Jakarta (ANTARA Kalbar) - Menteri BUMN Dahlan Iskan mengakui keberadaan sistem kerja outsourcing (alih
daya) di perusahaan BUMN membuat karyawan BUMN kian malas, karena
pekerjaan mereka banyak diserahkan kepada karyawan kontrak.
"Pekerjaan utama yang seharusnya dikerjakan oleh pegawai BUMN jadi diserahkan kepada pekerja outsource. Ini kan keterlaluan," kata Dahlan saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Selasa, terkait peringatan Hari Buruh Sedunia, yang menuntut penghapusan sistem outsourcing.
Dahlan menambahkan, BUMN yang memiliki karyawan dengan jumlah besar, ternyata masih mempekerjakan karyawan kontrak dengan pengalihan tugas-tugas penting kepada karyawan kontrak tersebut.
"Pekerjaan karyawan kontrak juga biasanya lebih berat dibandingkan dengan pegawai BUMN. Akibatnya ada perasaan ketidakadilan," tuturnya.
Dahlan mengakui kondisi ini akhirnya menjadi isu ketidakadilan, karena banyak karyawan tetap BUMN dan karyawan kontrak dengan tugas yang sama, namun penghasilan yang berbeda.
"Sehingga, kalau saya mempekerjakan karyawan kontrak, maka tugas utama tidak boleh diserahkan kepada tenaga outsource," ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar sepakat untuk menghapuskan ataupun membatasi penggunaan tenaga outsource di Indonesia.
Menurut Muhaimin, sistem outsourcing di Indonesia terbukti telah menyengsarakan para pekerja atau buruh.
(KR-SSB)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Pekerjaan utama yang seharusnya dikerjakan oleh pegawai BUMN jadi diserahkan kepada pekerja outsource. Ini kan keterlaluan," kata Dahlan saat ditemui di kantor Kementerian BUMN, Selasa, terkait peringatan Hari Buruh Sedunia, yang menuntut penghapusan sistem outsourcing.
Dahlan menambahkan, BUMN yang memiliki karyawan dengan jumlah besar, ternyata masih mempekerjakan karyawan kontrak dengan pengalihan tugas-tugas penting kepada karyawan kontrak tersebut.
"Pekerjaan karyawan kontrak juga biasanya lebih berat dibandingkan dengan pegawai BUMN. Akibatnya ada perasaan ketidakadilan," tuturnya.
Dahlan mengakui kondisi ini akhirnya menjadi isu ketidakadilan, karena banyak karyawan tetap BUMN dan karyawan kontrak dengan tugas yang sama, namun penghasilan yang berbeda.
"Sehingga, kalau saya mempekerjakan karyawan kontrak, maka tugas utama tidak boleh diserahkan kepada tenaga outsource," ungkapnya.
Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar sepakat untuk menghapuskan ataupun membatasi penggunaan tenaga outsource di Indonesia.
Menurut Muhaimin, sistem outsourcing di Indonesia terbukti telah menyengsarakan para pekerja atau buruh.
(KR-SSB)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012