Jakarta (ANTARA Kalbar) - Pemerintah harus menjaga kestabilan harga kedelai yang hingga saat ini terus mengalami peningkatan, kata Ketua II Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Sutaryo.
"Pemerintah harus menghapus bea masuk impor kedelai sebesar lima persen agar lonjakan harga yang tidak terkendali dapat dapat diatasi," kata Sutaryo di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan penetapan bea masuk impor kedelai oleh pemerintah dapat diberlakukan lagi jika harga kedelai telah stabil.
Selain itu program jangka menengah yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mengatur tata niaga kedelai agar tidak terjadi kenaikan seperti sekarang yang menyebabkan produsen tahu dan tempe mengeluh terkait kenaikan yang tidak wajar.
Sedangkan program jangka panjang yaitu swasembada kedelai juga harus direalisasikan, meskipun pemerintah telah mencanangkannya pada 2014 namun melihat fenomena dilapangan serta kurangnya persiapan yang dilakukan, maka Gakoptindo merasa pesimis program tersebut dapat berjalan, kata dia.
Menurut dia seharusnya program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kedelai di dalam negeri itu dapat dilakukan secara bertahap dan lebih pasti.
Selain itu, pemerintah harus memberikan insentif kepada petani berupa bibit, pupuk, obat bahkan memfasilitasi ketersediaan lahan untuk ditanami kedelai sehingga dapat memperkecil harga pembelian pemerintah (HPP), kata dia.
Menurut dia, kenaikan harga kedelai yang tidak dapat diprediksi karena komoditas internasional itu berdasarkan harga yang ada di pasaran internasional.
Meskipun kedelai telah berada di pasaran Indonesia, namun pedagang tetap menjualnya sesuai dengan harga pasaran di Amerika pada saat itu juga, agar dapat mencukupi persediaan kedelai untuk dijual lagi, kata dia.
(SDP-48)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Pemerintah harus menghapus bea masuk impor kedelai sebesar lima persen agar lonjakan harga yang tidak terkendali dapat dapat diatasi," kata Sutaryo di Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan penetapan bea masuk impor kedelai oleh pemerintah dapat diberlakukan lagi jika harga kedelai telah stabil.
Selain itu program jangka menengah yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah mengatur tata niaga kedelai agar tidak terjadi kenaikan seperti sekarang yang menyebabkan produsen tahu dan tempe mengeluh terkait kenaikan yang tidak wajar.
Sedangkan program jangka panjang yaitu swasembada kedelai juga harus direalisasikan, meskipun pemerintah telah mencanangkannya pada 2014 namun melihat fenomena dilapangan serta kurangnya persiapan yang dilakukan, maka Gakoptindo merasa pesimis program tersebut dapat berjalan, kata dia.
Menurut dia seharusnya program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kedelai di dalam negeri itu dapat dilakukan secara bertahap dan lebih pasti.
Selain itu, pemerintah harus memberikan insentif kepada petani berupa bibit, pupuk, obat bahkan memfasilitasi ketersediaan lahan untuk ditanami kedelai sehingga dapat memperkecil harga pembelian pemerintah (HPP), kata dia.
Menurut dia, kenaikan harga kedelai yang tidak dapat diprediksi karena komoditas internasional itu berdasarkan harga yang ada di pasaran internasional.
Meskipun kedelai telah berada di pasaran Indonesia, namun pedagang tetap menjualnya sesuai dengan harga pasaran di Amerika pada saat itu juga, agar dapat mencukupi persediaan kedelai untuk dijual lagi, kata dia.
(SDP-48)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012