Pontianak (ANTARA Kalbar) - Anggota Komisi VII DPR-RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat Albert Yaputra menyatakan, sependapat terkait desakan berbagai pihak agar pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalbar.
"Sudah seharusnya pemerataan pembangunan SPBE pada 14 kabupaten/kota di Kalbar," kata Albert Yaputra saat melakukan reses di Pontianak, Jumat.
Menurut dia, tidak seperti sekarang yang baru dibangun di Kabupaten Pontianak dan Kota Pontianak sehingga harga gas tiga kilogram (bersubsidi) pada daerah-daerah lain masih mahal.
Ia mengaku, prihatin dengan masih tingginya harga gas bersubsidi di daerah perhuluan yang mencapai Rp35 ribu/tabung ukuran tiga kilogram seperti yang diberikan media massa sepekan terakhir.
Menurut Albert, masih tingginya harga gas bersubsidi tersebut diduga akibat permainan oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga yang menjadi korban masyarakat kecil yang sangat membutuhkan bahan bakar gas untuk keperluan sehari-hari.
"Dalam waktu dekat kami akan membicarakan hal ini dengan Kementerian ESDM dan Pertamina, terkait pemerataan pembangunan SPBE," kata Albert.
Sementara itu, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mendesak, Pemerintah Provinsi Kalbar segera menyikapi dan mengambil langkah cepat terkait masih mahalnya harga gas ukuran tiga kilogram (bersubsidi) pada daerah-daerah di provinsi itu.
"Masih mahalnya harga gas bersubsidi di Kalbar setelah saya amati karena belum meratanya pembangunan SPBE pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalbar serta masih dikuasainya SPBE oleh satu orang (dimonopoli)," katanya.
Untuk itu, Sofyano menjelaskan, Pemprov Kalbar harusnya segera menyediakan pembangunan SPBE pada tiap kabupaten/kota agar harga gas ukuran tiga kilogram tidak seperti sekarang, seperti di Kabupaten Kapuas Hulu yang mencapai Rp35 ribu/tabung atau melebihi harga eceran tertinggi (HET) Rp12.750/tabung.
"Idealnya, di Kalbar disediakan minimal tiga unit SPBE pada setiap kabupaten/kota dengan kapasitas sekitar sepuluh ton/hari sehingga harga gas bersubsidi sama dengan HET yang telah ditetapkan pemerintah," ujarnya.
Pemprov Kalbar dan pemerintah kabupaten/kota hendaknya juga memberikan kemudahan pengurusan perizinan pembangunan SPBE, tidak seperti saat ini yang terkesan dipersulit sehingga dimonopoli.
(A057)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Sudah seharusnya pemerataan pembangunan SPBE pada 14 kabupaten/kota di Kalbar," kata Albert Yaputra saat melakukan reses di Pontianak, Jumat.
Menurut dia, tidak seperti sekarang yang baru dibangun di Kabupaten Pontianak dan Kota Pontianak sehingga harga gas tiga kilogram (bersubsidi) pada daerah-daerah lain masih mahal.
Ia mengaku, prihatin dengan masih tingginya harga gas bersubsidi di daerah perhuluan yang mencapai Rp35 ribu/tabung ukuran tiga kilogram seperti yang diberikan media massa sepekan terakhir.
Menurut Albert, masih tingginya harga gas bersubsidi tersebut diduga akibat permainan oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga yang menjadi korban masyarakat kecil yang sangat membutuhkan bahan bakar gas untuk keperluan sehari-hari.
"Dalam waktu dekat kami akan membicarakan hal ini dengan Kementerian ESDM dan Pertamina, terkait pemerataan pembangunan SPBE," kata Albert.
Sementara itu, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mendesak, Pemerintah Provinsi Kalbar segera menyikapi dan mengambil langkah cepat terkait masih mahalnya harga gas ukuran tiga kilogram (bersubsidi) pada daerah-daerah di provinsi itu.
"Masih mahalnya harga gas bersubsidi di Kalbar setelah saya amati karena belum meratanya pembangunan SPBE pada 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalbar serta masih dikuasainya SPBE oleh satu orang (dimonopoli)," katanya.
Untuk itu, Sofyano menjelaskan, Pemprov Kalbar harusnya segera menyediakan pembangunan SPBE pada tiap kabupaten/kota agar harga gas ukuran tiga kilogram tidak seperti sekarang, seperti di Kabupaten Kapuas Hulu yang mencapai Rp35 ribu/tabung atau melebihi harga eceran tertinggi (HET) Rp12.750/tabung.
"Idealnya, di Kalbar disediakan minimal tiga unit SPBE pada setiap kabupaten/kota dengan kapasitas sekitar sepuluh ton/hari sehingga harga gas bersubsidi sama dengan HET yang telah ditetapkan pemerintah," ujarnya.
Pemprov Kalbar dan pemerintah kabupaten/kota hendaknya juga memberikan kemudahan pengurusan perizinan pembangunan SPBE, tidak seperti saat ini yang terkesan dipersulit sehingga dimonopoli.
(A057)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012