Pontianak (ANTARA Kalbar) - Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan Kalimantan Barat akan memprioritaskan pembangunan lembaga pemasyarakatan khusus narkotika dalam rencana kerja Tahun 2013.
"Saat ini ada kecenderungan warga binaan untuk penyalahgunaan narkotika di Kalbar terus meningkat," kata Kepala Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan Kalbar, Lukardono disela serah terima jabatan di Pontianak, Kamis.
Ia melanjutkan, saat ini Kepala Divisi Administrasi Umum se-Indonesia sedang mengadakan rapat di Jakarta untuk menyusun anggaran Tahun 2013.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari lahan yang cocok.
Ia mengakui, dahulu pernah ada penyiapan lahan namun terkendala status lahan karena belum "bersih".
Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya mengatakan pembangunan lembaga pemasyarakatan khusus bagi pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan keharusan sesuai peraturan perundang-undangan.
"Mereka tidak digabung dengan penghuni kriminal lainnya," kata Christiandy Sanjaya.
Ia menambahkan, bagi pengguna narkotika, yang harus diperhatikan adalah pembinaannya. "Sehingga perlu perlakuan khusus," katanya menegaskan.
Terkait hal itu, untuk lembaga pemasyarakatan khusus narkotika diharapkan sejalan dengan konsep dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalbar.
"Sekarang sudah jadi instansi vertikal. Nanti lihat apa yang bisa dilakukan Pemprov Kalbar, lahan misalnya," ujar Christiandy Sanjaya.
Ia melanjutkan, karena masalah lembaga pemasyarakatan sudah dibawah Kementerian Hukum dan HAM.
Serah terima jabatan dilakukan antara pejabat sebelumnya Juliasman Purba kepada Lukardono. Lukardono sebelumnya bertugas di Kalimantan Selatan. Ia pernah juga bertugas di Kabupaten Sambas.
(T011)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Saat ini ada kecenderungan warga binaan untuk penyalahgunaan narkotika di Kalbar terus meningkat," kata Kepala Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan Kalbar, Lukardono disela serah terima jabatan di Pontianak, Kamis.
Ia melanjutkan, saat ini Kepala Divisi Administrasi Umum se-Indonesia sedang mengadakan rapat di Jakarta untuk menyusun anggaran Tahun 2013.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat akan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari lahan yang cocok.
Ia mengakui, dahulu pernah ada penyiapan lahan namun terkendala status lahan karena belum "bersih".
Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya mengatakan pembangunan lembaga pemasyarakatan khusus bagi pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan keharusan sesuai peraturan perundang-undangan.
"Mereka tidak digabung dengan penghuni kriminal lainnya," kata Christiandy Sanjaya.
Ia menambahkan, bagi pengguna narkotika, yang harus diperhatikan adalah pembinaannya. "Sehingga perlu perlakuan khusus," katanya menegaskan.
Terkait hal itu, untuk lembaga pemasyarakatan khusus narkotika diharapkan sejalan dengan konsep dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalbar.
"Sekarang sudah jadi instansi vertikal. Nanti lihat apa yang bisa dilakukan Pemprov Kalbar, lahan misalnya," ujar Christiandy Sanjaya.
Ia melanjutkan, karena masalah lembaga pemasyarakatan sudah dibawah Kementerian Hukum dan HAM.
Serah terima jabatan dilakukan antara pejabat sebelumnya Juliasman Purba kepada Lukardono. Lukardono sebelumnya bertugas di Kalimantan Selatan. Ia pernah juga bertugas di Kabupaten Sambas.
(T011)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012