Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menghargai berbagai masukan dan kritik terkait usulan agar Indonesia menangguhkan atau bahkan keluar dari keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace).
"Kalau ada yang menyarankan seperti itu, pemerintah tidak antikritik. Kita mendengarkan sambil mencermati keadaan," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid saat mendampingi Presiden dalam pertemuan dengan para tokoh ulama dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/3) malam.
Ia mengatakan Presiden Prabowo berkewajiban untuk memberikan penjelasan secara utuh tentang posisi Indonesia dalam keanggotaan BoP.
Menurut Nusron, Presiden tidak pernah menutup diri dan mendengarkan segala masukan serta kritik yang disampaikan oleh berbagai pihak.
Namun demikian, pemerintah menilai bahwa forum seperti BoP masih menjadi sarana penting untuk mengupayakan perdamaian.
Posisi pemerintah saat ini adalah menjadikan BoP sebagai bagian dari ikhtiar diplomasi Indonesia dalam mendorong terciptanya perdamaian.
Nusron mengatakan upaya tersebut perlu dicoba terlebih dahulu sebelum mengambil langkah lain.
Ia menyampaikan bahwa tidak tepat jika keanggotaan tersebut langsung dihentikan sebelum adanya upaya diplomasi.
"Bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu," kata menjelaskan.
Nusron menambahkan Presiden juga mempertanyakan alternatif forum lain apabila Indonesia keluar dari BoP. Menurut pemerintah, saat ini forum tersebut menjadi satu-satunya wadah yang tersedia untuk membahas upaya perdamaian di Palestina dan Gaza.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia bersama delapan negara lainnya telah bersepakat menggunakan forum tersebut sebagai ruang diplomasi dalam mendorong dialog dan penyelesaian konflik.
Presiden Prabowo menggelar acara silaturahmi bersama para kiai dan perwakilan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di halaman tengah Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis malam. Acara tersebut, yang dihadiri oleh sejumlah kiai dan ulama dari berbagai organisasi Islam, didahului dengan acara berbuka puasa.
Sejumlah tokoh yang hadir, di antaranya Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Miftachul Akhyar, Ketua Umum Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir, dan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Anwar Iskandar.
Sementara menteri Kabinet Merah Putih yang hadir dalam acara tersebut, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Acara pertemuan dengan para ulama itu mulai pada pukul 19.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 23.00 WIB.
