Pontianak, 29/3 (ANTARA) - Unsur pimpinan DPRD dan sejumlah fraksi di Provinsi Kalimantan Barat mendukung aspirasi mahasiswa dan masyarakat yang menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak melalui pernyataan tertulis.
Pernyataan mengenai dukungan terhadap aspirasi tersebut terungkap dalam surat yang dibuat para pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi-fraksi di DPRD Kalbar yang dibacakan saat unjuk rasa sejumlah elemen di gedung DPRD Kalbar, Pontianak, Kamis.
Selanjutnya pernyataan tersebut selain dikirim melalui faksimili juga akan diantar langsung beberapa perwakilan pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi kepada Presiden, Jumat (30/3) pagi.
"Besok pernyataan ini akan dibawa ke Jakarta. Kalau hanya melalui faksimili, kami khawatir tidak sampai atau terselip," kata Ketua DPRD Kalbar, Minsen seusai pembacaan pernyataan para pimpinan DPRD di depan aksi mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Kalbar (FPR-Kalbar).
Surat pernyataan tersebut berisi tiga poin, terdiri dari yakni menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dan masyarakat Kalbar yang disampaikan dalam orasinya pada tanggal 29 Maret 2012 di gedung DPRD Provinsi Kalbar tentang penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Kemudian, hasil rapat pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi DPRD Kalbar pada tanggal 29 Maret 2012 dalam rangka menyikapi aspirasi mahasiswa dan masyarakat Provinsi Kalbar.
Lalu, sehubungan dengan hal tersebut, maka pihak DPRD atas nama masyarakat Kalbar menyampaikan agar pemerintah tidak menaikkan dan atau menunda kenaikan harga bahan bakar minyak dengan pertimbangan bahwa saat ini masyarakat di Kalbar masih belum dapat menerima rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak.
Surat tersebut ditandatangani Ketua DPRD Minsen. Dia menyebut, pimpinan fraksi di antaranya Demokrat, Golkar, PKS, PAN, wakil dari Hanura dan Gerindra, menghadiri rapat membahas pernyataan tersebut.
(N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
Pernyataan mengenai dukungan terhadap aspirasi tersebut terungkap dalam surat yang dibuat para pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi-fraksi di DPRD Kalbar yang dibacakan saat unjuk rasa sejumlah elemen di gedung DPRD Kalbar, Pontianak, Kamis.
Selanjutnya pernyataan tersebut selain dikirim melalui faksimili juga akan diantar langsung beberapa perwakilan pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi kepada Presiden, Jumat (30/3) pagi.
"Besok pernyataan ini akan dibawa ke Jakarta. Kalau hanya melalui faksimili, kami khawatir tidak sampai atau terselip," kata Ketua DPRD Kalbar, Minsen seusai pembacaan pernyataan para pimpinan DPRD di depan aksi mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Kalbar (FPR-Kalbar).
Surat pernyataan tersebut berisi tiga poin, terdiri dari yakni menindaklanjuti aspirasi mahasiswa dan masyarakat Kalbar yang disampaikan dalam orasinya pada tanggal 29 Maret 2012 di gedung DPRD Provinsi Kalbar tentang penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Kemudian, hasil rapat pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi DPRD Kalbar pada tanggal 29 Maret 2012 dalam rangka menyikapi aspirasi mahasiswa dan masyarakat Provinsi Kalbar.
Lalu, sehubungan dengan hal tersebut, maka pihak DPRD atas nama masyarakat Kalbar menyampaikan agar pemerintah tidak menaikkan dan atau menunda kenaikan harga bahan bakar minyak dengan pertimbangan bahwa saat ini masyarakat di Kalbar masih belum dapat menerima rencana pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak.
Surat tersebut ditandatangani Ketua DPRD Minsen. Dia menyebut, pimpinan fraksi di antaranya Demokrat, Golkar, PKS, PAN, wakil dari Hanura dan Gerindra, menghadiri rapat membahas pernyataan tersebut.
(N005)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012