencana Timur Tengah,” ujarnya, menurut The Atlantic.
Trump juga menyatakan bahwa AS harus menegaskan kendali atas Belahan Barat, merujuk pada penafsiran modern Doktrin Monroe abad ke-19 yang menentang kolonialisme Eropa di kawasan tersebut, sebuah pendekatan yang Trump sebut sebagai Doktrin Donroe.
Namun dalam wawancara itu, ia menegaskan bahwa keputusan menargetkan penjabat presiden Venezuela didasarkan pada kondisi negara tersebut, bukan semata lokasinya.
“Ini bukan soal belahan bumi. Ini soal negaranya, masing-masing negara,” kata Trump.
Majalah tersebut melaporkan Trump menegaskan bahwa Venezuela mungkin bukan negara terakhir yang menjadi sasaran intervensi Amerika Serikat.
“Kami memang membutuhkan Greenland, itu mutlak,” kata Trump, menggambarkan wilayah semi-otonom milik Denmark tersebut sebagai kawasan yang “dikepung kapal Rusia dan China.”
Keinginan Trump untuk mengakuisisi Greenland selama ini telah ditolak oleh para pemimpin dan masyarakat pulau tersebut, sebagaimana tercermin dalam sejumlah jajak pendapat.
Sumber: Anadolu
