Pontianak (ANTARA Kalbar) - Gubernur Kalimantan Barat Cornelis memperkirakan pembentukan provinsi baru di daerah itu paling lambat terjadi pada 2020.
"Paling maksimal tahun 2020, karena juga mempertimbangkan daerah-daerah baru pemekaran, seperti Kabupaten Sekayam maupun kabupaten lain di perbatasan," kata Cornelis di Pontianak, Senin.
Ia mengatakan untuk itu dibutuhkan persiapan yang baik dan matang agar yang diperjuangkan masyarakat tidak sia-sia.
Menurut Cornelis, selama ini persiapan yang sudah dilakukan tidak berjalan dengan baik. "Buktinya, pemerintah belum merealisasikannya. Bupati yang selama ini disebut bergabung, juga belum menganggarkan untuk pembentukan daerah baru tersebut," ujar dia.
Selama ini provinsi baru hasil pemekaran Kalbar itu rencananya diberi nama Kapuas Raya. Ada lima daerah yang siap bergabung yakni Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu. Sintang digadang-gadang menjadi ibu kota baru Provinsi Kapuas Raya. Bupati Sintang Milton Crosby juga menjadi koordinator.
Namun, lanjut dia, sebaiknya perlu ada perubahan dengan tetap membawa nama Kalimantan. "Karena kalau nama Kapuas, di provinsi lain juga ada misalnya Kalteng atau Kalsel. Contohlah provinsi baru di Kaltim yang tetap membawa nama Kalimantan," ujar Cornelis.
Ia menyerahkan pemberian nama tersebut kepada rakyat, bukan tim kajian yang terbentuk. "Rakyat yang menentukan," katanya menegaskan.
Cornelis pada Minggu (17/6) mengadakan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait rencana pembentukan provinsi baru di Kalbar. "Karena kalau mau pemekaran, harus dipersiapkan dengan baik. Kita lihat lagi, apa-apa yang kurang sambil menunggu moratorium dicabut, kita sudah siap," katanya.
Kalbar, kata dia, dengan luas wilayah 1,13 kali Pulau Jawa akan lebih efektif kalau dibagi menjadi tiga provinsi. "Pulau Jawa saja, ada enam provinsi," katanya.
Mengenai satu provinsi lagi di Kalbar, ia enggan menyebut di wilayah mana. "Yang penting, disiapkan sebaik-baiknya dulu," kata Cornelis.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Paling maksimal tahun 2020, karena juga mempertimbangkan daerah-daerah baru pemekaran, seperti Kabupaten Sekayam maupun kabupaten lain di perbatasan," kata Cornelis di Pontianak, Senin.
Ia mengatakan untuk itu dibutuhkan persiapan yang baik dan matang agar yang diperjuangkan masyarakat tidak sia-sia.
Menurut Cornelis, selama ini persiapan yang sudah dilakukan tidak berjalan dengan baik. "Buktinya, pemerintah belum merealisasikannya. Bupati yang selama ini disebut bergabung, juga belum menganggarkan untuk pembentukan daerah baru tersebut," ujar dia.
Selama ini provinsi baru hasil pemekaran Kalbar itu rencananya diberi nama Kapuas Raya. Ada lima daerah yang siap bergabung yakni Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu. Sintang digadang-gadang menjadi ibu kota baru Provinsi Kapuas Raya. Bupati Sintang Milton Crosby juga menjadi koordinator.
Namun, lanjut dia, sebaiknya perlu ada perubahan dengan tetap membawa nama Kalimantan. "Karena kalau nama Kapuas, di provinsi lain juga ada misalnya Kalteng atau Kalsel. Contohlah provinsi baru di Kaltim yang tetap membawa nama Kalimantan," ujar Cornelis.
Ia menyerahkan pemberian nama tersebut kepada rakyat, bukan tim kajian yang terbentuk. "Rakyat yang menentukan," katanya menegaskan.
Cornelis pada Minggu (17/6) mengadakan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait rencana pembentukan provinsi baru di Kalbar. "Karena kalau mau pemekaran, harus dipersiapkan dengan baik. Kita lihat lagi, apa-apa yang kurang sambil menunggu moratorium dicabut, kita sudah siap," katanya.
Kalbar, kata dia, dengan luas wilayah 1,13 kali Pulau Jawa akan lebih efektif kalau dibagi menjadi tiga provinsi. "Pulau Jawa saja, ada enam provinsi," katanya.
Mengenai satu provinsi lagi di Kalbar, ia enggan menyebut di wilayah mana. "Yang penting, disiapkan sebaik-baiknya dulu," kata Cornelis.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012