Pontianak (ANTARA Kalbar) - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Teddy Rukmantara mengingatkan realisasi belanja pusat di provinsi itu masih sangat rendah hingga 30 November 2012.
"Realisasi baru 74 persen atau Rp5,35 triliun dari Rp7,1 triliun yang disalurkan untuk Kalbar pada 2012," kata Teddy Rukmantara saat penyerahan daftar isian penggunaan anggaran tahun 2013 Provinsi Kalbar di Pontianak, Rabu.
Ia melanjutkan, meski terbilang sangat rendah, namun masih melampaui realisasi secara nasional.
Ia mengakui, pola penyerapan anggaran masih belum optimal. "Cenderung rendah di awal tahun, menumpuk di akhir tahun. Ini terus berpola setiap tahun," kata dia.
Kalbar tahun 2013 mendapat DIPA sebesar Rp20,58 triliun. Rinciannya, alokasi DIPA untuk Provinsi Kalbar tahun anggaran 2013 sebesar Rp7,88 triliun; sedangkan kementerian lembaga di Kalbar Rp12,7 triliun.
Alokasi DIPA untuk Provinsi Kalbar terdiri dari kantor pusat kementerian/lembaga dan instansi vertikal Rp6,811 triliun; dana dekonsentrasi Rp323,691 miliar; dana Tugas Perbantuan Rp557,4 miliar; dana urusan bersama Rp187,34 miliar.
Sementara kementerian lembaga, berupa dana alokasi umum Rp9,28 triliun; dana alokasi khusus Rp1,308 triliun; dana penyesuaian Rp1,357 triliun; dana bagi hasil pajak Rp599 miliar; dan dana bagi hasil sumber daya alam Rp155,224 miliar.
Gubernur Kalbar Cornelis yang menyerahkan DIPA mengatakan, ia telah menerima dari Presiden pada Senin (10/12).
Ia menyampaikan pesan Presiden diantaranya kualitas APBD ditingkatkan, memberi porsi yang lebih besar untuk belanja modal dan infrastruktur, meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan kualitas aparatur, dana otonomi khusus dimanfaatkan secara optimal.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012
"Realisasi baru 74 persen atau Rp5,35 triliun dari Rp7,1 triliun yang disalurkan untuk Kalbar pada 2012," kata Teddy Rukmantara saat penyerahan daftar isian penggunaan anggaran tahun 2013 Provinsi Kalbar di Pontianak, Rabu.
Ia melanjutkan, meski terbilang sangat rendah, namun masih melampaui realisasi secara nasional.
Ia mengakui, pola penyerapan anggaran masih belum optimal. "Cenderung rendah di awal tahun, menumpuk di akhir tahun. Ini terus berpola setiap tahun," kata dia.
Kalbar tahun 2013 mendapat DIPA sebesar Rp20,58 triliun. Rinciannya, alokasi DIPA untuk Provinsi Kalbar tahun anggaran 2013 sebesar Rp7,88 triliun; sedangkan kementerian lembaga di Kalbar Rp12,7 triliun.
Alokasi DIPA untuk Provinsi Kalbar terdiri dari kantor pusat kementerian/lembaga dan instansi vertikal Rp6,811 triliun; dana dekonsentrasi Rp323,691 miliar; dana Tugas Perbantuan Rp557,4 miliar; dana urusan bersama Rp187,34 miliar.
Sementara kementerian lembaga, berupa dana alokasi umum Rp9,28 triliun; dana alokasi khusus Rp1,308 triliun; dana penyesuaian Rp1,357 triliun; dana bagi hasil pajak Rp599 miliar; dan dana bagi hasil sumber daya alam Rp155,224 miliar.
Gubernur Kalbar Cornelis yang menyerahkan DIPA mengatakan, ia telah menerima dari Presiden pada Senin (10/12).
Ia menyampaikan pesan Presiden diantaranya kualitas APBD ditingkatkan, memberi porsi yang lebih besar untuk belanja modal dan infrastruktur, meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan kualitas aparatur, dana otonomi khusus dimanfaatkan secara optimal.
t011
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2012