Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Bank Indonesia perwakilan Kalbar melakukan kerja sama untuk memasarkan hasil pertanian masyarakat secara digital.
"Jadi kami berkolaborasi bersama Bank Indonesia dalam membantu petani dan pengendalian Inflasi. Di sektor hulu kami meningkatkan produksi padi, hari ini ada program penguatan pengembangan klaster pangan," kata Pj. Gubernur Kalbar Harisson di Pontianak, Rabu.
Selama ini Pemprov Kalbar dan Bank Indonesia telah membantu petani mulai dari pembibitan, penanaman, kemudian panen, penanganan pascapanen, termasuk pengemasan padi atau hasilnya.
"Selama ini kami juga telah dibantu oleh Bank Indonesia dan kami juga sudah melakukan penandatanganan kerja sama salah satu aplikasi online yaitu Topindoku yang bekerja sama dengan Kelompok Tani Nekat Maju sehingga nanti pemasarannya dilakukan secara digital dan ini sebenarnya untuk mencegah jangan sampai petani menjualnya kepada tengkulak," tuturnya.
Menurut Harisson, dengan digitalisasi farming ini, pemasaran langsung secara digital dibantu oleh Topindoku sehingga mendapat harga bagus di pasar secara online.
Harisson juga mengungkapkan, bahwa dalam mengantisipasi krisis pangan global, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan terus meningkatkan produksi pangan pada sektor hulu sesuai dengan arahan Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
"Jadi sekarang kami ada yang namanya program optimalisasi lahan, lahan-lahan persawahan, pada lahan rawa itu kami lakukan optimasi peningkatan agar nanti lahan-lahan yang nganggur atau lahan-lahan yang selama ini sudah dilakukan penanaman akan ditingkatkan produksinya dengan cara memperbaiki irigasi, pengairan, pintu air dan itu programnya dari Kementerian Pertanian yang dikerjasamakan dengan TNI/Polri dan nanti pemerintah daerah akan mengelola kegiatan ini," katanya.
Ia juga menyampaikan bahwa luas lahan yang akan dioptimalisasi ini seluas 61.000 hektare dan tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Barat.
"Saya harapkan nanti bupati/wali kota benar-benar memanfaatkan program optimalisasi lahan ini, karena yang akan dilakukan optimasi lahan 61 ribu hektare lahan, sementara ini yang terkumpul dari bupati/wali kota itu baru 26 ribu hektare," katanya.
Pemprov dan BI Kalbar memasarkan hasil pertanian secara digital
Rabu, 1 Mei 2024 14:02 WIB