Pontianak, 7/2 (Antara) - Anggota Komisi C DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Ali Akbar mendesak PT Pertamina untuk segera memfungsikan atau meresmikan lima Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), yang sudah selesai dibangun, yakni di Kabupaten Sintang, Ketapang dan Kota Singkawang.
"Kami berharap kelima SPBE tersebut, segera diresmikan, sehingga harga gas bersubsidi ukuran tiga kilogram untuk daerah hulu Kalbar tidak lagi seperti sekarang yang sampai tembus Rp25 ribu hingga Rp30 ribu/tabung," kata Ali Akbar di Pontianak, Kamis.
Saat ini, sudah berdiri lima SPBE, yakni dua SPBE di Kota Singkawang, satu diantaranya siap dioperasikan, satu SPBE di Kabupaten Sintang yang siap dioperasikan, satu SPBE siap dioperasikan di Sanggau, dan satu diantara dua SPBE di Ketapang juga siap dioperasikan, kata Ali Akbar.
Ia menduga, ada indikasi peresmian ketiga SPBE tersebut, sengaja dihalang-halangi oleh oknum yang tetap menginginkan agar harga gas bersubsidi di daerah hulu Kalbar tetap tinggi.
"Kami `mencium` ada pihak-pihak yang berusaha menghalang-halangi agar SPBE tersebut tidak diresmikan, agar gas bersubsidi di Kalbar tetap dikuasai atau dikendalikan oleh dua SPBE yang ada, yakni satu di Kota Pontianak dan satu lagi di Kabupaten Pontianak," ujarnya.
Ali Akbar sangat menyesalkan, akibat ulah dari oknum yang ingin mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat tersebut.
"Konversi minyak tanah ke gas bersubsidi, yang tadinya bertujuan meringankan beban hidup masyarakat tidak mampu, tetapi kenyataannya kini malah menambah beban masyarakat luas atau `mencekik leher rakyat`," kata Ali Akbar.
Dalam kesempatan itu, Ali Akbar menambahkan, selagi gas bersubsidi di Kalbar tersebut masih dimonopoli, maka harga gas bersubsidi di Kalbar tetap lebih tinggi dari ketentuan yang ada.
"Para pemilik pangkalan atau distributor selalu beralasan harga gas bersubsidi tinggi karena mahalnya ongkos angkut. Makanya agar gas ukuran tiga kilogram itu bisa terjangkau atau tidak jauh melebihi harga eceran tertinggi (HET) Rp12.750/tabung, Pertamina harus membangun minimal satu unit SPBE pada tiap kabupaten/kota di Kalbar, sehingga pasokan gas ke masyarakat akan lebih terjamin dan terjangkau oleh masyarakat," ujarnya.
Menurut Ali Akbar, saat ini di beberapa daerah di Kalbar harga gas bersubsidi ukuran tiga kilogram kini Rp25 ribu hingga Rp30 ribu/tabung, padahal pemerintah telah menetapkan HET Rp12.750/tabung untuk ukuran tiga kilogram.
"Akibatnya dengan harga setinggi itu berdampak menyengsarakan masyarakat yang masih menggunakan gas subsidi, yang cenderung tidak mampu," ujarnya.
Ia mendesak, Pertamina Gasdom Pusat menyikapi persoalan ini dengan serius. "Pejabat Pertamina di Jakarta harus peka dengan daya beli rakyat Kalbar khususnya di pedalaman yang rata-rata hidupnya masih di bawah garis kemiskinan," ujar Ali Akbar.
(A057)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"Kami berharap kelima SPBE tersebut, segera diresmikan, sehingga harga gas bersubsidi ukuran tiga kilogram untuk daerah hulu Kalbar tidak lagi seperti sekarang yang sampai tembus Rp25 ribu hingga Rp30 ribu/tabung," kata Ali Akbar di Pontianak, Kamis.
Saat ini, sudah berdiri lima SPBE, yakni dua SPBE di Kota Singkawang, satu diantaranya siap dioperasikan, satu SPBE di Kabupaten Sintang yang siap dioperasikan, satu SPBE siap dioperasikan di Sanggau, dan satu diantara dua SPBE di Ketapang juga siap dioperasikan, kata Ali Akbar.
Ia menduga, ada indikasi peresmian ketiga SPBE tersebut, sengaja dihalang-halangi oleh oknum yang tetap menginginkan agar harga gas bersubsidi di daerah hulu Kalbar tetap tinggi.
"Kami `mencium` ada pihak-pihak yang berusaha menghalang-halangi agar SPBE tersebut tidak diresmikan, agar gas bersubsidi di Kalbar tetap dikuasai atau dikendalikan oleh dua SPBE yang ada, yakni satu di Kota Pontianak dan satu lagi di Kabupaten Pontianak," ujarnya.
Ali Akbar sangat menyesalkan, akibat ulah dari oknum yang ingin mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat tersebut.
"Konversi minyak tanah ke gas bersubsidi, yang tadinya bertujuan meringankan beban hidup masyarakat tidak mampu, tetapi kenyataannya kini malah menambah beban masyarakat luas atau `mencekik leher rakyat`," kata Ali Akbar.
Dalam kesempatan itu, Ali Akbar menambahkan, selagi gas bersubsidi di Kalbar tersebut masih dimonopoli, maka harga gas bersubsidi di Kalbar tetap lebih tinggi dari ketentuan yang ada.
"Para pemilik pangkalan atau distributor selalu beralasan harga gas bersubsidi tinggi karena mahalnya ongkos angkut. Makanya agar gas ukuran tiga kilogram itu bisa terjangkau atau tidak jauh melebihi harga eceran tertinggi (HET) Rp12.750/tabung, Pertamina harus membangun minimal satu unit SPBE pada tiap kabupaten/kota di Kalbar, sehingga pasokan gas ke masyarakat akan lebih terjamin dan terjangkau oleh masyarakat," ujarnya.
Menurut Ali Akbar, saat ini di beberapa daerah di Kalbar harga gas bersubsidi ukuran tiga kilogram kini Rp25 ribu hingga Rp30 ribu/tabung, padahal pemerintah telah menetapkan HET Rp12.750/tabung untuk ukuran tiga kilogram.
"Akibatnya dengan harga setinggi itu berdampak menyengsarakan masyarakat yang masih menggunakan gas subsidi, yang cenderung tidak mampu," ujarnya.
Ia mendesak, Pertamina Gasdom Pusat menyikapi persoalan ini dengan serius. "Pejabat Pertamina di Jakarta harus peka dengan daya beli rakyat Kalbar khususnya di pedalaman yang rata-rata hidupnya masih di bawah garis kemiskinan," ujar Ali Akbar.
(A057)
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013