Pontianak (ANTARA Kalbar) - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat M Zeet Hamdy Assovie menilai potensi pajak di Indonesia belum ditangani maksimal, bahkan belum serius dengan penuh komitmen.
"Masih ada orang-orang seperti Gayus, Dhana. Malu saya, kalau saya kerja di sana (lingkungan pajak), saya langsung berhenti," kata M Zeet saat Rapat Koordinasi Regional Pajak Bumi Bangunan dan PPh Se-Kalimantan di Pontianak, Selasa.
Di Indonesia, ia menambahkan, banyak orang perorang yang mempunyai lahan sangat luas hingga ribuan hektare. Namun, patut dipertanyakan kewajiban mereka dalam membayar pajak.
"Saya khawatir, mereka tidak mampu membayar kalau memang penetapan pajaknya sesuai aturan," kata M Zeet.
Menurut dia, Indonesia sudah sepatutnya mengacu ke negara maju yang struktur pajak sudah sangat baik. Ia mencontohkan Selandia Baru dengan jumlah penduduk sekitar 4 juta orang, namun mampu menghimpun pajak setara Rp500 triliun. Di Singapura, pajak yang dihimpun setara Rp3 ribu triliun.
"Indonesia, dengan jumlah penduduk 240 juta jiwa, dan sumber daya alam yang luar biasa, potensi pajak seharusnya bisa Rp30 triliun," kata M Zeet.
Namun, ia melanjutkan, pertanyaannya apakah itu sudah masuk ke kas negara atau daerah, atau memang belum mencapai angka tersebut.
"Sementara sistem yang digunakan masih manual. Berbeda dengan negara maju, semua sudah terkoneksi dalam satu sistem dan didukung teknologi serta sumber daya manusia," ujar dia.
Ia juga mengingatkan penerimaan PBB yang pelaksanaan pemungutannya diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota mulai 1 Januari 2014.
"Apakah penyerahan ini tidak menambah kebocoran-kebocoran baru, menambah biaya karena proses yang lebih panjang. Apa yang disiapkan oleh daerah untuk mengantisipasi ini," kata M Zeet setengah bertanya.
Dia sendiri yakin masih ada "Gayus-gayus" lain yang belum ditangkap aparat berwajib Indonesia.
Ia berharap, rapat regional tersebut juga mengevaluasi hasil dari pertemuan serupa tahun-tahun sebelumnya dengan peningkatan pajak yang diperoleh negara.
"Kaji teori apa yang tepat untuk menghimpun pajak," ujar dia menegaskan.
Kepala Dispenda Kalbar, Taruli Manurung mengatakan, rapat regional itu dimaksudkan untuk membahas dan mengevaluasi rencana penerimaan PPB/PPh Tahun 2012.
(T011)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Masih ada orang-orang seperti Gayus, Dhana. Malu saya, kalau saya kerja di sana (lingkungan pajak), saya langsung berhenti," kata M Zeet saat Rapat Koordinasi Regional Pajak Bumi Bangunan dan PPh Se-Kalimantan di Pontianak, Selasa.
Di Indonesia, ia menambahkan, banyak orang perorang yang mempunyai lahan sangat luas hingga ribuan hektare. Namun, patut dipertanyakan kewajiban mereka dalam membayar pajak.
"Saya khawatir, mereka tidak mampu membayar kalau memang penetapan pajaknya sesuai aturan," kata M Zeet.
Menurut dia, Indonesia sudah sepatutnya mengacu ke negara maju yang struktur pajak sudah sangat baik. Ia mencontohkan Selandia Baru dengan jumlah penduduk sekitar 4 juta orang, namun mampu menghimpun pajak setara Rp500 triliun. Di Singapura, pajak yang dihimpun setara Rp3 ribu triliun.
"Indonesia, dengan jumlah penduduk 240 juta jiwa, dan sumber daya alam yang luar biasa, potensi pajak seharusnya bisa Rp30 triliun," kata M Zeet.
Namun, ia melanjutkan, pertanyaannya apakah itu sudah masuk ke kas negara atau daerah, atau memang belum mencapai angka tersebut.
"Sementara sistem yang digunakan masih manual. Berbeda dengan negara maju, semua sudah terkoneksi dalam satu sistem dan didukung teknologi serta sumber daya manusia," ujar dia.
Ia juga mengingatkan penerimaan PBB yang pelaksanaan pemungutannya diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota mulai 1 Januari 2014.
"Apakah penyerahan ini tidak menambah kebocoran-kebocoran baru, menambah biaya karena proses yang lebih panjang. Apa yang disiapkan oleh daerah untuk mengantisipasi ini," kata M Zeet setengah bertanya.
Dia sendiri yakin masih ada "Gayus-gayus" lain yang belum ditangkap aparat berwajib Indonesia.
Ia berharap, rapat regional tersebut juga mengevaluasi hasil dari pertemuan serupa tahun-tahun sebelumnya dengan peningkatan pajak yang diperoleh negara.
"Kaji teori apa yang tepat untuk menghimpun pajak," ujar dia menegaskan.
Kepala Dispenda Kalbar, Taruli Manurung mengatakan, rapat regional itu dimaksudkan untuk membahas dan mengevaluasi rencana penerimaan PPB/PPh Tahun 2012.
(T011)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012