Pontianak (ANTARA Kalbar) - Pimpinan DPD Partai Golkar Kalimantan Barat enggan reaktif terkait pemberitaan di media massa lokal di Pontianak hari ini mengenai tersangkutnya Ketua DPD Morkes Effendi dalam perkara korupsi.
"Bagi DPD Partai Golkar Kalbar, biasa-biasa setelah melihat berita itu," kata Ketua Harian DPD Partai Golkar Kalbar, Gusti Hersan Aslirosa di Pontianak, Rabu.
Pemberitaan itu bersumber dari Kementerian Dalam Negeri bahwa Morkes Effendi saat menjadi Bupati Ketapang diduga terlibat dalam kasus korupsi penyimpangan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi Kabupaten Ketapang. Statusnya, mengacu dari berita tersebut, adalah tersangka.
Namun menurut Gusti Hersan Aslirosa, kasus yang kembali dicuatkan itu adalah berita usang. "Karena pada tahun 2004, sudah pernah ditangani Polda Kalbar," kata dia.
Morkes Effendi sendiri dalam kasus itu, tidak pernah dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi atau lainnya. "Polda Kalbar sudah menerbitkan SP3 terhadap kasus itu pada tahun 2006," kata Hersan menegaskan.
Sedangkan SP3 terhadap suatu kasus, prosesnya pun tidak mudah. "Ada proses panjang dan melibatkan banyak pihak sebelum menerbitkan SP3. Misalnya pihak terkait, akademisi dan lainnya," ujar Hersan.
Peraturan daerah Kabupaten Ketapang yang dipermasalahkan itu juga dihasilkan tidak hanya dari kalangan pemerintahan saja dalam hal ini bupati. Namun juga unsur legislatif, kata Hersan.
Mengenai kemungkinan adanya unsur politik dalam mencuatnya berita tersebut, Hersan yang mantan Ketua DPRD Kota Pontianak periode lalu itu enggan berandai-andai.
"Tidak perlu klarifikasi lagi. Memang ada kader yang bertanya, tetapi tidak ada masalah," ujarnya.
Bahkan, ia berpendapat bahwa adanya berita itu juga membuat semua menjadi terang benderang.
"Jadi, yang selama ini menduga bahwa Ketua DPD Partai Golkar Kalbar Morkes Effendi terlibat kasus, menjadi jelas semua," katanya menegaskan.
Morkes Effendi merupakan calon kuat yang akan diusung Partai Golkar dalam Pilgub Kalbar yang digelar pada September mendatang.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Bagi DPD Partai Golkar Kalbar, biasa-biasa setelah melihat berita itu," kata Ketua Harian DPD Partai Golkar Kalbar, Gusti Hersan Aslirosa di Pontianak, Rabu.
Pemberitaan itu bersumber dari Kementerian Dalam Negeri bahwa Morkes Effendi saat menjadi Bupati Ketapang diduga terlibat dalam kasus korupsi penyimpangan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi Kabupaten Ketapang. Statusnya, mengacu dari berita tersebut, adalah tersangka.
Namun menurut Gusti Hersan Aslirosa, kasus yang kembali dicuatkan itu adalah berita usang. "Karena pada tahun 2004, sudah pernah ditangani Polda Kalbar," kata dia.
Morkes Effendi sendiri dalam kasus itu, tidak pernah dipanggil dalam kapasitas sebagai saksi atau lainnya. "Polda Kalbar sudah menerbitkan SP3 terhadap kasus itu pada tahun 2006," kata Hersan menegaskan.
Sedangkan SP3 terhadap suatu kasus, prosesnya pun tidak mudah. "Ada proses panjang dan melibatkan banyak pihak sebelum menerbitkan SP3. Misalnya pihak terkait, akademisi dan lainnya," ujar Hersan.
Peraturan daerah Kabupaten Ketapang yang dipermasalahkan itu juga dihasilkan tidak hanya dari kalangan pemerintahan saja dalam hal ini bupati. Namun juga unsur legislatif, kata Hersan.
Mengenai kemungkinan adanya unsur politik dalam mencuatnya berita tersebut, Hersan yang mantan Ketua DPRD Kota Pontianak periode lalu itu enggan berandai-andai.
"Tidak perlu klarifikasi lagi. Memang ada kader yang bertanya, tetapi tidak ada masalah," ujarnya.
Bahkan, ia berpendapat bahwa adanya berita itu juga membuat semua menjadi terang benderang.
"Jadi, yang selama ini menduga bahwa Ketua DPD Partai Golkar Kalbar Morkes Effendi terlibat kasus, menjadi jelas semua," katanya menegaskan.
Morkes Effendi merupakan calon kuat yang akan diusung Partai Golkar dalam Pilgub Kalbar yang digelar pada September mendatang.
Editor : Jessica Wuysang
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012