Jakarta (ANTARA Kalbar) - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Al Muzzammil Yusuf menjelaskan, alasan PKS akhirnya memilih metode penghitungan suara dari "webster" ke kuota murni ditujukan untuk menjaga kebersamaan dengan partai-partai Islam.
"Saat lobi terakhir para pimpinan fraksi, teman-teman dari partai Islam, termasuk partai nasionalis Hanura dan Gerinda meminta agar PKS menjaga kebersamaan dengan memilih metode kuota murni dan setelah dipertimbangkan dengan matang akhirnya kami rapat internal dan memutuskan setuju dengan pilihan teman-teman," ujarnya di Jakarta, Sabtu.
Menurut Muzzammil, PKS ingin semua partai Islam eksis dan turut andil dalam pengambilan kebijakan baik di DPR RI maupun DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Metode kuota murni ini, kata Muzzammil, memberikan peluang bagi partai-partai kecil mendapatkan kursi di parlemen berdasarkan hasil sisa suara sah di daerah pemilihan pada Pemilu 2014 nanti.
Namun pada saat yang sama PKS mengajukan usulan agar mereka mendukung ide PKS untuk mengakomodasi aspirasi partai kecil non parlemen yang meminta perubahan pasal 209. Pasal ini memberikan pengecualian bagi partai peserta pemilu yang mendapatkan suara signifikan di provinsi atau kabupaten/ kota untuk tetap memperoleh kursi di DPRD.
"Tujuannya menggabungkan argumen pengokohan NKRI dengan tetap menghormati keragaman aspirasi daerah. Selain itu pasal 209 ini relevan dengan metode kuota murni," ujar Muzzammi yang juga anggota Pansus RUU Pemilu ini.
(D011)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Saat lobi terakhir para pimpinan fraksi, teman-teman dari partai Islam, termasuk partai nasionalis Hanura dan Gerinda meminta agar PKS menjaga kebersamaan dengan memilih metode kuota murni dan setelah dipertimbangkan dengan matang akhirnya kami rapat internal dan memutuskan setuju dengan pilihan teman-teman," ujarnya di Jakarta, Sabtu.
Menurut Muzzammil, PKS ingin semua partai Islam eksis dan turut andil dalam pengambilan kebijakan baik di DPR RI maupun DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Metode kuota murni ini, kata Muzzammil, memberikan peluang bagi partai-partai kecil mendapatkan kursi di parlemen berdasarkan hasil sisa suara sah di daerah pemilihan pada Pemilu 2014 nanti.
Namun pada saat yang sama PKS mengajukan usulan agar mereka mendukung ide PKS untuk mengakomodasi aspirasi partai kecil non parlemen yang meminta perubahan pasal 209. Pasal ini memberikan pengecualian bagi partai peserta pemilu yang mendapatkan suara signifikan di provinsi atau kabupaten/ kota untuk tetap memperoleh kursi di DPRD.
"Tujuannya menggabungkan argumen pengokohan NKRI dengan tetap menghormati keragaman aspirasi daerah. Selain itu pasal 209 ini relevan dengan metode kuota murni," ujar Muzzammi yang juga anggota Pansus RUU Pemilu ini.
(D011)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012