Pontianak (ANTARA Kalbar) - DPRD Kabupaten Kapuas Hulu menyatakan menerima Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati setempat dengan 29 rekomendasi perbaikan.
"Ada 29 rekomendasi yang kita berikan untuk LKPJ Bupati Kapuas Hulu tahun 2011 lalu. Diantaranya, pemerintah daerah diharapkan segera merealisasikan implementasi Perda nomor 20 tahun 2006 tentang pemekaran kecamatan Danau Sentarum dan kecamatan Hulu Kapuas Hulu," kata Anggota Pansus LKPJ Bupati 2012, DPRD Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero, Senin.
Selain itu, dalam rangka mengaman kebijakan bupati terhadap pengelolaan keuangan daerah diperlukan regulasi dalam bentuk peraturan bupati sehingga pengelolaan keuangan dengan predikat wajar dengan pengecualian minimal dapat dipertahankan, bahkan perlu di tingkatkan menjadi wajar tanpa pengecualian.
DPRD Kapuas Hulu juga memandang perlunya mendapat perhatian khusus bagi beberapa SKPD yang mengelola keuangan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku karena masih ditemukan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan melebihi pagu dana yang tersedia.
"Bagi instansi terkait kita harapkan segera melaksanakan surat edaran Bupati nomor 451/313/SETDA/Ekon-B tanggal 14 Maret 2011 tentang kebijakan pengawasan dan pengendalian BBM sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa masyarakat tidak taat hukum. Kemudian, kepada pihak eksekutif untuk mengambil langkah-langkah yang strategis terhadap kesejahteraan guru melalui usulan untuk memperoleh tunjangan perbatasan, tunjangan daerah terpencil," tuturnya.
Pihaknya juga merekomendasikan agar penyerapan anggaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sangat rendah agar dapat ditambah ke depannya.
"Kita juga merekomendasikan agar harus ada perlu perhatian khusus terhadap infrastruktur jalan, memberikan kemudahan kepada biro-biro perjalanan dan fasilitas pendukung lainnya untuk mendukung pengembangan ekowisata terhadap potensi dan objek-objek wisata sehingga mampu mendongkrak PAD," kata Antonius.
(pso-171)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Ada 29 rekomendasi yang kita berikan untuk LKPJ Bupati Kapuas Hulu tahun 2011 lalu. Diantaranya, pemerintah daerah diharapkan segera merealisasikan implementasi Perda nomor 20 tahun 2006 tentang pemekaran kecamatan Danau Sentarum dan kecamatan Hulu Kapuas Hulu," kata Anggota Pansus LKPJ Bupati 2012, DPRD Kapuas Hulu, Antonius L Ain Pamero, Senin.
Selain itu, dalam rangka mengaman kebijakan bupati terhadap pengelolaan keuangan daerah diperlukan regulasi dalam bentuk peraturan bupati sehingga pengelolaan keuangan dengan predikat wajar dengan pengecualian minimal dapat dipertahankan, bahkan perlu di tingkatkan menjadi wajar tanpa pengecualian.
DPRD Kapuas Hulu juga memandang perlunya mendapat perhatian khusus bagi beberapa SKPD yang mengelola keuangan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku karena masih ditemukan dalam laporan pertanggungjawaban keuangan melebihi pagu dana yang tersedia.
"Bagi instansi terkait kita harapkan segera melaksanakan surat edaran Bupati nomor 451/313/SETDA/Ekon-B tanggal 14 Maret 2011 tentang kebijakan pengawasan dan pengendalian BBM sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa masyarakat tidak taat hukum. Kemudian, kepada pihak eksekutif untuk mengambil langkah-langkah yang strategis terhadap kesejahteraan guru melalui usulan untuk memperoleh tunjangan perbatasan, tunjangan daerah terpencil," tuturnya.
Pihaknya juga merekomendasikan agar penyerapan anggaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sangat rendah agar dapat ditambah ke depannya.
"Kita juga merekomendasikan agar harus ada perlu perhatian khusus terhadap infrastruktur jalan, memberikan kemudahan kepada biro-biro perjalanan dan fasilitas pendukung lainnya untuk mendukung pengembangan ekowisata terhadap potensi dan objek-objek wisata sehingga mampu mendongkrak PAD," kata Antonius.
(pso-171)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012