Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bangsa Indonesia memasuki tonggak penting pembangunan hukum nasional pada tahun 2026.
Dalam kegiatan apel bersama di Jakarta, Senin (12/1), ia mengatakan tahun ini merupakan tahun berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.
"Ini bukan sekadar perubahan regulasi, melainkan sebuah lompatan besar dalam upaya mewujudkan sistem hukum pidana nasional yang modern, berkeadilan, dan berakar pada nilai-nilai bangsa Indonesia,” kata Yusril, seperti dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Dia menyebut pemberlakuan regulasi baru itu sebagai lompatan besar menuju sistem hukum pidana nasional yang lebih modern, berkeadilan, dan berakar pada nilai-nilai bangsa.
Menurutnya, keberhasilan penerapan KUHP dan KUHAP baru tidak hanya bergantung pada pemahaman normatif, tetapi juga pada perubahan sikap dan cara berpikir aparatur negara.
Penegakan hukum ke depan diharapkan ia tidak semata berorientasi pada penghukuman, tetapi mengedepankan keadilan substantif dan kemanfaatan.
“Penegakan hukum ke depan tidak lagi semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada keadilan substantif, kemanfaatan, dan keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan individu,” ujarnya.
Dalam menghadapi tantangan ke depan, termasuk bencana alam dan dinamika sosial, dirinya mengimbau seluruh jajaran untuk menjaga keselamatan dan kesehatan, memperkuat sinergi lintas kementerian tanpa ego sektoral, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang menyesatkan.
Dirinya menekankan pentingnya penguatan reformasi hukum nasional, soliditas antar kementerian, serta integritas aparatur negara dalam memasuki tahun 2026.
Menko juga menegaskan pentingnya menjaga integritas dan etika sebagai fondasi utama kepercayaan publik.
Integritas, kata dia, bukan hanya slogan, melainkan nilai yang harus tercermin dalam setiap keputusan dan setiap tindakan.
Yusril pun mengajak seluruh aparatur negara memasuki tahun 2026 dengan prinsip yang lebih kuat, kerja sama yang lebih solid, serta komitmen yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita sebagai aparatur negara adalah garda terdepan dalam menjaga hukum, menjunjung kemanusiaan, dan menegakkan keadilan,” tutur Menko.
Dia menyampaikan kegiatan apel bersama pada awal tahun ini menjadi momentum refleksi dan konsolidasi bagi seluruh aparatur negara untuk menyatukan langkah dalam menghadapi tantangan ke depan.
Dengan demikian, sambung dia, apel bersama tidak hanya sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum refleksi, konsolidasi, dan peneguhan komitmen bagi Kemenko Kumham Imipas beserta kementerian teknis di bawahnya untuk melangkah bersama menyongsong tantangan tahun 2026.
Menko menilai 2025 sebagai periode yang penuh dinamika dan tantangan, sekaligus menandai satu tahun perjalanan kepemimpinan Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengapresiasi seluruh jajaran yang telah bekerja dengan dedikasi dan tanggung jawab dalam menjaga stabilitas nasional, memperkuat kedaulatan hukum, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta memastikan sistem keimigrasian dan pemasyarakatan berjalan secara tertib, profesional, dan berkeadilan.
"Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang telah bekerja dengan dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab, meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan dan tekanan situasi,” kata Yusril.
