Pontianak, 30/3 (ANTARA) - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI mengungkapkan kendala-kendala sehingga laporan keuangan pemerintah daerah belum mencapai wajar tanpa pengecualian.
"Masih ada kelemahan-kelemahan yang perlu terus disempurnakan," kata Sekretaris Utama BPKP RI, Suwartomo saat serah terima jabatan Kepala BPKP RI Kalbar di Pontianak, Jumat.
Menurut dia, hingga kini masih ada kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang perlu harus terus disempurnakan.
Selain itu, masih ditemukan ketidaksesuaian dalam akuntansi atau pembukuan laporan keuangan. "Sistem akuntansi keuangan daerah yang belum sesuai standar akuntansi pemerintahan," ujar dia.
Kemudian, lanjut dia, ada ketidaktaatan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan laporan keuangan daerah.
Namun ia yakin tiap tahun akan terus menurun jumlah catatan-catatan terkait laporan keuangan pemerintah daerah.
Wagub Kalbar, Christiandy Sanjaya menegaskan bahwa Pemprov Kalbar terus bertekad agar laporan keuangan pemerintah daerah mendapat opini wajar tanpa pengecualian.
"Kalau ada temuan-temuan, bukan berarti ada tindak pidana korupsi. Ada juga karena masalah administrasi," kata Christiandy Sanjaya.
(T011)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Masih ada kelemahan-kelemahan yang perlu terus disempurnakan," kata Sekretaris Utama BPKP RI, Suwartomo saat serah terima jabatan Kepala BPKP RI Kalbar di Pontianak, Jumat.
Menurut dia, hingga kini masih ada kelemahan dalam sistem pengendalian internal yang perlu harus terus disempurnakan.
Selain itu, masih ditemukan ketidaksesuaian dalam akuntansi atau pembukuan laporan keuangan. "Sistem akuntansi keuangan daerah yang belum sesuai standar akuntansi pemerintahan," ujar dia.
Kemudian, lanjut dia, ada ketidaktaatan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan laporan keuangan daerah.
Namun ia yakin tiap tahun akan terus menurun jumlah catatan-catatan terkait laporan keuangan pemerintah daerah.
Wagub Kalbar, Christiandy Sanjaya menegaskan bahwa Pemprov Kalbar terus bertekad agar laporan keuangan pemerintah daerah mendapat opini wajar tanpa pengecualian.
"Kalau ada temuan-temuan, bukan berarti ada tindak pidana korupsi. Ada juga karena masalah administrasi," kata Christiandy Sanjaya.
(T011)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012